Harga Bahan Bakar Minyak Naik, 'Buat Harapan Rakyat Terkikis Habis'

JAKARTA - Presiden Jokowi resmi menaikkan harga Harga Bahan Bakar Minyak Naik (BBM) bersubsidi mulai Sabtu 3 September 2022).

Langkah pemerintah ini pun kemudian mendapat sorotan dari berbagai kalangan termasuk dari Partai Demokrat.

Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat, Sigit Raditya menilai, Presiden Jokowi telah mengikis harapan rakyat yang meminta agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan.

Ia berujar, mayoritas masyarakat tidak menginginkan kebijakan tersebut dilakukan.

"Kami menyesalkan atas kebijakan tersebut, rakyat yang sudah terbebani, kini lebih terbebani lagi. Presiden telah melakukan kebijakan yang tak pro terhadap aspirasi rakyat agar BBM tak dinaikkan," kata Sigit dilansir tempo.co.

Sigit menuturkan, Partai Demokrat berada di garis terdepan menolak kenaikan harga BBM tersebut. Ia mengklaim banyak kader Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu telah turun ke masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi beban selama ini. BBM subsidi dinaikkan menjadi salah satunya.

"Saya salah seorang kader yang turun ke masyarakat mendengar apa yang menjadi aspirasi, keluhan khususnya ekonomi, apalagi hari ini BBM naik, keadaan masyarakat bertambah sulit," ujarnya.

Pria yang digadang sebagai calon angggota DPR dari daerah pemilihan Jabar VI (Bekasi-Depok) ini menjelaskan, alasan pemerintah menaikkan harga BBM tersebut dirasa tak masuk akal. Padahal jelas, harga minta dunia turun dalam waktu ini.

"Pemerintah hanya bisa membebani masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM di pasar domestik karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN tahun 2022 meski harga minyak dunia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Sri Mulyani menyatakan, pemerintah sudah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) dan dampaknya terhadap besaran subsidi di APBN tahun berjalan.

Dengan asumsi ICP berada di bawah harga 90 dolar AS per barel ataupun mengambil asumsi rata-rata dalam satu tahun di rentang 97-99 dolar AS per barel, maka belanja subsidi energi tetap akan naik dari anggaran yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp502,4 triliun. (*)