Headline Agama   2026/11/16 10:55 WIB

Hukum Menunaikan Ibadah Umrah dan Haji Pakai Utang, 'yang Selalu Dihadapkan Soal Finansial Berat'

Hukum Menunaikan Ibadah Umrah dan Haji Pakai Utang, 'yang Selalu Dihadapkan Soal Finansial Berat'

AGAMA - Keinginan menunaikan ibadah haji tidak jarang membuat seseorang mengambil keputusan finansial yang cukup berat, salah satunya dengan berutang.

Ada yang meminjam uang kepada keluarga, mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan, bahkan menggunakan fasilitas talangan agar bisa segera mendapatkan nomor porsi haji.

Padahal, kewajiban haji dalam Islam tidak berlaku bagi setiap muslim tanpa syarat. Salah satu ketentuan utamanya adalah istitha'ah atau kemampuan untuk menunaikan perjalanan ibadah tersebut.

Kemampuan ini bukan sekadar sanggup membeli tiket dan membayar biaya haji, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan serta tanggung jawab terhadap keluarga.

Lantas, bagaimana hukum seseorang yang meminjam uang demi bisa berangkat haji? Apakah ibadahnya tetap sah apabila dibiayai dengan utang?

Persoalan ini pernah dibahas Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sejumlah keputusan dan fatwa, termasuk Fatwa Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan serta Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 Tahun 2012 tentang Dana Talangan Haji dan Istitha'ah untuk Menunaikan Haji.

Dalam Islam, haji merupakan rukun Islam kelima yang diwajibkan bagi muslim yang telah memenuhi kemampuan. Ketentuan tersebut ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97.

Allah SWT berfirman:
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah."

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa kewajiban haji berkaitan erat dengan istitha'ah. Artinya, seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menunaikannya tidak dibebani kewajiban yang sama dengan muslim yang telah mampu.

Dalam pembahasan fikih, kemampuan berhaji tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan biaya perjalanan.

Kebutuhan pokok diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungan juga harus diperhitungkan.

Termasuk kewajiban membayar utang yang telah jatuh tempo dan kebutuhan lain yang tidak boleh ditelantarkan.

Dengan demikian, seseorang tidak seharusnya mengorbankan nafkah keluarga atau mengabaikan kewajiban finansial hanya demi mempercepat keberangkatan ke Tanah Suci.

Prinsip istitha'ah justru menghendaki agar ibadah haji dilakukan tanpa menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Persoalan penggunaan uang pinjaman untuk mendaftar haji telah mendapatkan penjelasan melalui Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020. Fatwa tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Nasional X MUI pada 26 November 2020.

Dalam ketentuannya, MUI menyatakan pembayaran setoran awal haji menggunakan uang hasil utang hukumnya boleh atau mubah.

Namun, kebolehan tersebut tidak berlaku tanpa batasan. Ada dua persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh orang yang meminjam uang.

Pertama, pinjaman yang digunakan bukan utang ribawi atau pinjaman yang mengandung unsur riba. Kedua, orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

Kemampuan tersebut antara lain dapat dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup.

MUI juga mengatur penggunaan dana pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pembayaran setoran awal haji menggunakan fasilitas pembiayaan diperbolehkan apabila menggunakan akad syariah, tidak dilakukan melalui lembaga keuangan konvensional, serta nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi pembiayaan tersebut.

Sebaliknya, pembayaran setoran awal haji menggunakan dana utang atau pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut hukumnya haram.

Artinya, fatwa tersebut tidak memberikan keleluasaan kepada setiap orang untuk berutang demi memperoleh porsi haji.

Kemampuan membayar kembali pinjaman tetap menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang mengambil keputusan.

Selain pinjaman pribadi, fasilitas pembiayaan untuk memperoleh porsi haji juga pernah menjadi pembahasan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI mengatur dua akad yang berkaitan dengan pembiayaan pengurusan haji, yakni al-ijarahdan al-qardh.

Akad al-ijarah digunakan sebagai dasar pemberian imbalan jasa atau ujrah kepada lembaga keuangan syariah yang membantu pengurusan haji.

Sementara itu, al-qardh merupakan akad pinjaman yang dapat digunakan untuk membantu menalangi pembayaran biaya haji apabila diperlukan.

Ada ketentuan penting yang harus diperhatikan. Jasa pengurusan haji tidak boleh disyaratkan dengan pemberian dana talangan.

Selain itu, besaran imbalan jasa al-ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman al-qardh yang diberikan kepada nasabah.

Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan atas jasa pengurusan haji, tetapi pinjaman yang diberikan tidak boleh dikenai tambahan yang bertentangan dengan prinsip al-qardh.

Lantas, bagaimana status ibadah haji seseorang yang tetap berangkat meskipun belum memiliki kemampuan finansial secara mandiri?

Persoalan ini dijelaskan dalam Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-4 Tahun 2012.

Salah satu ketetapan pentingnya adalah istitha'ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub), bukan syarat sah haji (syarth al-shihhah).

Artinya, seseorang yang belum memenuhi kemampuan finansial tidak otomatis membuat ibadah hajinya tidak sah.

Apabila ia tetap melaksanakan haji dan memenuhi rukun serta persyaratan sahnya, ibadah tersebut dapat dinilai sah. Namun, kewajiban berhaji belum melekat kepadanya sebelum memenuhi syarat istitha'ah.

Dalam keputusan yang sama, MUI menyatakan bahwa upaya memperoleh porsi haji melalui dana talangan dari lembaga keuangan syariah pada dasarnya diperbolehkan sebagai ikhtiar. Namun, upaya tersebut tidak boleh menimbulkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain.

MUI juga memberikan sejumlah penegasan. Umat Islam tidak boleh memaksakan diri berhaji sebelum benar-benar mampu dan tidak dianjurkan mengambil dana talangan haji, terutama ketika antrean keberangkatan sangat panjang.

Bahkan, penerima dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah tidak boleh menunaikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangannya lunas.

Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa seseorang tidak boleh mengajukan dana talangan haji apabila tidak memiliki kekayaan yang memadai untuk melunasinya.

Selain mempertimbangkan kemampuan membayar utang, calon jemaah juga perlu memperhatikan kondisi keluarga yang ditinggalkan.

Jangan sampai keinginan berangkat haji justru membuat kebutuhan pokok pasangan, anak, maupun orang-orang yang menjadi tanggungannya terbengkalai.

Utang yang dipaksakan tanpa perhitungan juga berpotensi menimbulkan persoalan setelah jemaah kembali dari Tanah Suci.

Kewajiban melunasi pinjaman tetap berjalan, sementara penghasilan dan kondisi keuangan belum tentu memungkinkan untuk menyelesaikannya.

Karena itu, MUI melalui Fatwa Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 memberikan rekomendasi agar umat Islam menunaikan ibadah haji setelah benar-benar memiliki kemampuan.

Dalam rekomendasi tersebut, MUI secara tegas menyatakan:

"Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya istitha’ah dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitha’ah."

Dengan demikian, memiliki keinginan kuat untuk berhaji merupakan hal yang baik, tetapi tidak berarti seseorang harus memaksakan diri mengambil utang. Islam memberikan kewajiban haji kepada mereka yang mampu, bukan membebani orang yang belum memiliki kesanggupan.

Menabung dan mempersiapkan biaya secara bertahap dapat menjadi pilihan yang lebih bijaksana. Ketika kemampuan finansial, kesehatan, keamanan perjalanan, serta tanggung jawab terhadap keluarga telah terpenuhi, barulah kewajiban haji berlaku bagi seorang muslim.

Begitupun saat ibadah Umrah. Setiap muslim tentu memiliki impian mendalam untuk bisa menginjakkan kaki di Tanah Suci Makkah dan Madinah.

Momen melihat Ka’bah secara langsung, beribadah di Raudhah, serta memanjatkan doa di tempat-tempat mustajab adalah kerinduan yang selalu membara di dalam dada. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa faktor biaya sering kali menjadi kendala utama.

Dalam kondisi ini, tak sedikit calon jamaah yang terlintas pikiran: “Bolehkah berangkat umroh menggunakan uang pinjaman atau utang?”

Secara umum, pembahasan hukum umroh dari uang pinjaman dapat ditinjau dari dua sudut pandang: keabsahan ibadahnya dan anjuran/kedudukan hukumnya.

1. Dari Sisi Keabsahan Ibadah (Sah atau Tidak?)
Secara fikih, apabila seseorang berangkat umroh menggunakan uang hasil berutang atau pinjaman, ibadah umrohnya TETAP SAH, selama rukun dan syarat sah ibadah umroh terpenuhi (seperti ihram, tawaf, sa’i, dan tahallul).

Meskipun ibadahnya dianggap sah, status “sah” ini tidak serta-merta menjadikan tindakan berutang demi ibadah sebagai hal yang dianjurkan.

2. Dari Sisi Anjuran Syariat (Boleh atau Tidak?)
Para ulama memberikan perincian dan syarat ketat terkait keputusan meminjam uang untuk biaya umroh:

TIDAK DIANJURKAN / DIHARAMKAN Jika:
Pinjaman Mengandung Riba: Menggunakan fasilitas pinjaman yang mengenakan bunga, denda keterlambatan terikat, atau akad riba lainnya. Riba adalah hal yang dilarang keras dalam Islam, sehingga tidak sepatutnya digunakan untuk menopang ibadah suci.

Tidak Memiliki Kemampuan Membayar: Memaksakan diri meminjam uang padahal tidak memiliki mata pencaharian tetap atau aset yang pasti untuk melunasinya. Hal ini berisiko menzalimi diri sendiri dan orang lain jika utang tersebut gagal dibayar.

DIPERBOLEHKAN Jika:
Pinjaman bersifat murni (Qardhul Hasan / tanpa bunga dan riba).
Orang tersebut memiliki penghasilan rutin atau sumber dana pasti yang terukur untuk melunasinya dalam waktu dekat, tanpa mengganggu kebutuhan pokok keluarga.
Memahami Syarat Utama Umroh: Istitha’ah (Mampu)
Perlu kita ingat kembali bahwa Allah SWT mewajibkan ibadah Haji dan Umroh bagi mereka yang mampu (Istitha’ah). Allah SWT berfirman:

“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya.”

(QS. Ali ‘Imran: 97)

Kemampuan (Istitha’ah) ini mencakup dua hal utama:

Mampu secara Fisik & Mental: Kesehatan tubuh yang memadai untuk menjalankan rangkaian ibadah.
Mampu secara Finansial: Memiliki bekal yang cukup untuk perjalanan, serta meninggalkan nafkah yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.

Penting untuk Diingat: Belum mampu secara finansial untuk berangkat umroh BUKANLAH SUATU DOSA atau cela dalam Islam. Allah SWT tidak pernah membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya.

Memaksakan diri berangkat ke Tanah Suci dengan beban utang yang tidak terukur dapat mendatangkan berbagai dampak buruk, antara lain:

Ibadah Menjadi Tidak Khusyuk: Pikiran terdistraksi oleh cicilan dan beban utang yang menanti di tanah air.

Menzalimi Keluarga: Hak-hak kebutuhan pokok anak dan istri bisa terabaikan demi membayar cicilan pinjaman.

Ancaman Utang Dibawa Mati: Dalam Islam, perkara utang adalah hal yang sangat berat. Rasulullah SAW bahkan enggan menyalatkan jenazah orang yang masih memiliki tunggakan utang belum terlunasi.

Daripada mengambil risiko dengan pinjaman atau utang yang membebani, ikhtiar terbaik yang sangat dianjurkan adalah merencanakan dan menabung secara teratur.

Allah melihat setiap niat dan kesungguhan langkah kita. Ketika kita mulai meniatkan diri dan menyisihkan rezeki sedikit demi sedikit, Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. (*)

Tags : Haji, Ibadah Haji, Keinginan Menunaikan Ibadah Haji, Finansial Berat, Pinjam Uang Menunaikan Ibadah Haji,