Hinca Panjaitan Sampaikan Panjang Lebar Nuansa Riau yang Memiliki Kekayaan Terbesar Diberi Tuhan
DR HINCA IP PANJAITAN SH MH, sampaikan panjang lebar nuansa Riau yang memiliki kekayaan terbesar diberi Tuhan.
Komandan Hukum Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran itu kembali menyoroti masalah di Pertamina Hulu Rokan [PHR], Riau, Sabtu petang 20 Juli 2024 lalu.
Bertemu sejumlah wartawan di Pekanbaru, Hinca menyampaikan panjang lebar nuansa Riau dan akan menulis buku yang akan menjadi bahan utama seluruh calon-calon kepala daerah baik Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota untuk sama-sama memikirkan kekayaan terbesar yang dikasih Tuhan kepada Riau, itulah minyak.
Kemudian setelah selesai pertarungan Pemilihan Presiden [Pilpres], Hinca selaku Komandan Hukum Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, pihaknya berdiskusi banyak hal tentang bagaimana pemerintahan ke depan.
Salah satu poin yang jajarannya bicarakan adalah masalah Ketahanan Energi.
"Ketahanan energi ini penting sekali jika beberapa tahun lalu Indonesia pernah juara penghasil minyak menjadi jagoan di OPEC kemudian mengekspor tapi sekarang menjadi pengimpor minyak," kata Hinca Panjaitan yang kini menjabat sebagai Komisi III DPR RI bidang hukum ini.
Menurutnya, Ia tak ingin mengurus Pertamina namun pada bidang penegakan hukum antara lain Kejaksaan.
Hinca memberikan energi dan kritik sekaligus semangat kepada Kejaksaan di Hari Adhiyaksi hari ulang tahun ke 64 tahun 2024 ini.
"Kalau orang mengirimkan karangan bunga kepada Kejaksaan ucapan selamat, tapi Saya sebagai mitra menyampaikan kritik dan memberi catatan," kata Hinca.
Kemudian sebagai Komisi III DPR RI memiliki Panja [Panitia Kerja] Penegakan Hukum di sektor sumber daya alam yang 20 tahun terakhir, diakuinya sudah berantakan.
Misalnya beberapa waktu lalu menggelegar di Komisi III oleh Menko Polhukam Prof Mahfud MD masalah emas yang sampai ratusan triliun rupiah sampai sekarang tak ada jelasnya juga itu.
Kemudian yang terbaru dan menghebohkan Hinca mengaku sudah bekerja tiga tahun di sana adalah Bangka Belitung tentang timah.
Kejaksaan sedang mengerjakan pekerjaannya tinggal menunggu finishingnya saja tapi agak melambat.
Dr Hinca Panjaitan SH MH [kiri] saat datang ke Riau berbincang-bincang dengan pomparan raja dogor Riau Bapa Tua Hinca Panjaitan di Hotel Premiere Pekanbaru. (Foto Mangasa Panjaitan)
"Dan Saya melihat di situ juga ada Kejaksaan khususnya Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kalau omongin intelijen kan kita selalu BIN. Kejaksaan ada intelijen seperti Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Itu sudah Saya petakan selesai. Timah itu adalah kekayaan besar," kata Hinca Panjaitan.
"Bangka Belitung itu harusnya menjadi kaya raya tapi kenyataannya jadi miskin," sebut Hinca Panjaitan yang baru saja buat buku yang belum diterbitkan, berjudul: Hinca #SaveBabel, Selamatkan Babel.
"Hal serupa juga nanti selamatkan Ketahanan Energi, Selamatkan Indonesia, Selamatkan Pertamina. Nah, dengan penjelasan latar belakang ini kita ingin melakukan terobosan. Kalau masyarakat yang melaporkan ke Aparat Penegak Hukum [APH] kurang respon, tapi kita mencoba sebagai anggota DPR melapor ke Kejati Riau masalah dugaan korupsi proyek geomembrane senilai Rp200 miliar lebih di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)," terangnya.
Hinca menunjukkan dokumen setelah 400 halaman dan 48 halaman untuk dipelajari penyidik Kejati Riau.
Menurutnya kalau Penyidik Kejati Riau baca dokumen ini, 15 menit selesai. Karena kata Hinca dia pengalaman jadi Advocat sudah 40 tahun.
Hinca mengaku hanya membantu Kejati Riau agar cepat kerjanya. Buku yang dibuat Hinca tentang #SavePertamina, Agustus 2024 selesai.
Lima tahun ke depan pihaknya akan serius mengkritisi, mengawasi sumber daya alam yang kalau ini diselamatkan harusnya Pak Prabowo berani untuk mengoptimalisasikan APBN nya diangka Rp5.000 triliun.
"Sekarang apa poinnya. Laporan yang dilaporkan ini apa? Membuka kotak pendora yang selama ada PHR setelah dari Chevron, tak tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum [APH]."
"Berapa jatuh korban beberapa waktu lalu yang meninggal itu. Atau agak menyeberang sedikit menghebohkan selama satu bulan penuh kasus Depo Plumpang terbakar di Tanjung Priok korban banyak semua diam. Jadi tak tersentuh. Pertanyaannya kenapa tak tersentuh. Itu menarik ini."
"Karena mitra Saya adalah Kejaksaan, Saya ingin menjelaskan itu. Pertama Kejaksaan ini menurut Undang Undang Kejaksaan yang baru kami setujui lagi adalah Penuntut Umum Utama. Baru ada kamar-kamarnya seperti Idsus, Pidum, Intelijen, Datun, Pidana Militer," ujar Hinca.
"Jadi Kejaksaan itu Penuntut Umum. Tapi atas nama Proyek Strategis Nasional [PSN] maka ada MoU antara Kejaksaan dengan Pertamina. Di situlah letak soal ini. Di satu sisi harus menindak, harus mengawasi, harus mencegah terjadinya korupsi, di sisi lain dia MoU kerjasama. Bahkan anda lihat nanti Head Ops legalnya Pertamina itu Jaksa Aktif," katanya.
"Jadi kalau Intelijen itu harusnya melihat dari luar pagar, nah ini dia lompat pagar masuk ke rumah masuk ke kamar tinggal di situ. Jadi menarik berita media bahwa Kajati Riau hadiri programnya PHR yang seremonial, ini kurang pas," sebutnya.
"Apalagi kalau dilihat orang Kejaksaan melindungi program PSN ini belajar dia pakai rompi atau pakai baju Pertamina."
"Bagaimana kalau menggunakan lembagamu, yang diberi Undang-Undang diberi pangkat diberi kewenangan mengawasi, tapi harus memakai baju Pertamina. Kenapa harus diselamatkan Pertamina ini," tanya Hinca.
Jadi kata Hinca mari lihat Blok Rokan ini, teman-teman wartawan tiap hari di situ. Blok Rokan ini punya peran vital. Salah satu pilar penting dalam industri minyak Indonesia.
Usia Blok Rokan sudah cukup tua. Beberapa sumur besar di sana telah beroperasi bahkan sebelum Indonesia merdeka. Blok Rokan menyumbang 24 persen produksi minyak Nasional menjadi dia terbesar di Indonesia.
"Jadi Riau ini sumber minyak, harusnya kaya raya ini Riau."
Transisi pengelolaan sejak 2021 lalu Blom Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dari Chevron. Kemudian dikelola anak perusahaan Pertamina yakni Pertamina Hulu Energi (PHE) yang Sub Holdingnya PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR).
Lalu muncul kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Banyak sekali. Bayangkan banyak sumur-sumut tua terlantar. Sudah terdengar beragam isu tidak etis di lingkungan PT PHR.
Kegiatan ini mencakup dugaan praktik korupsi dan manipulasi beberapa aspek operasional, merusak citra dan integritas pengelolaan Blok Rokan.
"Saya mulai masuk di situ. Nah, apa itu kita mulai Saya sebut itu plastik kresek untuk menyebut nama keren geomembrane itu. Kalau hukum hilir ambil minyak kan harus dibor ada tahap-tahapan. Baru akan dimulai bila sudah ada penampungan limbahnya. Untuk menampung limbah itu perlu plastik yang disebut geomembrane itu. Untuk apa? Supaya tidak ada limbah B3," jelas Hinca.
Lihat dosa terbesar yang ditinggalkan oleh Chevron untuk dikelola oleh PHR Rp7,5 triliun adalah mengatasi limbah selama Chevron ada. Besar sekali tercemarnya wilayah.
"Salah satu isu mendesak yang juga sudah Saya laporkan yang dilaporkan ke Saya adalah dugaan kecurangan manipulasi pemalsuan dan beberapa kebijakan dan tindakan PHR yang dinilai unprofesional dalam proses tender pengadaan geomembrane yang mana material tersebut dinilai penting menjaga lingkungan di sekitar proyek," tegas Hinca.
Menurutnya, tak mungkin digali kalau tak ada plastik geomembrane ini. Nilai proyek sampai Rp50 sampai Rp75 triliun. Untuk plastik geomembranenya Rp209 miliar.
"Kalau ini dikelola dan berdampak buruk tak jadi ini. Kalau tak jadi dibor target SKK Migas target Presiden Jokowi 1 juta barel perhari sampai hari ini belum tercapai. Turun terus ini. Angkanya masih 606. Jauh sekali. Siapa yang salah?," tanya dia.
"Orang melihatnya ke atas, saya melihatnya ke bawah. Memang teknis sekali. Akibatnya Indonesia terancam krisis Ketahanan Energi. Karena itulah Saya menerjunkan diri untuk memberikan perhatian serius di sini," tegas Hinca.
"Di mana masalahnya. Nanti anda wartawan bisa cek ke Kejati Riau. Dokumen ini sudah Saya serahkan ke Kejati Riau untuk membantu menyelesaikan masalah ini," tegas Hinca.
"Apalagi angka-angka ini tidak bisa lagi tercapai oleh karena itu menjadi persoalan besar salah satunya itu adalah siapa produksi dalam negeri yang bisa memenuhi standar geomembrane itu. Karena tak pernah dipenuhi standarnya di sini kejahatan yang paling berat menurut Saya Dirut Pertamina paling atas sampai bawah itu tanggung jawab, pembiaran ini namanya," sebutnya.
"Karena diperlukan dokumen-dokumen kecil plastik geomembrane itu dibawa ke lab memenuhi standar apa tidak maka pergi ke BRIN. BRIN lah lembaga yang memberi sertifikasi yes or notnya itu. Apa yang terjadi. Siapa BRIN yang berada di atas? Ketua Pengarahnya itu Presiden kelima Ibu Megawati, di sana ada Emil Salim, di sana ada tokoh-tokoh besar. Merekalah yang diduga dipalsukan itu. Kelihatan sepele hanya suratnya itu," jelas Hinca Panjaitan.
Cara memalsukannya pun parah sekali, alamat Kantor BRIN saja salah. Apalagi substansinya. Jadi seolah-olah ada dari BRIN, ini sah gitu. Dibawalah ini lalu dilakukan pembayaran.
"Nah kemudian ketemu ada masalah kemudian dihentikan. Nah, kenapa tiba-tiba berhenti oleh Kejaksaan yang bagus-bagus ini jaksanya sebagai pungsi pengawasan dia beritahu kepada Dirut Pertamina ini salah, ayo cegah supaya jangan ada lagi kerugian lebih besar dari Rp209 miliar itu baru Rp16 miliar ini stop itu. Biar tidak terjadi kerugian perekonomian yang lebih besar," kata dia.
Oleh oknum-oknum Kejaksaan sendiri itu dihentikan sendiri. Inilah yang Hinca sebutkan yang seharusnya nonton dari pinggir gerbang dia masuk ke dalam. Jadi kasihan Jampidsusnya kepada Intelijen dan Datunnya.
Kalau intelijen itu bukan kayak BIN, itu intelijen penegakan hukum. Kalau main bola voli dia toser itu kasih bola cantik ke pidsus atau Pidum. Bagaimana bola dapat cantik karena dia sudah berselingkuh masuk di dalam kamar yang di sana tadi itu.
"Nanti kalian cek ya, perempuan itu, siapa itu siapa Kepala Head Ops Legalnya itu. Atas nama Proyek Strategis Nasional disebutkan bahwa Jaksa berhak mewakili itu, kerja di situ," kata Hinca.
"Kalau sudah sempat kek gitu bahaya itu. Oleh hakim surat edaran Mahkamah Agung, Jaksa tidak bisa jadi pengacara negara untuk BUMN karena BUMN itu entitas swasta yang uangnya dipisahkan," tambahnya.
Jadi menurutnya, ini penting untuk mengingatkan pihak Kejaksaan 64 tahun kau Ulang Tahun Ayo kita introspeksi. Teman-teman cek, adakah perkara Pertamina yang difollow-up.
Untuk Kejaksaan UU yang dibuat baru, agar instansi Kejaksaan kembali pada rohnya sebagai seorang Penuntut mewakili negara. Bukan penurut, bedakan ini. Dia jadi penurut jika sudah menjadi Tim Legalnya di sana. Karena jadi bagian. Hilanglah pungsi penuntutan itu.
"Ini sepertinya jadi hadiah ulang Kejaksaan ke 64 tahun 2024 telah terjadi preseden mengkhawatirkan Hinca di mana MoU antara Kejaksaan dan BUMN khususnya Pertamina dan seluruh Sub Holdingnya seperti PT PHR, nampaknya dijadikan sebagai tameng bagi individu-individu yang terlibat dalam tindakan melawan hukum," sebutnya.
"Acara-acara seremonial PHR pun dihadiri Kajati, gawat ini sudah. Ok dibantu karena bagian dari kerja sama baru dibantu nanti ambulance kepada Kejaksaan CSR. Seharusnya CSR kepada masyarakat. Karena dana APBN untuk Kejaksaan sudah cukup, triliunan," terangnya.
Hinca tunjukkan video bikinan Humas Pertamina seorang Jaksa perempuan aktif pakai baju Pertamina. Kalau ingin tahu bisnis lalu belajar kata Hinca, bukan karena tugas Kejaksaan adalah Penegakan Hukumnya. "Jadi ini melenceng jauh," kata dia.
Menurutnya, di era Ulang Tahun ke-64 Kejaksaan diminta ini dievaluasi. Karena satu sisi mencegah korupsinya, PSN dibantu agar sukses, faktanya membiarkannya menjadi tidak sukses, bagian dari tidak sukses itu dia.
"Inilah yang Saya laporkan plastik geomembrane tadi. Jelas-jelas itu bermasalah. Terus dibiarkan. Jadi apa pungsimu di situ. Ketika Kejaksaan bilang itu salah Ndak apa-apa itu ini proyek strategis nasional harus kita dukung penuh. Jadi tameng yang dimaksud tadi itu di situ," ujar Hinca.
"Diminta Jaksa yang menduduki posisi strategis di BUMN harus ditarik. Segera ditarik. Tak mungkin badanmu sebagian di sana, terus kau lagi di sini. Kusebut itu perselingkuhan penegakan hukum itu jadi terjadi. Kasihan ini Pidsus yang penindakan tadi dia di sana kecuali dia mau melihat itu untuk mendapat temuan agar dicegah," kata Hinca.
Kenapa penting Ketahanan Energi yang target ya tak tercapai terus?
Sebagai catatan berapa ribu aset yang diterima oleh Rokan ini untuk sumur-sumur bor. 2022 sebanyak 500 sumur, tahun 2023 sebanyak 600 sumur, tahun 2024 sebanyak 900 sumur, 2025 nanti 1.000 sumur.
Kalau dihitung satu sumur berapa ini biayanya besar sekali. Semuanya perlu pengadaan. Mulai plastik yang paling kecil sampai ke Rig, dan seterusnya. Besar sekali itu.
Di tengah situasi ini, ketahanan energi Indonesia harus bangkit ke depan dengan Pertamina harus mengubah cara.
Hinca mengakui pernah dialog dengan Bupati Bengkalis dan Rokan Hilir Riau bagaimana masyarakat menghadapi dulu Chevron dibanding Pertamina yang satu perusahaan asing yang satu perusahaan sendiri.
Mereka mengatakan lebih baik zaman itu. Angkat material cuma empat kali sehari, kalau ini 24 jam rusaklah jalan, habislah itu.
"Di sinilah pungsi Kejaksaan untuk mencegah bukan menjadi bagian tadi di dalam. Pikiran-pikiran yang disampaikan ini sangat serius untuk perbaikan ke depan."
"Saya sudah sampaikan ke Kejati Riau jangan lama-lama. Memang butuh waktu menyidiknya. Hari ini saya kasih dokumennya agar cepat bekerja. Saya minta yang diperiksa bukan hanya yang di bawah. Termasuk Dirut paling atas Pertamina sampai ke bawah. Saking seriusnya lihat Pertamina ini ketika Pak Ahok mundur Komisaris Utama lalu diisi Pak Simon Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, saking seriusnya kami mengecek ini. Saya bagian hukum. Kalau ini diselamatkan maka ketahanan energi kita sangat baik sekali," ujar Hinca.
Ketika ketemu Prabowo, Hinca tanya kalau anda jadi Presiden bagaimana kita bikin. Sawit jadi andalan kita sebatas sekian sisanya itu untuk menutupi minyak kita itulah etanol.
Maka harus dicari lagi lahan sebanyak-banyaknya untuk mengimbangi ini. Harus kita hentikan impor minyak ini. Dengan itu maka APBN kita bisa sehat. Kalau sumber daya alam ini dituntaskan ini akan sangat sehat.
Dia berharap teman-teman di Kejaksaan Agung masuklah ke wilayah ini untuk menyehatkan sumber daya alam. Juga timah Babel, nikel.
"Kalau ini dikelola dengan sehat, tak ada lagi keraguan kita tentang ketahanan bangsa ini."
"Sekarang kasus kecil teknisnya karena tadi situasinya masuk kamar di satu sisi harus penindakan maka di sini gamangnya, maka diminta Kejati Riau putuskan dulu yang di sana tadi masuklah ke sini. Ini diuji ini batu uji kasus yang saya masukkan ini. Apakah berhasil atau tidak, tapi saya baca di media acara seremonial saja, Kajatinya hadir. Padahal di antara duduk berdiri dua di situ adalah orang yang saya laporkan, yang bertanggungjawab, saya serius, saya beri waktu," kata Hinca.
Panja akan jalan terus, TP4D harus dibubarkan. Menurut Hinca dia akan buat kantor di Riau di Duri, karena ada ribuan triliunan uang di sini besar itu. Media agar kritis melihatnya.
Hinca Pandjaitan Masuk Senayan [DPR RI] dari Partai Demokrat
Riwayat
Nama: Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan XIII, SH MH, ACCS
Tempat Tanggal Lahir, Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 25 September 1964
Anggota DPR RI sejak 2018 dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.[
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat antara 2015 dan 2020.
Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat serta menjadi anggota komite konvensi penjaringan calon presiden Partai Demokrat.
Pengurus PSSI
Ketua Komisi Disiplin PSSI
Pendidikan
SD Negeri Aek Songsongan, Bandar Pulau, Asahan tahun 1971 sampai 1974. Kemudian berpindah dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar tahun 1977 dari SD Negeri Gambir Baru, Kisaran, Asahan.
SMP Negeri 1 Kisaran, Asahan
SMA Negeri 1 Kisaran, Asahan
Sarjana Hukum (SH) bidang Hukum Tata Negara di Universitas HKBP Nommensen
Magister Hukum (MH) bidang Hukum Tata Negara di Progam Pascasarjana Universitas Padjajaran
Karir
Keahlian analisis dampak lingkungan [AMDAL] dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
Keahlian ilmu perundang-undangan [legal drafting] diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1995
Advokat dan masuk dalam keanggotaan Perhimpunan Advokat Indonesia
Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan tahun 1987 sampai 1999
Guru SMK Santa Maria 2 Bandung tahun 1989 sampai 1992
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan tahun 1992 sampai 1993
Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta tahun 1993 sampai 1999
Visiting Fellow pada Universitas Griffith, Queensland, Australia [Tahun 1997]
Legal Consultant PT Datakom Asia [Tahun 1998 -2001]
Jadi menurut Hinca, berkat Tuhan untuk Riau luar biasa. "Itu tak pernah habis," kata dia.
"Begitupun masalah timah di Bangka operasional lagi, mafianya banyak sekali. Sekarang masih jalan pura-pura tak tahu lagi. Saya setuju dengan Kejaksaan di sana mengembangkan Koperasi Pertambangan Timah Rakyat. Bekas lubang besar tambang timah Babel akan dijadikan tempat budidaya ikan gabus terbesar," tutupnya. (*)
