Jatah PI di Blok Rokan Molor Lagi, Legislatif: 'Pertamina Seakan Terus Main Kucing-kucingan'
PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Darah [DPRD] Riau sesalkan jatah Participating Interest [PI] molor lagi yang sebelumnya sudah disepakati Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan PT Pertamina.
"Jatah Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari Blok Rokan untuk Provinsi Riau disepakati."
"Janjinya PI 10 persen Juni, itu media juga muat (beritanya). Sampai sekarang kita belum dapat kejelasan. Itu baru rapat Banmus, belum ada kejelasan. Mana PI-nya?" kata anggota DPRD Riau, Ade Hartati, Rabu (7/6).
Selain rasa kekecewaan dilontarkan pihak legislatif, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar juga menaruh kecewa karena seharusnya PI sudah cair Juni kemarin. Namun nyatanya hingga kini belum jelas.
DPRD Riau bahkan sudah menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk mempertanyakan PI tersebut namun tetap belum ada kepastian yang diberikan.
Ade khawatir bahwa PI 10 persen itu hanya janji manis setelah PT Pertamina mengambil alih dan mengelola sepenuhnya Blok Rokan yang merupakan kawasan penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia itu.
Demikian halnya, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengungkapkan bahwa memang ada polemik terkait PI tersebut.
"Jadi awal mula polemik itu ada dua versi. Versi pertama bahwa pada awalnya memang Pak Gubernur sangat optimis PI ini clear dan bisa cair pada bulan Juni. Karena memang sebelumnya BUMD Riau Petroleum juga katakan bahwa PI itu tinggal sedikit lagi dan mudah-mudahan di Mei kemarin bisa MoU, bisa clear," ujarnya.
Namun, lanjut Hardianto, optimisme itu berubah saat rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ beberapa waktu lalu.
"Saat pansus LKPJ kemarin, salah satu anggota pansus mengatakan bahwa hasil rapat mengatakan ini (PI) masih panjang ceritanya sehingga bisa-bisa menimbulkan polemik tidak akan cair secepat mungkin," paparnya.
Kabar baik kemudian disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, yang mengatakan proses pencairan PI 10 persen dari Blok Rokan sudah masuk fase akhir dan menunggu tandatangan dari Kementerian ESDM.
Ia menyebut bahwa sebelumnya Komisi III telah mengadakan rapat bersama Bapenda, BPKAD, dan Biro Ekonomi Pemprov Riau membahas perihal pendapatan daerah.
Dari hasil rapat tersebut, ia mengaku masih optimis Riau akan mendapatkan bagian.
"Mudah-mudahan (cair). Evaluasi sebelumnya, tahapan sudah memasuki fase akhir. Tinggal penandatanganan oleh Kementerian ESDM. Cuma sampai sekarang nggak maju-maju. Apa persoalannya itu yang perlu kita tahu," kata Markarius.
Namun kemudian ternyata masih ada kesimpang-siuran informasi, yaitu mengenai berapa jumlah PI 10 persen yang akan didapat Riau.
Sebagaimana diberitakan banyak media, Gubri Syamsuar mengatakan bahwa PI 10 persen yang akan diterima Riau mencapai Rp800 miliar.
Namun Markarius mengaku tidak tahu dari pada Gubri mendapatkan angka tersebut sebab jumlahnya berbeda dengan yang dibahas dengan DPRD Riau.
"Dipembahasan Rp400 miliar. Jadi (kalau Rp800 miliar) naik banyak. Kami optimisnya di angka Rp400 miliar sampai dengan Rp500 miliar. Statement Rp800 miliar Pak Gubernur sangat yakin bisa cair dalam tahun ini. Artinya ada optimisme beliau. Mudah-mudahan sesuai yang beliau sampaikan," pungkasnya. (*)
