Imigrasi Wujudkan Layanan Modern dan Humanis Jadi Lampaui Target PNBP

PEKANBARU – Direktorat Jenderal Imigrasi di Provinsi Riau menargetkan pencapaian yang signifikan menjelang tahun 2026.

"Imigrasi Riau lampaui target PNBP."

"Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjawab tuntutan masyarakat agar layanan keimigrasian semakin cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan publik," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto.

Dalam rangka memperkuat integritas dan meningkatkan mutu layanan keimigrasian, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi di Provinsi Riau menargetkan pencapaian yang signifikan menjelang tahun 2026.

Sebagai salah satu unit kunci, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru berkomitmen mendukung pencapaian target kinerja serta memperkuat integritas di lingkungan keimigrasian Riau.

Komitmen ini juga sejalan dengan program reformasi birokrasi dan upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keimigrasian.

Sejak Rabu 14 Januari 2026, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di wilayah Riau menandatangani Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas, dan Komitmen Bersama Tahun 2026 di Kantor Imigrasi Pekanbaru.

Kegiatan ini menjadi simbol tekad bersama dalam membangun pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Agung Prianto, menegaskan bahwa dokumen perjanjian dan pakta integritas harus menjadi pedoman nyata dalam setiap pelaksanaan tugas, bukan sekadar formalitas administratif.

Ia menekankan pentingnya konsistensi seluruh jajaran untuk menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan layanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Pekanbaru, Ryang Yang Satiawan, menyampaikan bahwa tahun 2026 akan dimanfaatkan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat pengawasan keimigrasian.

Komisi XIII DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang reformasi regulasi dan hak asasi manusia melakukan kunjungan kerja spesifik ke Riau pada Kamis (5/2/2026).

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung tata kelola dan kinerja keimigrasian, khususnya di wilayah pesisir dan pelabuhan internasional yang menjadi pintu utama arus lalu lintas manusia dan barang ke wilayah Indonesia.

Melalui semangat kolaborasi tersebut, diharapkan seluruh jajaran keimigrasian di Riau mampu menghadirkan layanan yang modern, humanis, serta responsif terhadap tantangan masa depan.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjawab tuntutan masyarakat agar layanan keimigrasian semakin cepat, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan publik.

Berada tepat di bibir Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional terpadat di dunia, Kota Dumai bukan sekadar kota pelabuhan.

Wilayah ini menjadi gerbang strategis keluar-masuknya orang dan barang lintas negara, sekaligus titik rawan berbagai kejahatan transnasional.

Kondisi inilah yang menarik perhatian Komisi XIII DPR RI untuk turun langsung meninjau kinerja keimigrasian di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Agung Prianto, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Junior Manerep Sigalingging serta para Kepala UPT Keimigrasian se-Provinsi Riau, memaparkan peran strategis dan capaian kinerja Imigrasi Riau di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.

Pemaparan menitikberatkan pada optimalisasi pelayanan publik, penguatan tata kelola, serta kontribusi nyata keimigrasian terhadap penerimaan negara.

Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan Imigrasi Riau dalam melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sepanjang tahun 2025, Imigrasi Riau mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 112,6 miliar dari target Rp 61,8 miliar atau mencapai 182 persen dari target yang ditetapkan.

Selain capaian kinerja, Agung juga membeberkan tantangan serius yang dihadapi di wilayah pesisir Riau, khususnya titik-titik rawan yang kerap digunakan sebagai jalur ilegal menuju Malaysia dan berpotensi menjadi lintasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

“Kami terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengawasan berjalan efektif. Pendekatan yang kami lakukan adalah pencegahan, penegakan hukum yang terukur, serta pelayanan yang transparan dan akuntabel,” tegas Agung Prianto.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Ruhiyat M. Tolib, menambahkan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah konkret untuk menjawab tantangan wilayah perbatasan.

Upaya tersebut meliputi optimalisasi pengawasan lalu lintas orang di pelabuhan internasional, peningkatan kualitas layanan keimigrasian, serta penguatan sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Bea Cukai, BP3MI, dan instansi terkait lainnya.

Mafirion, selaku Ketua Tim Komisi XIII DPR RI yang berkunjung menilai Dumai sebagai salah satu etalase penting wajah negara di jalur internasional, sehingga penguatan fungsi keimigrasian di wilayah ini memiliki nilai strategis bagi kepentingan nasional.

Komisi XIII DPR RI pun memberikan apresiasi atas paparan dan kinerja Imigrasi Riau, khususnya Imigrasi Dumai, yang dinilai mampu menjawab kompleksitas tantangan wilayah perbatasan.

Kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ini menjadi bagian dari pengawasan terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai mitra kerja, sekaligus penegasan pentingnya peran keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan dan jalur internasional. (*)