Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah, Pemerhati: 'Tetapi punya Pembantu dan Perangkat antar Tingkatan Tidak Kuat'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Penguatan fungsi dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan. 

"Pembantu dan perangkat antar tingkatan di jajaran Pemprov Riau tidak kuat."

"Jadi disini gubernur seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya bupati dan walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk hubungan antara kabupaten/kota,” kata Wawan Sudarwanto, Pemerhati Sosial menilai kepemimpinan Gubenur Riau yang kini masih dijabat oleh Drs. H. Syamsuar, M.Si, Kamis (9/2/2023) ini.

Wawan mencontohkan, para pembantu-pembantu baik di pemerintahan dan non pemerintahan sekarang.

Riau, sebutnya, membutuhkan pemimpin pemimpin yang punya 'spec keren'.

"Keren itu dilihat dari sumber daya manusia (SDM) nya punya berdata, baik empiris ataupun berdasarkan pengamatan akurat," sebutnya.

Menurutnya, keren berwawasan global yang juga mementingkan outcome program, bukan macam bual-bual kedai kopi.

Programnya berkesinambungan, di evaluasi dan dimonev, tidak hanya kagetan atau ikut ikut trend.

Tetapi Wawan balik menimpali, dalam kepemimpinan Gubernur sekarang, boleh saja sanak family ditempat tugaskan, "tapi specifikasi harus masuk, jangan paksaan, jangan cuek (cuek: "lantaklah, urusan besok dan besaok pula kita pikirkan)," sebutnya.

Menurutnya, SDM Global punya relationship luas bukan hasil pendekatan sehingga tidak punya bargaining kuat.

Calon calon pemimpin yang bergaya 'jadul' atau bergaya lama semestinya sudah ditinggalkan melainkan bisa mencari trendi. "Artinya SDM yang dibutuhkan saat ini selalu berbicara pake data dan mampu menghubungkan data data tersebut dengan capaian-capaian yang akan didapat," ujarnya.

Sementara Gubernur Riau, Drs H Syamsuar MSi di konfirmasi terkait penilaian pemerhati sosial Wawan melalui telepon dan Whats App (WA), Kamis (9/2/2023) tidak menjawab. 

Tetapi Wawan kembali menambahkan, kalau Gubri tidak segera memerintahkan kepada Kepala OPD untuk bergerak cepat dalam memajukan Riau secara bersama-sama.

"Sepertinya para Kepala Badan, Kepala OPD, atau Kepala Biro merasa terbebani," dalam penilaian Wawan.

Menurutnya, para pembantu maupun perangkatnya itu yang tidak kuat berlari, sebaiknya mundur.

"Yang menjadi pertanyaan kita, apakah ada niat untuk memajukan dan meyejahterakan rakyat?. Itulah sebabnya pentingnya sinergi antar OPD, Bupati, dan Walikota untuk menjalin komitmen dan inovasi dari sejumlah perangkat daerah,” pesanya. (*)