Jalan Siak-Pekanbaru Masih Rusak, Janji Plt Gubri SF Hariyanto Instruksikan PUPR Riau untuk Rutin ke Lapangan Meleset

SIAK - Kerusakan parah yang terjadi di ruas Jalan Lintas Siak-Pekanbaru, khususnya jalur Gasib hingga Maredan, terus menuai keluhan dari masyarakat.

"Jalan Siak-Pekanbaru masih rusak."

"Jalan dari Simpang Empat Kilometer 11 Gasib sampai ke Jembatan Maredan lubangnya dalam-dalam dan besar-besar," kata Suhardi (43), warga Kecamatan Dayun, Rabu (10/6).

Selain mengganggu aktivitas ekonomi dan distribusi barang, kondisi jalan yang dipenuhi lubang besar juga dinilai membahayakan keselamatan para pengguna jalan.

Hingga pertengahan Juni 2026, sejumlah pengendara mengaku kecewa karena perbaikan yang sempat dijanjikan Pemerintah Provinsi Riau belum juga terealisasi.

Suhardi, mengatakan kerusakan jalan mulai dari Simpang Empat Kilometer 11 Gasib hingga Jembatan Maredan semakin memprihatinkan.

Menurutnya, hampir seluruh badan jalan dipenuhi lubang dengan ukuran besar dan kedalaman yang cukup berbahaya.

Ia mengingat kembali pernyataan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto yang sebelumnya menyebut ruas jalan Siak-Pekanbaru akan diperbaiki dan mulus sebelum Idulfitri 2026.

Namun hingga kini, kondisi jalan masih jauh dari harapan masyarakat.

"Janji Plt Gubernur sebelum Lebaran sudah diperbaiki. Ini sudah mau Lebaran lagi, tidak juga diperbaiki," katanya.

Menurut Suhaimi, kerusakan yang merata membuat pengendara sulit mencari jalur aman untuk melintas.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara roda dua.

"Lubang dalam dan besar-besar sudah hampir menyeluruh sepanjang jalan. Susah untuk memilih mana jalan yang bagus. Kalau salah bisa terjatuh dan celaka," ungkapnya.

Keluhan serupa disampaikan Yandre (40), seorang pengusaha ekspedisi asal Pekanbaru.

Ia mengaku kerusakan jalan berdampak langsung terhadap aktivitas pengiriman barang menuju Kabupaten Siak dan wilayah sekitarnya.

Kondisi jalan yang rusak menyebabkan waktu distribusi menjadi lebih lama dari biasanya sehingga memicu keluhan dari pelanggan.

"Karena jalan rusak, pengantaran barang ke wilayah Siak dan sekitarnya jadi terganggu. Konsumen jadi mengeluh karena pesanannya terlambat datang," ujar Yandre.

Tak hanya itu, kendaraan operasional yang digunakan untuk mengangkut barang juga mengalami kerusakan akibat sering melintasi jalan berlubang.

"Tak cuma kaki-kaki mobil, beberapa barang milik konsumen juga rusak karena guncangan saat melewati jalan rusak," keluhnya.

Dampak kerusakan jalan juga dirasakan Ferdaus (37), pengendara asal Kabupaten Bengkalis. Ia menyebut perjalanan dari Bengkalis menuju Pekanbaru kini membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan biasanya.

Jika sebelumnya perjalanan dapat ditempuh sekitar empat hingga empat setengah jam, kini durasinya bisa bertambah hingga lima sampai enam jam.

"Biasanya dari Bengkalis paling lama empat setengah jam. Sekarang bisa menjadi lima atau enam jam," kata Ferdaus.

Selain kehilangan waktu, biaya perawatan kendaraan juga meningkat karena kerusakan yang terus berulang pada bagian kaki-kaki mobil.

"Kaki-kaki mobil sebentar sekali rusak. Kemarin velg penyok setelah menghantam lubang. Memang sulit dihindari karena hampir semua sisi jalan berlubang," tuturnya.

Ferdaus berharap Pemerintah Provinsi Riau segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ruas jalan tersebut.

Pasalnya, jalur Siak-Pekanbaru merupakan akses vital yang menghubungkan Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti dengan ibu kota provinsi.

"Semoga jalan tersebut bisa segera diperbaiki. Kondisinya sudah sangat tidak layak dilalui dan bisa mengancam keselamatan pengendara kapan saja," pungkasnya.

Sementara sebelumnya, Plt Gubri SF Hariyanto telah instruksikan PUPR Riau untuk perketat pengawasan infrastruktur.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan terhadap kondisi infrastruktur di berbagai daerah sebagai langkah mempercepat penanganan kerusakan serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut ditegaskan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau, Rabu (10/6).

Dalam arahannya, ia meminta seluruh jajaran PUPR, termasuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), lebih aktif melakukan pemantauan langsung di lapangan.

Menurut SF Hariyanto, keberadaan pejabat teknis di lokasi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan kondisi riil di lapangan serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

"Saya minta Kadis PUPR dan seluruh kepala UPT lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," tegasnya.

"Jangan hanya menerima laporan, tetapi pastikan sendiri kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran," sambungnya.

Ia menilai pengawasan langsung akan memudahkan identifikasi berbagai persoalan yang terjadi pada jalan, jembatan, maupun infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan demikian, langkah perbaikan dapat dilakukan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik yang baik harus dibarengi dengan tindakan nyata dan percepatan penanganan terhadap setiap laporan kerusakan infrastruktur.

"Dengan turun langsung ke lapangan, berbagai kebutuhan perbaikan bisa diketahui lebih cepat sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan pemerintah," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Plt Kadis PUPR Riau, Zulfahmi menyatakan kesiapan seluruh jajaran untuk meningkatkan intensitas pemantauan infrastruktur di berbagai wilayah.

Ia menjelaskan, pengawasan berkala menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

"Kami siap melaksanakan arahan Bapak Plt Gubernur untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan setiap laporan maupun keluhan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan cepat," sebutnya.

"Pengawasan yang optimal akan membantu kami dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi," tambahnya.

Menurutnya, hasil monitoring lapangan juga akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur agar anggaran serta sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

Pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh UPT guna meningkatkan respons terhadap berbagai kondisi yang membutuhkan penanganan segera.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Riau. (*)