Jumlah Titik Panas di Pulau Sumatera Kembali Tinggi, Pelalawan Masih Terbanyak
PEKANBARU – Jumlah titik panas (hotspot) di Pulau Sumatera kembali terpantau cukup tinggi.
"Jumlah titik panas di Pulau Sumatera kembali cukup tinggi."
"Berdasarkan pemantauan titik panas pada hari ini, terdapat delapan hotspot di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir," kata Petugas BMKG Stasiun Pekanbaru, Sanya Gautami, Sabtu (13/6).
Berdasarkan data pemantauan terbaru, total terdapat 87 titik panas yang tersebar di berbagai provinsi, dengan Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak.
Provinsi Sumatera Selatan tercatat memiliki 38 titik panas, disusul Jambi sebanyak 14 titik dan Bangka Belitung 10 titik.
Sementara itu, Provinsi Riau terdeteksi memiliki delapan titik panas yang tersebar di empat kabupaten.
Sanya Gautami, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan satelit, titik panas di Riau masih terpantau di sejumlah wilayah dan perlu menjadi perhatian bersama sebagai langkah antisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dari total delapan titik panas tersebut, Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni empat titik.
Selanjutnya Kabupaten Siak dua titik, serta masing-masing satu titik di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir.
Sementara itu, sebaran titik panas di Pulau Sumatera tercatat berada di delapan provinsi.
Bengkulu terpantau empat titik panas, Jambi 14 titik, Lampung enam titik, Sumatera Barat tiga titik, Sumatera Selatan 38 titik, Sumatera Utara empat titik, Bangka Belitung 10 titik, dan Riau delapan titik.
"Jumlah titik panas di wilayah Sumatera terpantau sebanyak 87 titik. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pada wilayah yang terdeteksi memiliki hotspot," ujarnya.
Meningkatnya jumlah titik panas menjadi perhatian serius mengingat sebagian wilayah Sumatera mulai memasuki periode cuaca yang relatif kering.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan langkah pencegahan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
BMKG mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika ditemukan indikasi kebakaran di lapangan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. (*)
