Kabut Asap Berkurang karena Hotspot Tinggal 10 Titik, Plt Gubri: Pencegahannya Harus Gotong Royong yang Dimulai dari Tingkat Desa

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM — Kondisi pascakebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau mulai menunjukkan perkembangan positif.

Cuaca yang membaik, penanganan intensif, serta sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, dan masyarakat membuat sejumlah titik yang sebelumnya terbakar kini berhasil dikendalikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan kabut asap di sejumlah wilayah Riau saat ini telah berkurang.

"Kondisi cuaca yang semakin membaik juga memberikan dukungan terhadap proses penanganan karhutla di sejumlah lokasi."

"Kita semua mengetahui bahwa kondisi cuaca saat ini sudah membaik, khususnya di Kota Pekanbaru dan beberapa kabupaten/kota di Riau. Inilah wujud nyata dari sinergi, koordinasi, dan gotong royong sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/08).

Menurut SF Hariyanto, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Kolaborasi seluruh unsur menjadi kunci agar kebakaran dapat ditangani secara cepat sekaligus mencegah meluasnya dampak terhadap masyarakat.

"Kata kuncinya adalah gotong royong, di sini tidak ada yang merasa paling hebat paling kuat atau paling mampu. Yang ada hanyalah satu hal kita bekerja secara kolaboratif untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan," jelasnya.

Sejumlah lahan yang sebelumnya sempat terbakar juga telah berhasil ditangani. Meski demikian, proses pemadaman di beberapa titik sempat menghadapi kendala karena medan yang sulit.

Sinergi antara satgas darat dan udara kemudian membantu mempercepat pengendalian api.

"Alhamdulillah, lahan yang kemarin sempat terbakar saat ini sudah berhasil kita atasi. Memang kemarin kita sempat kesulitan memadamkan api di area yang sangat berat, berkat gotong royong satgas darat dan udara kondisi sudah terkendali aman," ungkapnya.

Tak hanya mengandalkan pemadaman di darat, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan peluang turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan dukungan pengendalian karhutla.

Bahkan, waktu pelaksanaan penaburan garam pada awan potensial diperpanjang hingga pukul 23.00 WIB. Satgas udara terus bergerak selama terdapat awan potensial yang dapat dimanfaatkan.

"Operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan juga luar biasa. Satgas udara terus menabur garam setiap hari tanpa mengenal malam jika awan potensial terlihat. Bahkan kalau sebelumnya hanya sampai jam 9 malam, saat ini jam 11 malam juga dilakukan penaburan garamnya," terangnya.

Di sisi lain, penanganan karhutla juga dibarengi dengan langkah pencegahan dan penegakan hukum.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan untuk memberikan efek jera terhadap pihak yang melakukan pembakaran ataupun membuka lahan secara ilegal.

"Penegakan hukum juga berjalan tegas dari Polda Riau, Kejaksaan, hingga TNI. Di lahan-lahan bekas terbakar tersebut kini dipasang palang yang tertulis aturan-aturan. Ini terus kita tambah dan sempurnakan dengan pasal-pasal KUHP baru," tegasnya.

SF Hariyanto menambahkan, pengawasan tidak berhenti setelah api berhasil dipadamkan.

Lahan yang pernah terbakar akan mendapat perhatian khusus agar tidak kembali dimanfaatkan untuk aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran baru.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin lahan bekas karhutla kembali dibuka atau ditanami karena berisiko menimbulkan persoalan baru.

"Lahan bekas kebakaran diawasi total dan tidak boleh ada yang melakukan aktivitas penanaman. Jika ditemukan ada yang menanam di sana, maka dialah yang dianggap membakar atau membuka lahan tersebut dan sanksi tegas akan diberlakukan," pungkasnya.

Dengan kondisi cuaca yang mulai membaik dan pengendalian di lapangan yang semakin intensif, situasi karhutla di Riau kini berada dalam kondisi yang lebih terkendali.

Namun, pengawasan dan penegakan hukum tetap menjadi perhatian utama untuk mencegah munculnya titik api baru.

Pemprov Riau juga memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga tingkat desa.

Langkah ini dilakukan dengan melibatkan kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

SF Hariyanto mengatakan seluruh unsur tersebut akan dilibatkan dalam deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Deklarasi itu direncanakan menjadi bagian dari rapat koordinasi (rakor) penanganan karhutla yang akan melibatkan seluruh desa di Riau pada pertengahan September 2026.

"Pemprov bersama Forkopimda dan LAMR sudah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Sekarang kita ingin komitmen yang sama sampai ke bawah, mulai dari kepala desa, pemerintah kabupaten dan kota, sampai Babinsa dan Bhabinkamtibmas," kata SF Hariyanto.

Menurut SF Hariyanto, deklarasi tersebut akan menegaskan komitmen bersama untuk mencegah masyarakat menggunakan api dalam membuka maupun membersihkan lahan. Selain itu, konsekuensi dan sanksi terhadap pelanggaran juga akan disampaikan.

Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena aparat desa berada paling dekat dengan masyarakat.

Pengawasan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan wilayah serta pemberian peringatan apabila ditemukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dilibatkan sebagai unsur kewilayahan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

"Intinya jelas, kita ingin masyarakat jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar. Itu harus menjadi komitmen bersama. Di dalam deklarasi nanti juga akan ditegaskan sanksinya kalau masih ada yang melanggar," ujar SF Hariyanto.

Ia mengatakan rakor yang dijadwalkan pertengahan September tersebut sekaligus menjadi evaluasi penanganan karhutla di Riau.

Menurutnya, setelah kebakaran di sejumlah wilayah mulai terkendali, pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kita rencanakan rakor bersama seluruh desa di Riau sekitar pertengahan September. Sekarang kondisi karhutla sudah bisa kita atasi dengan baik, jadi berikutnya yang harus kita perkuat adalah bagaimana mencegah supaya kejadian seperti ini tidak berulang," katanya.

SF Hariyanto menilai pencegahan di tingkat desa diperlukan agar potensi kebakaran dapat diketahui dan ditangani sejak dini.

Kepala desa dan perangkatnya diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko penggunaan api untuk membuka lahan.

Ia mengingatkan dampak karhutla dapat meluas ketika kebakaran tidak segera dikendalikan.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, kabut asap juga dapat berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar dan kesehatan.

"Kerugian akibat karhutla itu jauh lebih besar. Kalau sudah terbakar dan asap muncul, aktivitas masyarakat terganggu, sekolah ikut terdampak, kasus ISPA meningkat. Bahkan kalau asap sampai ke negara tetangga, persoalannya jadi lebih luas lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah membangun komitmen melalui maklumat penanggulangan karhutla.

Komitmen tersebut selanjutnya akan diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kewilayahan.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Riau berharap pengawasan terhadap wilayah rawan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan pencegahan dapat berjalan sebelum kebakaran meluas.

Kini jumlah hotspot di Riau turun sangat tajam pada Selasa, 1 September 2026.

Pemantauan hingga pukul 23.00 WIB mencatat hanya 10 titik panas. Pada saat bersamaan, Sumatera masih menampung 1.153 hotspot yang tersebar di berbagai provinsi.

Penurunan Riau terlihat kontras dengan kondisi sejumlah wilayah lain. Sumatera Selatan menjadi penyumbang hotspot terbesar dengan 715 titik. Bangka Belitung dan Lampung menyusul dengan 187 dan 133 titik panas.

Riau berada di kelompok provinsi dengan hotspot terendah di Sumatera. Bengkalis mencatat dua titik, sedangkan Pelalawan juga memiliki dua titik. Indragiri Hilir menyumbang satu titik dan Indragiri Hulu mencatat lima titik.

Perubahan tersebut terasa cukup drastis jika dibandingkan pemantauan beberapa hari sebelumnya.

Pada 30 Agustus, Riau masih memiliki 47 hotspot. Indragiri Hilir saat itu mendominasi dengan 46 titik panas.

Angka tersebut terjun menjadi hanya 10 titik panas. Penurunan itu terjadi setelah sejumlah wilayah Riau mendapat guyuran hujan. Kondisi lahan yang lebih basah membantu menekan peluang munculnya titik panas baru.

Hujan memang tidak bekerja seperti tombol pemadam kebakaran raksasa. Efeknya bergantung pada intensitas, durasi, serta lokasi turunnya hujan.

Kawasan gambut dan lahan kering tetap membutuhkan pemantauan meski hotspot sedang menurun.

Dari 10 hotspot Riau, Indragiri Hulu menjadi daerah dengan jumlah terbanyak. Kabupaten tersebut mencatat lima titik panas dalam pemantauan terbaru. Jumlah itu mencapai separuh dari keseluruhan hotspot Riau.

Bengkalis dan Pelalawan masing-masing mencatat dua titik panas. Indragiri Hilir hanya memiliki satu titik dalam pemantauan tersebut. Sejumlah kabupaten lain tidak masuk daftar penyumbang hotspot pada periode pemantauan.

Kondisi tersebut menjadi perubahan besar dibanding situasi akhir Agustus. Sebelumnya, Indragiri Hilir sempat menjadi pusat konsentrasi hotspot Riau. Kini, wilayah tersebut hanya menyisakan satu titik panas.

Hujan menjadi salah satu faktor yang ikut mengubah peta tersebut. Beberapa wilayah Riau menerima hujan pada akhir pekan. Kondisi basah kemudian membantu menekan potensi munculnya titik panas baru.

Namun, penurunan hotspot tidak otomatis berarti seluruh api sudah padam. Hotspot merupakan indikator panas yang terdeteksi sensor satelit. Pemeriksaan lapangan tetap diperlukan untuk memastikan sumber dan kondisi sebenarnya.

Ketika Riau mulai meredup, Sumatera Selatan justru menjadi pusat perhatian dalam peta hotspot.

Provinsi tersebut mencatat 715 titik panas. Jumlah itu mencakup lebih dari separuh total hotspot Sumatera.

Bangka Belitung berada di posisi kedua dengan 187 hotspot. Lampung menyusul dengan 133 titik panas. Tiga wilayah tersebut menyumbang sebagian besar hotspot Sumatera dalam pemantauan terbaru.

Aceh tercatat memiliki 44 hotspot dalam periode yang sama. Kepulauan Riau menyumbang 21 titik panas. Sumatera Utara mencatat 18 titik dalam pemantauan tersebut.

Bengkulu dan Jambi masing-masing mencatat 11 hotspot. Riau juga memiliki 10 titik panas. Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka terendah, yakni tiga titik.

Jika seluruh data provinsi dijumlahkan, total hotspot Sumatera mencapai 1.153 titik. Angka tersebut menunjukkan ancaman karhutla masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah. Peta panas Sumatera belum benar-benar berubah menjadi peta aman.

Penurunan hotspot Riau berlangsung bersamaan dengan kondisi cuaca yang lebih basah.

Hujan ringan hingga sedang terpantau di sejumlah wilayah pada Selasa pagi.

Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kepulauan Meranti termasuk wilayah yang menerima hujan.

Potensi hujan juga masih terbuka pada sore hingga malam. Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Dumai berpeluang menerima hujan ringan. Kondisi tersebut berpotensi membantu menjaga kelembapan permukaan lahan.

Namun, hujan lokal tidak selalu membasahi seluruh kawasan. Ada wilayah yang mendapat hujan deras, sementara area lain tetap kering. Perbedaan tersebut membuat risiko kebakaran dapat berubah sangat cepat.

Suhu Riau juga masih dapat mencapai 34 derajat Celsius. Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 50 hingga 97 persen. Kombinasi tersebut membuat kondisi lahan tetap perlu diawasi. (*)