GAPKI Riau dan Pemerintah 'Bersinergi' Jalankan Peremajaan Sawit Rakyat

PEKANBARU - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau, Jatmiko K Santosa mengatakan, sebagai langkah awal, peremajaan sawit rakyat di Riau memang akan menjadi fokus utama kepengurusan asosiasi perusahaan perkebunan.

Program akselerasi peremajaan sawit rakyat di Riau menjadi salah satu program prioritas atau GAPKI Riau peridoe 2020-2025 sebagai langkah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan. "Berbicara tentang Crude Palm Oil (CPO), kita tahu persis kalau perusahaan mendekati 5 ton per hektare. Sementara petani hanya 2 ton hektare. Ini masih jadi PR besar bagi kita," kata Jatmiko, usai pelantikan pengurus GAPKI Cabang Riau Periode 2020-2025 di Hotel Aryaduta Pekanbaru pada Jumat (26/3).

Pada pelantikan hadir Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Ketua Dinas Perkebunan Riau, Zulkifli, serta disaksikan langsung ketua GAPKI Pusat, Joko Supriono, secara daring. Jatmiko menambahkan, Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) juga telah menjadi prioritas GAPKI dan pemerintah pusat. Bersama pemerintah, GAPKI Pusat berupaya mengakselerasi program tersebut sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. 

CEO PTPN V ini juga menyampaikan, GAPKI Riau akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Riau untuk memetakan daerah di Riau yang memiliki potensi besar dalam pelaksanaan PSR. Saat ini, Pelalawan menjadi salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan PSR melibatkan perusahaan di Riau.  Tidak hanya itu, dengan kerjasama yang baik antara pengusaha dan petani sawit akan berimplikasi besar dalam melawan kampanye hitam sektor perkebunan sawit.

Ia mengatakan langkah sertifikasi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan menjadi solusi yang bisa dipilih dalam melawan kampanye hitam negara produsen pesaing.  Ia menambahkan, saat ini perkebunan sawit di Bumi Lancang Kuning telah menjadi salah satu sektor yang masih tumbuh positif di tengah pandemi. Total luas lahan perkebunan sawit mencapai 3,6 juta hektare, atau terluas di Indonesia. "Sudah saatnya Riau memberikan kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi dari sektor minyak nabati," ujarnya.

Jatmiko K Santosa menyampaikan, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga masalah tumpang tindih kawasan tidak lagi terjadi nantinya. "Peraturan pemerintah sudah diterbitkan. Kini, bagaimana membantu pemerintah agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik, dan bagaimana data kita akurat, sehingga tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kawasan," kata Jatmiko dalam sambutannya. 

GAPKI Riau dikatakannya juga turut fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Pemerintah Provinsi Riau secara berkelanjutan. Jatmiko turut menargetkan perusahaan yang menjadi anggota aktif GAPKI Riau bertambah. Saat ini, ia mengatakan baru sekitar 64 perusahaan dari total 200 perusahaan sawit yang beroperasi di Riau.

GAPKI bersama pemerintah akan terus memonitor aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri dan lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih serta aturan ketenagakerjaan. Pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga masalah tumpang tindih kawasan tidak lagi terjadi nantinya. "Peraturan pemerintah sudah diterbitkan. Kini, bagaimana membantu pemerintah agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik, dan bagaimana data kita akurat, sehingga tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kawasan," kata Jatmiko.

GAPKI Riau juga fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Pemerintah Provinsi Riau secara berkelanjutan. Jatmiko turut menargetkan perusahaan yang menjadi anggota aktif GAPKI Riau bertambah. Saat ini, ia mengatakan baru sekitar 64 perusahaan dari total 200 perusahaan sawit yang beroperasi di Riau. "Saya yakin upaya memajukan industri ini akan mudah dan juga hadapi tantangan global yang lebih berat ini," urainya secara daring. 

Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution yang hadie dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya mengakui bahwa perkebunan sawit merupakan sektor yang paling berpartisipasi dalam membangun Riau. Ia mengatakan begitu banyak kantong-kantong keramaian di seluruh penjuru Provinsi Riau akibat keberadaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.  "Perkebunan paling banyak berpatisipasi membangun Riau. Banyak kantong-kantong keramaian di Riau karena adanya perkebunan sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, subsektor perkebunan tidak berimbas pandemi dan malah naik harga TBS. Kartu pengaman Riau adalah perkebunan sawit," ujarnya Edy berharap kepengurusan GAPKI Cabang Riau dapat bertugas dengan baik dan membantu masyarakat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. (*)