Indonesia Tambah Target Penurunan Emisi di Konferensi Iklim PBB COP27, 'Tapi Tetap Mempertahankan Batu Bara'

JAKARTA - KTT perubahan iklim tahunan PBB dibuka pada Minggu dengan tuan rumah Mesir, disebut sebagai "momen penting" dunia dalam aksi iklim.

Lebih dari 120 pemimpin negara dunia hadir di resort Laut Merah, Sharm el-Sheikh.

Sekitar 30.000 orang akan hadir dalam pertemuan puncak selama dua-pekan yang dikenal sebagai COP27, meskipun sejumlah aktivis enggan hadir karena catatan HAM di Mesir.

Tahun lalu, sejumlah kasus cuaca ekstrem secara berturut-turut dihubungkan dengan perubahan iklim.

Dalam pertemuan ini, negara-negara berkembang - yang terdampak langsung perubahan iklim - menyuarakan situasi negaranya masing-masing, tak terkecuali Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya, mengatakan delegasi Indonesia akan menekankan target 2030 di Enchanced Nationally Determined Contribution (ENDC) pada Konferensi iklim PBB ke-27 (COP27). 

NDC atau komitmen kontribusi nasional adalah tugas masing-masing negara untuk menahan pemanasan suhu bumi hingga 1,5C pada 2030.

Pembuatan NDC disepakati dalam Perjanjian Paris pada 2015 lalu, dan negara-negara bisa memperbaruinya.

Indonesia dalam NDC terbarunya (September 2022) menyebut akan meningkatkan target menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan upaya sendiri (unconditional), dan sebesar 43,20% jika mendapat dukungan dari internasional (conditional).

Pada tahun sebelumnya skenario untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia dipatok sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional.

Peningkatan target ini berdasarkan kebijakan-kebijakan nasional terkait perubahan iklim.

"Melalui penguatan kebijakan-kebijakan tersebut, kita semua optimis bahwa secara bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional dan global," kata Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam arahannya kepada delegasi Indonesia di COP27.

Lebih lanjut, Menteri Siti juga mengungkapkan di COP27, Indonesia akan menyerukan kelompok Negara Maju yang belum memperbarui target NDC 2030-nya untuk segera meningkatkan ambisi mitigasi, adaptasi, dan sarana implementasinya di COP 27.

Menurut peneliti dari Indonesia Trend Asia, Andri Prasetiyo, isu yang dibawa pemerintah Indonesia cukup krusial.

Namun, dokumen peningkatan target NDC Indonesia memiliki "Sejumlah pilihan kebijakan problematik yang berisiko besar menggagalkan upaya dekarbonisasi sektor energi, yang merupakan sektor yang berkontribusi paling besar pada tingkat emisi nasional".

Dalam NDC yang dilaporkan, pemerintah Indonesia salah satunya akan mengambil pilihan infrastruktur listrik bertenaga gas untuk menggantikan batu bara. Namun, gas tetap berdampak pada buangan gas rumah kaca.

"Saat gas fosil diproduksi, diangkut, dan dikonsumsi, metana dalam jumlah besar bocor sebagai emisi gas rumah kaca (GRK). Ini mengganggu upaya untuk mencegah krisis iklim," kata Andri.

Berdasarkan catatan Trend Asia, saat ini sektor ketenaga listrikan Indonesia hanya memiliki 11% energi terbarukan dari target 23% pada 2025. Rata-rata pengembangan hanya 0,8% per tahun.

"Ini berarti butuh extraordinary effort mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan untuk mengurangi emisi," tambah Andri.

Di sisi lain, kata dia, pemerintah berusaha keras memensiunkan PLTU yang butuh biaya besar, dan akan menjadi tidak berarti apapun dalam pengurangan emisi apabila ruang yang tersisa dalam jaringan akan diisi oleh energi fosil lain yaitu gas-bukan energi terbarukan.

Selain itu, Andri juga melihat tidak adanya niatan konversi sumber energi listrik setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres EBT).

Dalam aturan ini, disebutkan kemungkinan pengoperasian listrik berbahan bakar batu bara berakhir pada 2050.

"Ini berarti hingga beberapa tahun ke depan, proyek PLTU baru masih akan dapat dibangun, menambah emisi," kata Andri.

KTT iklim tahunan ini akan dibuka dengan pidato sambutan dari kepala perubahan iklim yang baru, Simon Stiell, dan Menteri Luar Negeri Mesir serta Presiden COP27-yang ditunjuk, Sameh Shoukry.

Stiell sebelumnya adalah pejabat senior pemerintah Grenada, negara datarang rendah Karibia yang terancam langsung oleh perubahan iklim.

Shoukry mengatakan pekan lalu, bahwa konferensi ini akan menjadi "momen penting dunia untuk aksi iklim".

Dalam pertemuan ini juga akan ada pidato penting dari para diplomat, ilmuan termasuk Hoesung Lee, ketua IPCC-badan ilmiah iklim PBB.

COP27 baru benar-benar dimulai pada Senin dengan KTT Pemimpin Dunia, di mana kepala negara dan pemimpin pemerintah menyampaikan pidato lima menit yang mengurai apa yang mereka inginkan dalam pertemuan ini.

Pada konferensi iklim sebelumnya di Glasgow tahun lalu, terdapat pidato keras dari orang-orang seperti Perdana Menteri Barbadian, Mia Mottley, yang mengatakan kenaikan suhu udara "sebesar dua drajat merupakan hukuman mati" bagi negara-negara kepulauan. Pidato ini mendapat perhatian penuh dari peserta sidang.

Pemimpin dunia akan berbicara pada Senin dan Selasa, setelah itu, utusan konferensi membicarakan urusan negosisasi.

Pada pertemuan COP26 di Glasgow sejumlah perjanjian telah disepakati:

• Mengurangi "secara bertahap" penggunaan batu bara - salah satu bahan bakar fosil yang paling berpolusi.M
• Menghentikan penebabang hutan pada 2030
• Mengurangi emisi metana sebesar 30% pada 2030
• Menyerahkan rencana aksi iklim terbaru kepada PBB

Stiell telah menyerukan agar pertemuan kali ini difokuskan untuk mewujudkan janji tahun lalu menjadi tindakan, dan "segera mengambil langkah transformasi secara besar-besaran".

Semua ini akan berujung pada uang.

Negara-negara berkembang - yang berada di garis depan perubahan iklim - menuntut agar komitmen pendanaan sebelumnya direalisasikan.

Tapi, mereka juga ingin ada diskusi mengenai pendanaan pada "kerugian dan kerusakaan" - pendanaan yang bisa membantu mereka mengatasi kerugian yang disebabkan perubahan iklim, dibandingkan bantuan untuk persiapan pada dampak di masa mendatang.

Ini akan menjadi isu pertama kalinya yang dimasukkan ke dalam agenda resmi pertemuan COP.

Kegentingan masalah perubahan iklim telah terbukti dalam musibah yang terjadi selama 12 bulan terakhir, seperti banjir bandang di Pakistan, termasuk Nigeria, dan gelombang panas di India serta Eropa pada musim panas.

Menjelang konferensi, sejumlah laporan utama iklim telah dirilis. Laporan ini mengurai kemajuan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Laporan sela emisi UNEP menyimpulkan bahwa "tidak ada jalur yang kredibel" untuk menjaga kenaikan suhu secara global di bawah ambang batas utama 1,5 drajat, pada masa pasca industrialisasi.

Batas rata-rata kenaikan suhu 1,5 drajat disepakati pada 2015 dalam Perjanjian Paris pada Pertemuan Iklim PBB ke-21 atau COP21. Pada KTT iklim berikutnya angka ini dijadikan patokan untuk pengembangan tindakan agar kenaikan suhu global tak lebih dari itu.

Selain negosisasi-negosiasi resmi, akan ada ratusan acara selama dua pekan dengan pameran, lokakarya, dan pertunjukan budaya dari pemuda, kelompok bisnis, masyarakat adat, akademisi, seniman, dan komunitas mode dari seluruh dunia.

Keberadaan unjuk rasa - yang biasa dilakukan pada puncak pertmuan COP - kemungkinan akan diredam.

Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi yang berkuasa sejak 2014 disebut tak segan untuk menindak keras perbedaan pendapat. Kelompok HAM memperkirakan pemerintahannya memiliki 60.000 tahanan politik, banyak dari mereka dipenjara tanpa proses persidangan.

Shoukry mengatakan terdapat ruangan khusus di Sharm el-Sheikh bagi mereka yang ingin berunjuk rasa.

Bagaimana pun, para aktivis di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa banyak kelompok lokal di sana tak dapat mendaftar untuk konferensi tersebut. (*)