Anggaran penanganan pandemi COVID-19 Tahun 2020 mencapai Rp 497 Miliar yang mayoritas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jadi sorotan.
RIAUPAGI.COM, PEKANBARU - Investigation Coruption Indonesia [ICI] 'berteriak lantang' menanggapi banyaknya sorotan dan kritikan mengemuka tentang Anggaran yang difokuskan untuk menangani Covid-19 Tahun 2020 senilai Rp497 miliar.
Sorotan terjadi akhir-akhir ini selain dari pihak Anggota DPRD Riau juga dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau. Namun H Darmawi Zalik Aris SE yang juga Keetua DPP Lembaga Melayu Riau [LMR] ini menilai anggaran penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 mencapai Rp 497 Miliar itu tentu sasaran diperleh dan mayoritas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau.
"Auditor Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan [BPK] Riau seharusnya sudah saatnya melakukan pemeriksaan terhadap penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Kenapa riak-riak kecil sudah mengemuka namun pemeriksaan tidak juga dilakukan," kata Darmawi menunjukkan ketidak setujuannya melihat Gubernur Riau Drs H Syamsuar MSi selaku orang nomor satu yang ditiduhkan paling bertanggungjawab dalam masalah anggaran APBD Riau itu namun belum menjelaskan dan memaparkan secara rinci penggunaannya.
Dia mendesak pihak BPK untuk mengutamakan pemeriksaan baik soal dampak dan risiko COVID-19, pemeriksaan terhadap penanganan COVID-19 dan perkembangan pemeriksaan. "Seharusnya BPK selama pandemi COVID-19 ini, berperan serta secara aktif dalam mengawal perencanaan APBD dan pengelolaan dana penanganan COVID-19 ini," sebut Darmawi dalam pembicaraanya malam Minggu (29/5).
Menurutnya, setidaknya BPK akan memeriksa penggunaan anggaran dan asal usul dana yang diterima Pemprov Riau dan secara rinci baik berasal dari APBD Riau, APBD Kabupaten/Kota, dari sektor moneter dan mungkin juga berasal dari Badan Usaha Milik Negara/Swasta atau juga dari dana hibah, "BPK bisa melakukan proses pemeriksaan audit secara komprehensif, mulai dari penggunaan hingga kemungkinan terjadi pergeseran anggaran penanganan COVID-19 yang berada di APBD," kata dia.
"Tujuan pemeriksaan tentu untuk menilai efektivitas transparansi akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam pandemi COVID-19."
Sebelumnya, Kasus penanganan Covid-19 di Provinsi Riau dituding penuh hal tidak transparan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau seperti jumlah anggaran dan peruntukan anggaran. "Covid itu kan sangat berkaitan dengan anggaran. Bukan sekadar jumlah berapa kasus per hari dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah bisa membuka informasi terkait dengan anggaran publik," kata Manajer Advokasi FITRA Riau, Taufik, Kamis (27/5) kemarin.
Dia mengaku telah melakukan riset berbasis media sosial atau berbasis website pemerintah dan hasilnya memang tidak ada informasi terkait anggaran yang dipublikasikan. "Kita traking itu informasi yang berkait informasi anggaran ada publikasi atau tidak. Tidak ada. Ada kanal Covid kan di web pemprov. Seharusnya dimasukkan berapa anggaran, realisasinya," katanya yang mengaku telah melihat November 2020 lalu.
Menurut penelusuran FITRA Riau, pada 2020 dana untuk Covid-19 sebesar Rp433 miliar. "Itu di Provinsi Riau aja ya, belum kabupaten kota. Digunakan untuk apa? Untuk kesehatan, pengamanan jaringan dan bantuan sosial. Dari anggaran 433 miliar kita tidak tahu berapa persen anggaran itu dikeluarkan dan untuk apa saja. Dana hibah untuk Polda Rp3 miliar dan Korem Rp1 miliar, kita tak tahu untuk apa. Publik tak mengetahui untuk apa dana itu," ujarnya.
Menurut Taufik, pada 2020 pihaknya mendesak Pemprov Riau benar-benar terbuka terkait dengan persoalan anggaran ini. "Apalagi untuk arah kebijakan 2021 itu pemprov Riau fokus pada program vaksin, untuk ekonomi belum. Dan itu kalau kita lihat pengadaan vaksin Rp5 miliar anggarannya."
Sebelumnya anggota DPRD Riau Ade Hartati juga menyoroti Pemprov Riau yang minta untuk serius mengatasi Covid-19. Menurutnya, sudah ada anggaran yang difokuskan untuk menangani Covid-19 tahun 2020 senilai Rp497 miliar. "Jangan sampai anggaran yang digelontorkan menguap, anggaran Rp 497 miliar tak berdampak di 2021. Seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititikberatkan pada penguatan ekonomi mikro, menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi," kata Ade.
Dia juga mempertanyakan untuk apa saja anggaran itu namun Ade mengaku sampai saat ini belum mengetahui dan belum mendapat penjelasan dari pihak Pemprov. "Kita belum telisik Rp 497 miliar itu ke mana saja. Intinya, Riau tanpa rencana penanganan pandemi Covid-19," katanya. (*)
