Gubernur Syamsuar Buka Musra III yang Dihadiri Wamendes PDTT 

PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar mewakili Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Rakyat (Musra) III Riau, Minggu 23 Oktober 2022, di Sport Center Rumbai, Pekanbaru. Acara itu juga dihadiri Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh gabungan relawan Joko Widodo itu dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Sebelumnya Musra I digelar di Bandung dan Musra II di Makassar.

Syamsuar mengatakan Musra ini untuk mendengar suara rakyat Riau mengenai sosok calon presiden yang pantas melanjutkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Melalui Musra ini pimpinan parpol bisa memilih rekomendasi calon terbaik untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Semoga dari Muara ini bisa menyampaikan aspirasi rakyat Riau untuk Indonesia," kata Syamsuar kepada wartawan usai menghadiri acara.

Terlebih, kata Syamsuar, Riau merupakan daerah yang patut diperhitungkan karena kaya sumber daya alam dan penyumbang terbesar devisa negara.

"Tentu rakyat Riau menginginkan agar program-program baik pada masa Presiden Jokowi diteruskan presiden selanjutnya, misalnya jalan tol yang belum selesai. Kalau nanti pemimpin akan datang tidak melanjutkan karena mikirnya ini program presiden sebelumnya, bisa kapok kita," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama Wamendes Budi Arie Setiadi mengatakan ada banyak program pembangunan yang belum selesai saat Pemilu 2024 nanti. Di antaranya tol Pekanbaru-Padang, Pekanbaru-Jambi, dan Pekanbaru Sumut.

Dia berharap pergantian kepemimpinan nasional tetap melanjutkan program pembangunan yang belum rampung di era Presiden Jokowi.

"Jangan sampai malah terhenti. Sebab pembangunan ini untuk semua masyarakat terutama berguna buat pergerakan ekonomi," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, soal bursa pencapresan memang urusan partai politik, tapi pemilihan presiden yang menentukan adalah rakyat. Oleh karena itu rekomendasi capres dan cawapres hasil voting dalam Musra ini patut dipertimbangkan oleh elite parpol

"Makanya kita harus dengar suara rakyat, masukan dan aspirasi rakyat. Bukan hanya figur pemimpinnya yang jadi pertimbangan tapi programnya juga harus sesuai dengan kehendak dan aspirasi rakyat. Kehendak rakyat adalah keputusan tertinggi dalam politik," pungkasnya. (*)