Kadinsos Riau Dahrius Husin Akui 7 Daerah Belum Salurkan BKK

PEKANBARU - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Riau, Dahrius Husin mengakui saat ini ada 7 daerah kabupaten yang belum menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau. Sebelumnya BPKAD Riau telah menyiapkan anggaran dana untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 yang diperuntukkan bagi 12 kabupaten/kota sebesar Rp163 milliar lebih. 

"Untuk sekarang 12 kabupaten/kota di Riau sudah memiliki BKK dari Pemprov Riau, guna membantu masyarakat yang kesulitan pada masa pandemi Covid-19, sebesar Rp163 milliar lebih. Artinya sudah ada sekitar 80 persen lebih yang telah disalurkan dari dana awal sebesar Rp191,6 milliar," ungkap Dahrius Husin, saat konferensi pers, Rabu (5/8/2020) sore di gedung daerah.

Hingga kini baru lima daerah yang sudah menyalurkan bantuan bansos tersebut, sedangkan 7 daerah masih belum menyalurkannya. Dari 12 kabupaten/kota di Riau, yang sudah memberikan bansos tersebut baru lima kabupaten/kota saja. Sedangkan 7 kabupaten di Riau lainnya, belum menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat. "Bagi kabupaten yang belum memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat, mohon segera dipercepat untuk penyalurannya. Supaya masyarakat dapat lebih cepat untuk menikmatinya dan meringankan bebannya di masa pandemi Covid-19 sekarang," ujarnya.

"Lima kabupaten/kota yang telah menyalurkan BKK ke masyarakat yakni Dumai, Pekanbaru, Kuansing, Indragiri Hulu (Inhu) dan Rokan Hulu (Rohul). Sedangkan 7 kabupaten lainnya belum menyalurkannya," ucapnya juga menekankan 7 kabupaten yang belum ini akan menyalurkan BKK kepada masyarakat dalam bulan ini juga.

"Sebetulnya dengan telah disalurkannya BKK dari bulan Mei, Juni dan Juli seharusnya penyaluran bantuan ini sudah bisa disalurkan semua dengan baik oleh kabupaten/kota," ujarnya.

"Kami peroleh alasanya kabupaten yang belum menyalurkan BKK adalah tersangkut verifikasi data. Seharusnya setelah data diverifikasi Pemprov Riau, dan dikembalikan ke kabupaten/kota diverifikasi lagi oleh kabupaten/kota, dan setelah uangnya dicairkan dibagikan lngsung bantuan tersebut. Kalau ada ditemukan orang yang tidak pantas menerima bantuan tersebut ya jangan dibagikan, atau sebaliknya, ada orang yang layak tetapi tidak mendapatkan bantuan langsung di data, dan masukkan pada penerima tahap kedua," terangnya. (rp.elf/*)