Gubri Tegaskan Riau Tidak Masuk PPKM Mikro Darurat, Tapi Fokus 'Penanganan Karhutla'

Gubernur Riau Syamsuar didampingi Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi dan jajaran pejabat Forkopimda menjelaskan Riau tidak masuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] Mikro Darurat, tapi fokus penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan [Karhutla] yang dijelaskan secara detail penanganannya kepada Presiden.

PEKANBARU - Peringatan Hari Bhayangkara ke-75, Presiden RI Jokowi sorot Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di Riau dan vaksinasi Covid-19. Peringatan Hari Bhayangkara ke-75 ini dilakukan secara daring dan diikuti Polda seluruh Indonesia, termasuk Polda Riau yang melaporkan soal Karhutla di Riau dan vaksinasi Covid-19.

Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-75 itu, Presiden RI Jokowi menyampaikan ucapan tak terduga untuk Kapolda Riau yakni berupa pujian atas penanganan Karhutla di Riau dan vaksinasi Covid-19. Presiden RI Jokowi menyampaikan pujiannya kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. Pujian itu disampaikan secara langsung oleh Presiden didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, lewat virtual atau video conference usai memimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-75 di Istana Negara, Kamis (1/7) yang dalam video conference, hadir seluruh jajaran kepolisian di tanah air.

Saat itu, Presiden Jokowi mencoba menyapa beberapa jajaran Polres dan Polda di Indonesia. Diantaranya Polres Mimika, Polres Bangkalan, Polda Jawa Barat serta Polda Riau. Dialog dilakukan presiden kepada Kapolres dan Kapolda dimasing-masing wilayah tersebut, untuk mengetahui perkembangan terkini di wilayahnya. "Polda Riau, bagaimana penanganan Karhutla (kebakaran hutan dan lahan, red) di sana?," tanya Presiden Joko Widodo kepada Kapolda Riau.

Didampingi Gubernur Riau Syamsuar dan jajaran pejabat Forkopimda lainnya, Irjen Agung mencoba menjelaskan secara detail penanganan Karhutla di Riau kepada Presiden. Jenderal bintang dua tersebut meyakinkan, bahwa di tahun 2021, Karhutla mengalami penurunan drastis dibanding dua tahun sebelumnya, yakni 2019 dan 2020. "Sampai saat ini, kami bersama TNI, BPBD dan Satpol PP dan unsur lainnya menyiagakan 5.232 personel dalam penanganan Karhutla. Kami juga menyiagakan 6.000 unit mesin pompa air untuk pemadaman," sebut Agung.

Dalam dialog tersebut, Irjen Agung Setya juga menyampaikan bahwa penanganan Karhutla di Riau telah dikolaborasikan antara SDM dengan kecanggihan teknologi, Polda Riau sudah sejak lebih dari 2 tahun belakangan menggunakan aplikasi Dashboard Lancang Kuning. Aplikasi besutan Polda Riau ini bahkan turut diadopsi oleh belasan jajaran Polda lainnya di Indonesia yang wilayahnya rawan terjadi Karhuta. "Kami sampaikan kepada Bapak Presiden, titik api pada tahun 2021 mengalami penurunan, dengan jumlah 641 titik api dengan luas 124 hektar lahan kebakaran. Penurunan tersebut bila dibanding kondisi Karhutla pada 2019 di mana titik api mencapai 11 ribu titik, dan 6.000an titik api pada tahun 2020,” urai Agung kepada Jokowi.

Selain itu, Kapolda Riau juga menjelaskan terkait penanganan dan pencegahan covid-19 di Riau yang terus dioptimalkan. Mulai dari antisipasi penularan dari pasien yang terpapar dengan memaksimalkan 3 T (testing, tracing dan treatment), hingga dibangunnya Vaksin Center di Mapolda Riau yang lama, untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Usai mendengar paparan Kapolda Riau, Presiden Jokowi pun menyampaikan pujiannya. Orang nomor satu di Republik Indonesia tersebut juga berterima kasih atas upaya dan kerja keras yang telah dilakukan. “Bagus sekali, terimakasih Kapolda Riau," puji Jokowi kepada Irjen Agung Setya Imam Effendi.

"Artinya setelah saya, Panglima dan Kapolri ke Riau, kita beri target dan itu dijalankan, betul turun kasusnya (Covid-19). Saya kira ini hal yang baik untuk ditiru Polda lainnya. Kemudian terimakasih juga atas penanganan Karhutla di sana," sambung dia.

Riau tidak masuk PPKM mikro darurat

Pemerintah pusat akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di sejumlah daerah mulai tanggal 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan bahwa Provinsi Riau tidak masuk ke dalam daftar wilayah yang akan menerapkan PPKM darurat. Justru, kata Gubri, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Riau karena berhasil menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19. “Alhamdulillah, tadi bapak Presiden menyampaikan terima kasih kepada Riau,  bagus di Riau. Rakyat Riau bagus, masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Gubri usai melantik Kabiro Otda Sekdaprov Riau di Balai Pauh Janggi, Kamis (1/7).

Status Riau saat ini, lanjut Gubri, sudah masuk ke dalam zona oranye sehingga tidak perlu diberlakukan PPKM darurat. “Bapak Presiden tadi sudah menyampaikan PPKM darurat itu hanya di wilayah Jawa dan Bali. Jadi khusus Jawa Bali itu PPKM darurat, Riau aman," kata dia.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara langsung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah daerah melalui siaran live YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 1 Juli 2021. "Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," kata Presiden Jokowi. 

PPKM darurat, menurut Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengingatkan kepada seluruh masyarakat Riau agar tidak melakukan perjalanan ke Pulau Jawa dan Bali. Khusus pejabat juga dilarang jika tidak ada urusan yang sangat penting. Sebab di dua pulau ini kasus Covid-19 nya terus mengalami lonjakan. Bahkan yang terbaru Presiden RI Joko Widodo menetapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa Bali. "Jadi kalau tidak penting jangan ke Jakarta dulu, karena kasus Covid-19 sedang tinggi disana," kata Gubri Syamsuar.

Tidak hanya itu, bagi warga yang berpergian ke Jawa - Bali, saat kembali lagi ke Riau wajib melakukan rapid antigen lagi di bandara. Jika hasilnya positif Covid-19 maka pasien ini akan langsung diisolasi di tempat yang disiapkan oleh pemerintah daerah. "Orang masuk ke Riau tetap kita minta untuk tetap dilakukan rapid antigen dulu di Bandara. Ini harus tetap dijalankan," ujarnya.

Tidak hanya untuk masyarakat umum, Gubri Syamsuar juga menekankan kebijakan larangan berpergian ke Jawa Bali kepada pejabat yang ada di lingkungan Pemprov Riau. Seluruh pejabat yang akan berangkat ke Jawa Bali wajib meminta persetujuan gubernur dan wakil gubernur sebelum berangkat. "Kalau tidak ada izin kami tidak boleh (keluar kota), harus ada izin dari kami, kalau tidak penting sekali tidak akan kami kasih izin," kata Gubri yang menambahkan bahwa PPKM darurat hanya di jawa dan bali, Riau aman.

“Pak Presiden tadi sudah menyampaikan langsung melalui telecomference kepada kami. Alhamdulillah Riau bagus dan beliau mengucapkan terimakasih karena warga kita patuh terhadap protokol kesehatan," imbuhnya.

Termasuk pejabat juga, kalau tidak ada izin kami, dan tidak penting sekali, tidak boleh. “Kalau ada urusan penting boleh saja, tapi pulang dari jawa atau bali wajib swab, kalau negatif baru boleh masuk kantor lagi seperti biasa," ujar Gubri Syamsuar. (*)