Inflasi Terkendali, Berkat Pemprov Terus Tekan Gejolak Harga Pangan untuk Jelang Ramadhan
PEKANBARU - Pemprov Riau berhasil menutup tahun 2025 dengan capaian inflasi yang tetap terkendali, meskipun tekanan ekonomi nasional dan global terus berlangsung.
"Inflasi di Riau terkendali."
“Inflasi bukan hanya target makroekonomi, tetapi ikhtiar menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas kehidupan rakyat. Alhamdulillah, sepanjang 2025 inflasi Provinsi Riau tetap berada dalam koridor sasaran nasional,” kata Sekdaprov Riau, Syahrial Abdi.
Stabilitas ini dinilai sebagai buah dari strategi lapangan yang konsisten dan berbasis data, khususnya dalam menjaga harga pangan agar tetap terjangkau masyarakat.
Syahrial Abdi mengatakan, pengendalian inflasi bukan semata soal angka, melainkan upaya nyata pemerintah dalam melindungi kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari.
Keberhasilan Riau dalam menjaga stabilitas harga juga mendapat apresiasi dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Syahrial menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari arah kebijakan yang jelas serta koordinasi lintas sektor yang solid.
“Ini hasil dari kebijakan yang terarah, koordinasi yang kuat, dan kerja keras tim di lapangan. Bukan sekadar wacana, tetapi aksi nyata,” tegasnya.
Berbagai langkah konkret dilakukan Pemprov Riau, terutama di sektor pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.
Salah satunya dengan memperkuat BUMD Pangan Riau sebagai instrumen stabilisasi harga.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan TOPAN (Toko Pengendalian Inflasi Pangan) dan TOPLING (Toko Pengendalian Inflasi Pangan Keliling) untuk menjangkau wilayah-wilayah yang rawan gejolak harga.
Sepanjang 2025, operasi pasar murah digelar secara masif di 224 titik di berbagai kabupaten dan kota.
Upaya ini diperkuat dengan kerja sama antar-daerah, kontrak farming, pengembangan budidaya cabai secara on-farm, hingga kolaborasi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
Seluruh kebijakan tersebut disusun berdasarkan data resmi BPS dan kondisi riil lapangan, bukan asumsi.
“Setiap kebijakan pengendalian inflasi selalu berbasis data. Kami menjadikan rilis BPS sebagai fondasi utama dalam pengambilan keputusan,” jelas Syahrial.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Riau menargetkan inflasi tetap berada dalam batas sasaran nasional dengan memperkuat pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
Rilis BPS, kata Syahrial, menjadi panduan strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan sekaligus mengawal pelaksanaan RPJMD Riau 2025-2029 agar tetap realistis dan berkelanjutan.
“Data BPS kami jadikan alat navigasi kebijakan. Setiap indikator berfungsi mengawal kepemimpinan dan pembangunan Riau ke depan, khususnya dalam pelaksanaan RPJMD 2025-2029,” pungkasnya.
Pemprov juga komitmen menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dengan meminta pemerintah kabupaten/kota lebih responsif terhadap dinamika inflasi di daerah.
Respons cepat, langkah antisipatif, serta koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menekan potensi gejolak harga, terutama menjelang Ramadan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual dari Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1).
Rapat ini menjadi bagian dari kesiapan Pemerintah Provinsi Riau menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat pada periode menjelang Ramadan.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menekankan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan terukur oleh seluruh pemerintah daerah.
Ia meminta kabupaten dan kota untuk lebih peka memantau perkembangan harga di pasar serta segera mengambil langkah jika muncul indikasi kenaikan harga, khususnya pada komoditas kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi tidak bisa ditunda. Daerah harus responsif melihat dinamika harga di pasar dan segera bergerak apabila ada potensi kenaikan, terutama pada komoditas kebutuhan pokok,” ujar Syahrial.
Menurutnya, peningkatan permintaan bahan pokok menjelang Ramadan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun dan harus diantisipasi sejak dini.
Kesiapan daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi akan sangat menentukan stabilitas harga di pasar.
“Jangan menunggu harga naik baru bertindak. Langkah pencegahan harus dilakukan lebih awal agar gejolak harga dapat ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Syahrial juga menekankan peran strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia meminta TPID aktif melakukan pemantauan dan evaluasi berkala, tidak hanya mengandalkan data, tetapi memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berdampak di lapangan.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis dan pelaku usaha. Sinergi antarpihak dinilai penting untuk menjamin ketersediaan pasokan serta kelancaran distribusi bahan pokok di seluruh wilayah Riau.
“Koordinasi dan kolaborasi antardaerah menjadi kunci. Dengan kerja bersama, inflasi dapat kita kendalikan dan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Asep Riyadi, menyampaikan bahwa berdasarkan data terkini, kondisi inflasi di Provinsi Riau masih relatif terkendali.
Ia mengingatkan adanya sejumlah komoditas pangan yang berpotensi mengalami tekanan harga menjelang Ramadan akibat meningkatnya permintaan.
“Komoditas bahan makanan biasanya mengalami peningkatan permintaan pada periode tertentu. Karena itu, perlu kewaspadaan dan langkah antisipatif agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga,” ujarnya.
Asep menambahkan, BPS Provinsi Riau akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi dengan menyediakan data yang akurat dan terkini sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah.
