TNI AL Tangkap Penyelundupan dan Pekerja Migran Ilegal di Perairan Batubara
BATUBARA - Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Asahan bersama Polri menggagalkan penyelundupan 34 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Perairan Batubara, Sumatera Utara.
Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan Letkol Laut (P) Aan Sebayang menjelaskan, penggagalan ini berawal ketika Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) Pos TNI AL Tanjung Tiram menerima informasi akan ada keberangkatan PMI ilegal.
Mereka berangkat melalui jalur pelabuhan tikus yang berlokasi di Desa Guntung Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan Malaysia.
"Kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi tempat dimaksud dan berhasil menangkap empat orang diduga pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal," kata Aan seperti dilansir dari Kompas.com, Senin (7/2/2022).
Selanjutnya, Aan berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengembangkan kasus dan melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yang diduga membawa PMI ilegal menuju Malaysia.
Dari penangkapan, ternyata di atas kapal motor yang bernama KM Kayla itu terdapat 30 calon PMI dalam keadaan berlumuran lumpur. Hal ini dikarenakan mereka harus berenang dilumpur untuk bisa naik ke Kapal KM Kayla yang akan membawanya ke Malaysia.
Dengan demikian, total ada 34 calon PMI yang berhasil diamankan oleh personel gabungan TNI AL bersama instansi Polri setempat.
Saat ini Kapal KM Kayla telah ditambatkan di Posal Tanjung Tiram dalam pengawasan TNI AL. Sedangkan 34 calon PMI ilegal diserahkan kepada pihak kepolisian guna pendataan.
Sementara itu, Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Arsyad Abdullah mengapresiasi penggagalan penyelundupan ini.
Ia memastikan bahwa Koarmada I akan terus melakukan patroli untuk mencegah keluar masuknya PMI ilegal.
"Patroli akan dilaksanakan secara terus menerus terutama pada wilayah-wilayah yang disinyalir menjadi jalur keluar masuk melalui jalur tikus," katanya.
"Baik itu berupa komoditi dari luar negeri, barang ilegal, bahkan narkoba serta penyelundupan pekerja migran ilegal yang terjadi di wilayah kerja Koarmada I, yang mana sesuai dengan kebijakan Kepala staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono." (*)
