Hubungan Gubernur Kepri dan Wagub tak Harmonis, Ansar Ahmad: Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

TANJUNGPINANG, RIAUPAGI.COM - Isu hubungan Gubernur Kepri dan Wagub tak Harmonis mencuat kepermukaan, tetapi tidak sampai menggagu roda pemerintahan di Pemprov Kepri.

"Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengaku, roda pemerintahan di Pemprov Kepri tetap berjalan normal."

"Pemerintahan tetap berjalan normal, tidak seperti yang disampaikan ada kubu-kubu sana dan kubu sini. ASN tidak terlibat konflik politik. Mereka bekerja profesional sehingga pemerintahan tetap berjalan optimal," kata Ansar Ahmad menjawab isu hubungan dengan Wakil Gubernur (Wagub) Marlin Agustina yang tidak harmonis itu di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri didepan media, Senin (28/11).

Dia menegaskan, pemerintahan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan Wakil Gubernur (Wagub) Marlin Agustina.

Dalam perspektif pemerintahan, Ansar menjelaskan, hubungan dirinya dengan Marlin berjalan dengan baik.

Isu keretakan hubungannya dengan Marlin, sambung dia, sudah lama terdengar. Hanya saja, baik Ansar maupun Marlin berupaya menepisnya.

"Sudah banyak isu soal itu, yang mungkin belakangan menyudutkan diri saya," ujar Ansar.

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa kami lahir dari amanah rakyat, tentu kami bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan peraturan," sebutnya.

Dia juga ingin mengingatkan, konstitusi dan peraturan lainnya mengatur secara jelas tugas dan wewenang gubernur dan wagub.

"Tugas dan wewenang yang diberikan negara itu merupakan amanah suci yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya."

"Gubernur dan wagub akan mampu memberi kontribusi yang berarti untuk masyarakat, dan merealisasikan janji politik saat pilkada bila seluruh peraturan dilaksanakan. Peraturan itu pula mendorong gubernur dan wagub berjalan seirama agar program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan optimal. Jika tidak seirama, memungkinkan ada peraturan yang dilanggar.," ujarnya.

"Saya hanya ingin sampaikan bahwa banyak pekerjaan sebagai kepala daerah yang harus dilaksanakan. Tentu setiap organisasi perangkat daerah harus dievaluasi, membutuhkan masukan dari kepala daerah agar program pemerintahan terlaksana secara maksimal," ujar Ansar.

Dia pun memerintahkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap bekerja optimal, tidak terpengaruh dengan isu politik yang belakangan ini berkembang. Ansar mengingatkan para ASN bekerja profesional, dan tidak terlibat politik prajtis menjelang pemilu dan pilkada.

"Pemilu dan pilkada masih jauh. Saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah melaksanakan tugas semaksimal mungkin," katanya. (*)