Gulat ME Manurung Luncurkan Aplikasi Media Soal Harga Sawit Indonesia, 'Agar Tak Ada Dusta Diantara Kita'

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) resmi meluncurkan aplikasi HargasawitIndonesia.id sebagai platform transparansi data harga kelapa sawit nasional.

"Aplikasi media soal harga sawit Indonesia."

“Kami generasi kedua tidak mau hanya berbicara. Kami ingin menunjukkan aksi nyata melalui aplikasi ini agar tidak ada lagi dusta dalam harga sawit,” kata  Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat ME Manurung MP., C.IMA., C.APO saat peluncuran HargasawitIndonesia.id di Jakarta, Sabtu 1 Agustus 2026.

Aplikasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat posisi tawar petani sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi di sektor sawit.

Gulat ME Manurung, mengatakan peluncuran aplikasi merupakan bentuk kontribusi nyata organisasi dalam menghadirkan data yang dapat diakses secara cepat oleh masyarakat, khususnya petani sawit.

Menurutnya, aplikasi tersebut menyediakan tujuh layanan utama yang dapat diakses secara langsung, termasuk informasi harga sawit dan agregasi berita dengan kata kunci sawit dari berbagai sumber.

Gulat menilai transparansi harga menjadi kebutuhan mendesak karena masih terdapat disparitas harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional dibandingkan harga yang diterima pelaku industri dan petani di dalam negeri.

Dia mencontohkan, harga CPO di Rotterdam disebut telah mencapai sekitar Rp28.000 per kilogram, sementara harga di Indonesia masih berada di kisaran Rp15.000 per kilogram. Di Malaysia, menurutnya, harga juga lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

“Pertanyaannya, mengapa harga internasional jauh lebih tinggi, tetapi harga di Indonesia belum bergerak signifikan? Ini menarik untuk dikaji lebih lanjut,” katanya.

Dia berharap keterbukaan data dapat mendorong kenaikan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani, terutama dari pabrik kelapa sawit (PKS) tradisional yang menurutnya masih membeli TBS di kisaran Rp2.400 per kilogram.

“Kalau setelah ada data transparan masih ada yang bermain harga, berarti memang ada niat untuk merugikan petani,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gulat juga menyinggung implementasi mandatori biodiesel B50. Menurutnya, kebijakan tersebut belum memberikan dampak terhadap kenaikan harga CPO maupun kesejahteraan petani.

“Kami berharap setelah implementasi B50, petani memperoleh manfaat. Namun hingga sekitar satu bulan berjalan, dampaknya belum kami rasakan,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar sebagian dana sawit dapat dimanfaatkan untuk memberikan subsidi solar bagi nelayan, selama kondisi harga sawit tetap menguntungkan bagi petani.

Gulat menjelaskan pengembangan aplikasi dilakukan secara mandiri setelah APKASINDO kesulitan memperoleh dukungan pendanaan.

Dia mengaku pernah menawarkan pengembangan sistem kepada sebuah perguruan tinggi dengan estimasi biaya mencapai Rp1,5 miliar, namun organisasi tidak memiliki kemampuan pendanaan sebesar itu.

Pengembangan aplikasi kemudian dilakukan bersama konsultan swasta dengan harga yang sangat terjangkau.

Gulat ME Manurung menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut karena dinilai mampu menghadirkan platform sesuai kebutuhan petani.

Menurutnya, aplikasi tersebut juga telah memperoleh apresiasi dari sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Selain itu, portal informasi APKASINDO disebut pernah menerima penghargaan dari Google News setelah mencatat sekitar 1,5 juta kunjungan dalam beberapa bulan terakhir.

Semula APKASINDO berencana menerapkan biaya akses sebesar Rp100 setiap kali penggunaan aplikasi. Namun, rencana tersebut dibatalkan agar layanan tetap dapat diakses secara gratis oleh masyarakat.

Sebagai gantinya, keberlangsungan operasional aplikasi akan ditopang melalui pendapatan iklan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor sawit, termasuk produsen benih.

Menurut Gulat ME Manurung, semakin terbuka data perdagangan sawit, semakin mudah pula pemerintah memantau ekspor, penerimaan negara, hingga dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

“Kalau datanya transparan, ekspor akan terlihat lebih jelas, penerimaan devisa negara juga bisa dihitung dengan lebih baik,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan sempat mendapat permintaan untuk menurunkan (take down) aplikasi tersebut dengan alasan perbandingan harga CPO Indonesia dan Rotterdam dinilai tidak tepat. Bahkan, menurut pengakuannya, sempat ada tawaran imbalan agar aplikasi tidak dipublikasikan. (*)