Jumlah Desa Sangat Tertinggal Alami Penurunan Tiap Tahun, 'Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Perlahan Meningkat'

Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar M.Si memaparkan jumlah desa sangat tertinggal mengalami penurunan tiap tahun.

PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengatakan, jumlah desa sangat tertinggal di Riau mengalami penurunan tiap tahunnya, begitupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan perlahan meningkat. 

"Ada 45 desa sangat tertinggal tahun 2019, jadi 35 desa tahun 2020, 28 desa pada tahun 2021 dan pada 2022 menjadi 24 desa saja," kata Gubri Syamsuar, Senin (18/7) saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rohul.

Menurut Gubri, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa yang awalnya sangat tertinggal perlahan-lahan menjadi meningkat salah satunya karena adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Tiap tahunnya, jumlah desa yang mendapatkan dana BKK juga terus meningkat. Dari total 1.590 desa yang ada di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, 159 diantaranya telah mendapatkan bantuan," terangnya.

BKK itu disalurkan Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD-Dukcapil). Jumlah besaran bantuan bervariasi tergantung klasifikasi BUMDes masing-masing desa. Namun, jika dirata-ratakan setiap desa menerima kurang lebih Rp150 juta.

"Insya Allah dengan dukungan para bupati, camat, serta seluruh jajaran, mudah-mudahan  desa tertinggal ini ke depannya tidak ada lagi," harap Gubri.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi per tanggal 30 Mei 2022 saat ini jumlah desa tertinggal di Provinsi Riau semakin menurun.

Tercatat Desa Mandiri di Provinsi Riau naik menjadi 143 desa setelah pada tahun 2021 hanya 101 desa, 61 desa di tahun 2020 dan hanya 10 desa di tahun 2019.

Kemudian untuk Desa Maju naik menjadi 464 desa pada 2022, 364 desa pada 2021, 287 desa pada 2020 dan hanya 163 desa pada 2019.

Sementara itu Desa Tertinggal terus berkurang dari 422 desa pada 2019, turun jadi 264 desa pada 2020, 187 desa pada 2021 dan kini tinggal 66 desa pada 2022.

Sebelumnya, Gubri Syamsuar menyerahkan bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Riau kepada kepala desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rohul.

"Kunjungan kerja di desa ini dalam rangka penyerahan bantuan keuangan khusus untuk para kepala desa untuk Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Rohul dan ini Rohul yang mengusulkan kepada kami pertama. Insya Allah kabupaten lain menyusul," ujar Gubri dilansir mcr.

"Kami memang ada beberapa kegiatan hari ini di Rohul, di samping kegiatan Rokan IV Koto ini. Karena itu juga nanti selesai ini kami bersama Pak Bupati juga akan menuju Pasir Pangaraian," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan, Pemprov Riau sangat mengapresiasi kinerja dari seluruh desa di Riau, termasuk desa-desa di Rohul, sehingga penyaluran bantuan keuangan ke desa menjadi lebih cepat dari penyaluran pada tahun-tahun sebelumnya.

"Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dari semua pihak, mulai tingkat provinsi hingga ke desa termasuk juga dukungan dari badan perwakilan desa tentunya," sebutnya.

"Khususnya perhatian dan kepedulian Bupati Rohul yang telah mendesak dalam penyiapan usulan dan kelengkapan instrumen desa yang ada di Kabupaten Rohul," sambungnya.

Gubernur Syamsuar berharap, atas penyerahan BKK untuk desa ini betul-betul dapat bermanfaat dan memacu kinerja desa untuk terus meningkatkan.

Disebutkannya, BKK Desa ini sebagai bentuk bantuan dalam percepatan pembangunan desa menuju Desa Mandiri di Riau pada tahun 2024. "Kita berharap upaya yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala," harap Gubri.

Sementara itu Bupati Rohul, Sukiman menuturkan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas BKK Desa dari Pemprov Riau untuk desa di Kabupaten Rohul. Tentunya dengan adanya BKK Desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melawan kemiskinan dan juga keterbelakangan.

"Karenanya kami berharap bapak kades untuk memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya, tepat sasaran dan tentunya laporan pelaksanaan serta laporan pertanggungjawaban administrasi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," sebutnya. (*)