Gubri Serahkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Pj Walikota Pekanbaru, Pengamat: Netralitas Dipertaruhkan dan Tidak Terlibat Partai Tertentu

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyerahkan  SK Perpanjangan masa jabatan Pj Walikota Pekanbaru di Gedung Daerah Provinsi Riau, Selasa (23/5/2023).

Jabatan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun diperpanjang Kementerian Dalam Negeri. SK jabatan itu diserahkan langsung Gubernur Riau Syamsuar.

Dalam penyerahan SK perpanjangan masa jabatan Pj Walikota Pekanbaru tersebut, Muflihun diminta untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan di Pekanbaru.

Meski diberikan perpanjangan waktu menjabat Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun tetap diberikan Pekerjaan Rumah (PR) dalam membenahi kota.

Ditunjuk kembali dirinya sebagai Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Pekanbaru. Ia mengaku, jabatan ini didapatkan atas doa dan dukungan dari warga Kota Pekanbaru.

"Saya apresiasi untuk seluruh masyarakat Pekanbaru. Selain itu juga kita sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden dan juga Menteri Dalam Negeri atas kepercayaannya menunjuk kembali saya sebagai Pj Walikota Pekanbaru hingga 2024," ujar Muflihun.

Dikatakannya, pada periode kedua jabatan Pj Walikota ini, ada beberapa PR yang kembali diberikan Gubernur Riau. Meski begitu, dirinya mengaku sudah melaksanakan tugas-tugas prioritas yang diberikan Gubernur Riau sebelumnya.

"Sebenarnya ini sudah kita laksanakan ya, hanya mungkin melanjutkan. Yakni bagaimana kita bisa menjalankan amanah program dari pemerintah pusat yang perlu cepat kita tanggapi, yang pertama adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), stunting, inflasi dan juga kemiskinan ekstrem," ungkapnya.

Pihaknya juga meminta seluruh stakeholder dan elemen masyarakat terutama OPD agar bisa kerja keras. Untuk bagaimana mengejar target untuk mendukung pemerintah pusat.

Pada tahun pertama menjabat Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun diminta Gubernur Riau untuk menuntaskan sejumlah persoalan utama yang menjadi skala prioritas di Kota Pekanbaru. Di antaranya pengelolaan sampah, banjir dan jalan rusak.

Namun, tiga persoalan tersebut tak lagi menjadi prioritas yang harus diselesaikan Muflihun pada jabatan Pj Walikota Pekanbaru, keduanya. Padahal, persoalan banjir dan jalan rusak masih menjadi keluhan warga Kota Pekanbaru. 

Namun menurut pengamat Kebijakan Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Dr Elfiandri MSi, menyebutkan Muflihun akan menghadapi tantangan selama tahun politik. 

Elfiandri juga menyampaikan Pj Wako Muflihun bekerja lebih maksimal. "Jadi kesempatan tersebut mesti dimanfaatkan dengan baik untuk membenahi Kota Pekanbaru," sebutnya.

Ia juga meminta Muflihun memanfaatkan kesempatan kedua ini untuk kembali memperjuangkan hak masyarakat. Bila setahun belakangan masih tidak sesuai harapan dengan kenyataan.

Terpenting, Pj Wako Muflihun diingatkan agar tidak 'terlibat' atau menjadi petugas dari suatu partai politik. Sebab dalam pelaksanaan Pemilu serentak mendatang, seluruh ASN hingga TNI-Polri wajib menjaga netralitas.

"Kita akui (Pj Walikota) itu kan jabatan politik, jadi kita tidak bisa melepaskan hal ini dari politik. Tetapi beliau (Muflihun) janganlah menjadi sebuah petugas, dalam arti petugas dari suatu partai politik. Jadilah petugas negara yang mengayomi seluruh kepentingan masyarakat," kata Elfiandri, Selasa (23/5).

Elfriandi mengatakan, Muflihun harus memisahkan dan menghindarkan kepentingan politik dalam menjalankan tugas pokok utamanya sebagai Pj Walikota Pekanbaru.

"Saya yakin, kalau pemerintah sudah bermain pada politik maka kita akan pecah. Contohnya kalau nasional itu kita sudah terkotak dengan istilah kadrun dan cebong. kalo daerah akan dikotak dan diperparah lagi," sebut dosen Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau.

Dirinya mengapresiasi kinerja Muflihun selama menjabat sebagai Pj Walikota dalam masa kepemimpinan satu tahun. Dinilai cukup memuaskan bagi masyarakat.

"Apapun yang dilakukan, itu kita apresiasi. Cuman, harapan dengan realisasi itu tak sebanding. Awalnya saja bagus, seperti infrastruktur jalan itu kenapa tidak di akhir atau awal tahun diperbaiki segera," terangnya.

Tiga program prioritas andalan yang pernah digaungkan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun diawal kepemimpinan setahun yang lalu diharapkan segera direalisasikan dan dibuktikan kepada masyarakat.

Sebab, tiga program prioritas yakni penanganan banjir, sampah hingga perbaikan jalan rusak hingga saat ini masih sangat dirasakan bagi masyarakat. Juga berdampak terhadap roda perekonomian.

"Tiga skala prioritas itu menurut saya sangat dirasakan masyarakat, jadi jangan diakhir-akhir terus direalisasikan. Kalau dipilih mana yang prioritas antara sampah, banjir dan jalan rusak itu menurut saya sampah harus didahulukan. Karena sampah ini menyangkut kebersihan dan kesehatan masyarakat. Kemudian jalan rusak harus digesa terus perbaikannya jangan sampai menghambat aktivitas masyarakat dan nunggu jatuhnya korban. Kalau banjir bagaimana? Banjir itu musiman," jelasnya.

Pj Walikota Pekanbaru Muflihun juga diharapkan mampu menjadi sosok kepala daerah yang mencerminkan sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Bukannya, ditunggangi salah satu partai politik.

"Ya, kita tengok saja nanti kedepan pergerakannya," pungkas Elfiandri. (*)