Kerja Pansus Selesaikan Konflik Lahan tak Tuntas, 'Buat Keberhasilan jadi Tertunda'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau kelihatannya tak membuahkan hasil, bahkan konflik lahan masyarakat dengan perusahaan ngambang.

"Pansus mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi yang telah diserahkan kepada pemerintah."

"Kami sudah selesaikan, sudah kita kasih ke pimpinan, mungkin bisa ditanyakan ke pimpinan. Kemudian, bisa juga ditanyakan ke pemerintah selaku eksekutor, yaitu pemerintah, apakah itu gubernur, Kadishut, ataupun ke BPN," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan Masyarakat dan Perusahaan DPRD Riau, Marwan Yohanis pada wartawan, Jumat (16/12).

Marwan Yohanis mempertanyakan tindak lanjut rekomendasi pihaknya yang telah diserahkan kepada pemerintah. Pasalnya, sejak Pansus merampungkan kerja pada pertengahan 2022, hingga kini tidak ada tindak lanjut substansial dari pihak eksekutif.

Menurutnya, semua tugas sudah diselesaikan Pansus, mulai dari koordinasi hingga tinjauan lapangan untuk merumuskan rekomendasi tersebut.

Ia berharap, apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus bisa dieksekusi oleh pemerintah. Masyarakat sangat menantikan kehadiran pemerintah dalam konflik yang terjadi.

Tak hanya masyarakat, para investor juga akan merasa nyaman dalam berinvestasi, jika apa yang direkomendasikan itu bisa dilaksanakan. Sebab, rekomendasi itu juga merupakan hasil pertemuan dengan pihak perusahaan.

"Untuk apa dibentuk Pansus kalau cuman gitu saja, kita harus mengawalnya. Atas nama Pansus, saya sangat berharap pimpinan dewan bisa menjelaskan sudah sampai mana rekomendasi itu sekarang," ujarnya.

"Karena itu sangat penting, baik kepada penggugat, kepada perusahaan, maupun kepada pemerintah pusat," sebutnya.

Marwan menyebut, meski Pansus sudah selesai, dia terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Bahkan, Marwan diberi kesempatan berdiskusi langsung dengan Menteri ATR/BPN.

"Saya terus menyuarakan hal ini, karena menurut KSP, di daerah lain belum ada Pansus yang seserius kita dalam menyelesaikan konflik lahan," katanya.

"Saya sekarang sedang mencari waktu yang tepat untuk berjumpa dengan menteri ATR/BPN, apalagi Wamen-nya juga orang kampung saya, mudah-mudahan lahir kebijakan yang terbaik untuk semua pihak," ujarnya. (*)