Nelayan Hadapi Susutnya Tangkapan Ikan yang Tidak Memuaskan

KALIMANTAN SELATAN - Hingga matahari di atas kepala, hasil tangkapan Lamsah, warga Desa Bararawa, Kecamatan Paminggir, Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), tidak memuaskan.

Berjibaku sejak subuh, perempuan 50 tahun ini baru mendapat empat kilogram ikan kecil dari hasil menarik rengge (jaring insang yang terbentang memanjang di bawah air).

“Sudah sejak subuh di sini dan belum dapat banyak ikan,” katanya akhir Juni.

Paminggir adalah padang rawa raksasa. Luas 156 kilometer², setara satu setengah Kota Banjarmasin.

Kawasan ini habitat berbagai ikan air tawar–mulai dari puyau, papuyu, haruan, seluang, sepat, sanggi, sanggang, lais, pipih, biawan, baung, hingga jelawat.

Tangkapan di kampung ini sudah berkurang. Jika dahulu bisa memperoleh puluhan kilogram ikan dengan gampang, kini mencari lima kilogram saja terasa sulit.

“Lima tahun belakangan hasil tangkapan terus berkurang. Apalagi tahun ini, susah sekali.”

Dahulu, katanya, sehari bisa dapat Rp100.000 sampai Rp150.000. Itu waktu harga ikannya murah. Sekarang mencari Rp50 ribu saja berat.”

Padahal, rawa itu tumpuan hidup mayoritas penduduk Paminggir.

Lamsah telah menjadi nelayan sejak remaja. Awalnya, dia hanya membantu ibundanya, lalu mulai mandiri di kemudian hari.

Ibu 3 anak ini masih mencari ikan untuk menambal penghasilan suaminya yang juga nelayan.

“Sekarang kalau cuma berharap dari pendapatan abahnya (suami), bisa tidak cukup untuk kebutuhan hidup.”

Rusmiati, tetangganya, bernasib sama. Meski sudah memasang rengge sebelum matahari terbit, perempuan 53 tahun itu hanya mengumpulkan sekitar 2,5 kilogram ikan.

“Dapat Rp25.000 tetap disyukuri. Memang susah mencari ikan dalam lima tahun terakhir. Beberapa jenis ikan, seperti lais, pipih, dan sanggang, bahkan sudah jarang ditemui,” kata ibu tiga anak itu.

Minimnya tangkapan membuat kerjanya makin panjang. Jarak tempuhnya pun kian jauh karena harus pindah-pindah lokasi mencari titik ramai ikan.

Akibatnya, ongkos ikut membengkak. Hari itu, misal, hasil penjualan sekitar 2,5 kilogram ikan itu bahkan tak cukup menutup biaya membeli 2,5 liter BBM untuk mesin jukungnya.

Tenaga yang terkuras juga jadi lebih besar. Berjam-jam di bawah terik matahari, tidak sebanding dengan ikan yang dia bawa pulang.

Meski demikian, dia tak pernah absen ke rawa. Asalkan cuaca memungkinkan, dia akan tetap memanggul alat tangkap dan mengayun sampan.

Dua alasan yang membuatnya bertahan. Pertama, untuk menghidupi dua anaknya karena suami meninggal tahun lalu, kedua, mencari ikan jadi bagian kehidupan, tradisi turun-temurun.

“Bagaimana hasilnya, ya dicukup-cukupkan saja untuk makan.”

Kondisi serupa di Desa Sapala, tetangga Bararawa. Jamrani harus mencoba berbagai cara mendapat ikan.

Hampir tak ada alat tangkap yang tidak dia coba. Dari rengge, salambau (perangkap jaring), hancau (jaring angkat), hampang (perangkap pagar dari anyaman bambu), hingga telampung (perangkap kawat)

“Macam-macam dikerjakan. Namun ikannya yang sekarang susah didapat. Sudah sekitar lima tahun begini, dan dua tahun belakangan yang paling parah,” ujar pria 33 tahun itu.

Dahulu, pengalaman membaca musim, arus, hingga kebiasaan ikan merupakan modal utama para nelayan. Mereka tahu kapan harus mengganti alat tangkap, dan lokasi mana yang biasanya menjadi tempat ikan berkumpul. Kini pengetahuan warisan itu perlahan kehilangan relevansinya.

Kalau dahulu dia masih bisa membawa pulang Rp200.000 – Rp250.000 sehari, kini penghasilannya berkisar Rp50.000 sampai Rp150.000 saja.

“Tidak jarang pulang tidak membawa uang. Ikan yang didapat cuma dijadikan pakan ternak toman.”

Hampir setiap keluarga nelayan di Bararawa dan Sapala, tak terkecuali Lamsah, Rusmiati, dan Jamrani, beternak ikan toman dalam keramba apung. Karena, tidak mungkin lagi mereka menggantungkan nasib pada tangkapan ikan.

Pemilihan toman karena ikan ini lebih tangguh menghadapi perubahan air. Perawatannya juga relatif mudah karena sebagian besar pakannya berasal dari ikan-ikan kecil hasil tangkapan nelayan sendiri.

Tahun ini, Lamsah memelihara sekitar 1.400 bibit toman,  Rusmiati (500),  dan Jamrani 2000 bibit. Keramba toman menjadi semacam “tabungan”.

Panennya tidak setiap hari, tetapi mereka pelihara hingga mencapai ukuran konsumsi, lalu jual seharga Rp30.000 – Rp35.000 per kilogram.

Namun, sulitnya mencari ikan rawa membuat keramba apung ini terdampak. Sering toman harus “puasa” karena pakan tidak mencukupi.  Pertumbuhannya menjadi lebih lambat dan waktu panen pun semakin panjang.

Mursidah, nelayan keramba tahun ini memelihara sekitar 600 bibit toman di keramba apung, merasakan hal itu. Kesulitan memperoleh pakan membuat biaya pemeliharaan bertambah mahal.

“Kalau sedikit dapat ikan dari rawa, terpaksa beli pakan,” kata perempuan 48 tahun itu.

Perahu pedagang yang menjual pakan ikan-ikan kecil itu kerap melintas di Bararawa, harganya Rp220.000 per boks. Tapi, pedagang itu tidak selalu lewat.

Nelayan Paminggir menduga, penyebab utama berkurangnya ikan karena air rawa yang lebih tinggi dan dalam lebih lama daripada biasanya.

Air yang terlalu dalam membuat area sebaran ikan jadi lebih luas. Lubuk-lubuk yang dahulu menjadi lokasi andalan nelayan kerap kosong.

Warga meyakini perubahan itu berkaitan dengan pola cuaca yang tak menentu.

Dalam lima tahun terakhir, hujan sering turun ketika kemarau, sehingga siklus naik turun air rawa ikut berubah.

“Misalnya, ketika beberapa hari panas, ikan mulai mudah dicari. Tapi hujan sehari sudah cukup membuat ikan kembali susah didapat,” ucap Lamsah.

Perubahan cuaca juga memicu banyu bangai, istilah perubahan suhu air drastis. Kondisi ini membuat sebagian jenis ikan tidak mampu bertahan.

“Sering didapati beberapa jenis ikan mati mendadak.”

Jamrani menambahkan, cuaca tak menentu membuat siklus pertumbuhan ikan berubah. Katanya, ikan lebih cepat besar saat air dangkal. Saat masa kemarau terlalu singkat, banyak ikan tidak sempat membesar.

“Sekarang kebanyakan ukuran ikannya kecil-kecil,” keluhnya.

Selain itu, nelayan juga menyinggung praktik illegal fishing, seperti penggunaan alat setrum. Praktik ini berdampak negatif terhadap ekosistem rawa. Banyak ikan kecil yang mestinya bisa berkembang biak, malah ikut mati.

Selain itu, menurut Rusmiati, sulitnya menangkap ikan karena susupan gunung, gulma yang tumbuh menutupi permukaan rawa. Dalam beberapa tahun terakhir, hamparannya semakin luas.

“Kalau dahulu lebih nyaman mencari ikan karena rawanya lingai (terbuka),” ujarnya.

Hamparan gulma membuat pemasangan alat tangkap menjadi sulit, dan ikan pun berpindah ke sela-sela tumbuhan sehingga keberadaannya semakin sulit mereka perkirakan.

Saat hasil tangkapan menurun, semakin banyak nelayan berkumpul di lokasi-lokasi yang sama. Bukan hanya warga Paminggir, nelayan dari Danau Panggang—kecamatan tetangga yang berada dalam satu bentang rawa—juga datang mencari ikan di perairan ini karena tangkapan di daerah mereka juga merosot.

“Banyak warga luar yang mencari ikan ke sini juga. Kadang mereka dari jam 12 malam sudah pasang alat tangkap,” tutur Mursidah.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadi persaingan dan eksploitasi berlebihan terhadap sumber ikan di Paminggir. Padahal, Paminggir jadi sentra perikanan kedua di HSU setelah Danau Panggang.

Sejak 2024, Masyarakat Sapala dan Bararawa mengelola kawasan hutan lewat skema perhutanan sosial seluas masing-masing 3.237 hektar dan 4.872 hektar.

Mereka pun membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Rawa Sejahtera, dan KUPS Rawa Maju—yang mendapat pendampingan dari Walhi Kalsel, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), dan Yayasan Tifa.

Aminah, pendamping KUPS Rawa Sejahtera di Sapala, mengatakan, mereka menjalankan usaha ternak 56 kerbau rawa.

Yayasan Tifa membantu pendanaan mereka untuk mengembangkan praktik silvofishery, budidaya toman di dua keramba.

“Masing-masing keramba diisi seribu benih ikan, sudah dua kali panen. Ini upaya kami untuk menguatkan ekonomi warga,” kata perempuan 28 tahun itu.

Basrun, pendamping KUPS Rawa Maju, bilang, mereka juga mengembangkan budidaya ikan toman dengan dua keramba yang masing-masing berisi seribu benih ikan.

Hasil budidaya sempat mereka pamerkan dalam Mini Festival Implementasi Rencana Kerja Perhutanan Sosial (RKPS) dan Penguatan Kemitraan Usaha Perhutanan Sosial, 30 Juni. Pemerintah daerah serta DPRD HSU turut hadir di sana.

Namun, keuntungannya belum mereka bagikan kepada anggota. Masih putar kembali sebagai modal untuk memperkuat usaha kelompok.

Belakangan, mereka juga memperoleh dukungan dari Dana Nusantara melalui Walhi untuk membangun gudang penyimpanan ikan. Sebagai tempat menyimpan hasil tangkapan maupun ikan budidaya ketika produksi melimpah dan harga pasaran merosot.

“Kalau sedang musim ikan, harganya sering jatuh. Daripada dijual murah, lebih baik disimpan dulu sampai harganya membaik,” jelas pria 41 tahun itu.

Sementara itu, Dinas Perikanan (Diskan) HSU menawarkan solusi program restocking. Dengan menebar benih sejumlah spesies ikan yang mulai sulit nelayan temukan.

Mereka juga canangkan suaka perikanan di Desa Tampakang, yang akan jadi zona inti pembibitan dan tempat ikan berkembang. Masyarakat tidak boleh menangkap ikan di kawasan ini. Kontrolnya melibatkan kelompok masyarakat pengawas (Pokwasmas).

Program suaka perikanan ini pernah berjalan, tetapi sempat terhenti. Dan, kini kembali menjadi prioritas.

“Harapannya populasi ikan di Paminggir akan kembali melimpah,” kata Maysarah, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Diskan HSU.

Namun, dia meminta masyarakat bersabar. Karena upaya tersebut membutuhkan waktu panjang sebelum hasilnya benar-benar dirasakan.

“Dampaknya tidak bisa langsung. Mungkin baru terlihat dalam sepuluh tahun.”

Prospek budidaya, katanya, memang menjanjikan. Tapi, ada tantangan stok pakan yang tidak berkelanjutan.

Dia berjanji mencari solusi pakan alternatif, seperti pelet dan maggot. Adapun ikan runcah tetap dapat masyarakat manfaatkan selama berasal dari tangkapan yang legal dan tersedia melimpah.

“Yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana budidaya tetap berjalan, tetapi tidak menambah tekanan terhadap sumber daya ikan rawa.”

Persoalan lain yang tak kalah penting ialah akses nelayan terhadap perlindungan sosial, permodalan, serta bantuan sarana. Namun, bantuan tersebut tidak gampang.

Eva Agustina, Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap Diskan HSU, bilang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP) mengelola jaminan sosial nelayan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang pemda subsidi.

Sebanyak 952 dari 1.700 nelayan telah memperoleh perlindungan jaminan sosial. Masih ada ratusan nelayan yang belum terakomodasi, dan mungkin ribuan di luar kelompok.

“Kalau ada permintaan, kami berkoordinasi dengan penyuluh perikanan untuk mengusulkan anggota kelompok yang belum terakomodasi,” katanya.

Soal modal usaha, Diskan tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Gantinya, Diskan fasilitasi akses pembiayaan melalui Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) yang terhubung dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Budi Lesmana, anggota Komisi II DPRD HSU meminta Pemkab HSU mencermati persoalan lapangan sebelum menyusun program. Menurutnya, ekosistem rawa Paminggir dan sekitarnya harus terjadi di tengah berbagai tekanan, terutama perubahan iklim.

Keberlangsungan ekosistem ini berkaitan langsung dengan masyarakat yang bergantung dari sektor perikanan.

“Kami meminta dinas terkait benar-benar mencermati situasi aktual. Penentuan model pendekatan yang tepat itu penting agar program yang dijalankan benar-benar efektif,” katanya.

Perikanan sungai dan rawa, katanya, merupakan salah satu tulang punggung perekonomian HSU. Sehingga, potensinya harus terkelola serius tanpa mengabaikan kelestariannya.

“Kalau hanya berpangku tangan dan melihat faktor alam, kondisinya tidak akan berubah. Potensi rawa ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, kondisinya bisa saja semakin memburuk.”

Status Hutan Desa yang sejumlah kawasan miliki juga harus bareng dengan program yang memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem rawa. Bukan sekadar status administratif.

“Sayang kalau kita sudah diberi kesempatan mengelola, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Saya akan terus mendorong pemkab agar peluang ini benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat.”

Selain itu, illegal fishing di Paminggir, menurutnya, tidak cukup dengan pendekatan penegakan hukum saja. Karena selama ini masih ada persoalan kebutuhan hidup.

Sehingga, jika mau memberantasnya, perlu cari sumber penghasilan lain bagi masyarakat.

Dia menyarankan alternatif budidaya ikan di beje—kolam tradisional rawa yang menjadi tempat ikan berkumpul saat musim kemarau.

Beje, menurutnya, lebih mudah karena memanfaatkan cekungan alami yang terisi air saat musim dalam. Ketika surut, ikan akan terkumpul di kolam, lalu dapat panen tanpa biaya pemeliharaan yang besar.

Ada juga peluang pengembangan unit usaha desa berbasis wisata memancing. Pengunjung membayar tiket untuk memancing di kolam yang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kelola.

“Orang datang membayar untuk memancing, hasilnya masuk sebagai pendapatan desa sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.”

Berdasarkan pengalamannya, satu kolam beje berukuran sekitar 10×10 hingga 10×17 meter mampu menghasilkan panen bernilai puluhan juta rupiah dalam sekali musim.

Ekosistem gambut

Miftahul Pauji, Ketua Badan Pengurus AP2SI Kalsel menyatakan, bentang Paminggir adalah rawa gambut yang memiliki fungsi yang sangat vital.

Perannya menyimpan air, mengurangi risiko banjir saat musim hujan, menjaga ketersediaan air pada musim kemarau, sekaligus menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar.

Bagi masyarakat, rawa juga ruang hidup dan sumber penghidupan yang mereka jaga turun-temurun.

“Kalau rusak, yang hilang bukan hanya ikannya, tetapi juga fungsi ekologis yang selama ini menopang kehidupan masyarakat.”

Karena itu, dia meminta pemerintah memandang rawa sebagai aset jangka panjang, bukan sekadar lahan cadangan pembangunan.

Selain memulihkan stok ikan, pemerintah perlu lebih serius menjaga tata air gambut, mencegah alih fungsi lahan, memperkuat pengelolaan berbasis masyarakat, dan memastikan setiap program pembangunan tidak merusak fungsi ekologis rawa.

“Kalau masyarakat memperoleh manfaat dari rawa yang tetap lestari, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaganya. Di situlah fungsi ekologis rawa dan penghidupan masyarakat bisa berjalan beriringan.”

Raden Rafiq, Direktur Eksekutif Walhi Kalsel menilai bentang rawa gambut Paminggir dan sekitarnya merupakan salah satu ekosistem lahan basah penting yang masih tersisa di Kalsel.

Kawasan ini tidak hanya habitat berbagai jenis ikan air tawar, burung air, dan satwa khas rawa, tetapi berfungsi menjaga keseimbangan tata air serta menyimpan cadangan karbon. Juga menjadi fondasi hidup masyarakat.

“Menjaga rawa gambut Paminggir berarti menjaga ketahanan ekologi, ekonomi masyarakat, sekaligus masa depan Kalimantan Selatan,” katanya.

Namun, perlindungan kawasan gambut di Paminggir masih belum memadai.

Dia menilai luasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang telah pemerintah tetapkan sekitar 326 hektar belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

Berdasar pengamatan Walhi, masih terdapat hamparan gambut dengan kedalaman lebih dari satu meter di luar kawasan KHG yang seharusnya juga memperoleh perlindungan.

“Kalau kawasan-kawasan itu tidak ikut dilindungi, fungsi hidrologis bentang rawa akan tetap rentan terganggu.”

Kerusakan rawa gambut, katanya, akan membawa dampak berantai. Dari terganggunya siklus air, meningkatkan risiko banjir dan kekeringan, menurunnya produksi perikanan, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.

Adapun ancaman terhadap rawa gambut Paminggir masih berasal dari alih fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur yang mengabaikan fungsi ekologis, serta pembukaan kanal yang mengeringkan gambut.

Krisis iklim yang memicu perubahan pola hujan, musim kemarau lebih panjang, dan cuaca ekstrem memperparah kondisi tersebut. Maka, Walhi menuntut pemerintah menjadikan perlindungan bentang rawa gambut Paminggir sebagai prioritas.

Langkah mendesak ialah menghentikan konsesi baru yang merusak ekosistem gambut, mengevaluasi izin yang telah menimbulkan kerusakan, mempercepat restorasi kawasan gambut terdegradasi, serta memperkuat pengelolaan berbasis masyarakat.

“Pembangunan di lahan basah harus menempatkan keselamatan ekosistem sebagai fondasi utama. Tanpa rawa gambut yang sehat, ketahanan pangan, ketahanan air, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit dipertahankan”. (*)