Kelangkaan BBM di Daerah Penghasil Minyak Jadi Gunjingan Tajam Tokoh Masyarakat Riau

PEKANBARU - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah yang dikenal sebagai penghasil minyak di Indonesia memicu sorotan tajam dari kalangan aktivis dan tokoh masyarakat Riau.

"Indonesia bisa bubar kalau terus-terus seperti ini (kelangkaan BBM)."

"Saya kira fenomena ini cukup ironis dan mengindikasikan adanya masalah serius dalam tata kelola distribusi," kata Hatta Munir, aktivis dan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pengawal Reformasi Berwawasan Nasional (MPR BerNas) dalam ciutannya di jejaringan Whas App (WA), Selasa (5/5).

"Sepertinya pemerintah sudah tidak berdaya lagi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Begitupun harga barang sembako dipasaran berangsur naik setiap hari, jadi buat rakyat mengeluh dan tertekan," tambahnya.

Begitupun hal serupa disebutkan Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution, mantan Gubernur Riau, meminta PT Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Riau tidak memberikan pernyataan yang berbeda dengan fakta di lapangan.

Menurutnya, kelangkaan pertalite di Pekanbaru harus dijelaskan sebabnya, dan apa solusi kongkritnya.

"Jadi saya kira bukan buat pernyataan-pernyataan yang membingungkan masyarakat karena tidak sesuai fakta di lapangan," kata Eddy Natar, menyampaikan unggahannya di WA, Selasa (5/5).

Kesulitan masyarakat  mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu terakhir adalah sebuah kondisi serius yang harus diselesaikan, bukan justru mengumbar janji-janji dan harapan kosong.

Tetapi justru pihak PT Pertamina Patra Niaga dan Pemprov Riau, malah menyebut dengan narasi-narasi stok BBM aman, "toh kenyataannya dilapangan berbeda, kan," tanya dia.

"Harusnya jangan seperti itu ya, pernyataan beda dengan kondisi dilapangan. Kalau tidak sulit mendapatkan BBM, tidak akan ada antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU," sambungnya.

Politisi partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu memberikan sejumlah solusi untuk mengatasi kelangkaan BBM di Bumi Lancang Kuning yang juga penghasil minyak bumi di Indonesia.

Ia minta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berperan aktif sebagai produsen minyak terbesar di Riau.

PHR memegang peranan yang sangat vital untuk menjamin kelancaran suplai hulu, agar tidak terhambat. Langkah itu pada akhirnya akan mendukung stok di hilir tetap aman.

PT PHR sebagai produsen hulu, dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai operator hilir atau distributor, seharusnya melakukan langkah-langkah preventif.

"Harus lakukan langkah-langkah preventif agar masalah yang sama tidak terulang lagi," katanya.

Eddy menjelaskan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan pihak PHR dan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di Riau, yakni melakukan pemantauan stok secara tepat waktu.

Satuan Tugas (satgas) yang ada bisa optimalkan penggunaan sistem pemantauan stok SPBU dengan tepat waktu, guna mendeteksi SPBU yang kritis lebih awal.

PHR harus memastikan pasokan di terminal depot yang terdapat di Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir, dalam jumlah yang aman. Kemudian, menambah pasokan sekitar 20% lebih awal sebelum libur panjang seperti beberapa hari lalu.

PT PHR juga harus melakukan antisipasi pergeseran konsumsi. Langkah ini penting dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap tren pembelian.

Jika harga BBM non subsidi (pertamax) tinggi, PT PHR dan PT Pertamina Patra Niaga seharusnya memproyeksikan peningkatan konsumsi subsidi (pertalite/solar), dan menyediakan pasokan cadangan lebih besar, bukan menunggu kelangkaan dan antrean terjadi.

Pihak PT PHR seharusnya melakukan pengawasan terhadap rantai distribusi dan memperketat pengawasan pada proses distribusi dari terminal ke SPBU untuk mencegah terjadinya penyelewengan (penjualan jerigen/penimbunan), yang seringkali menjadi penyebab antrean panjang.

Pihak perusahaan minyak di Riau harus proaktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Polda Riau. Tujuannya untuk memantau situasi di lapangan serta menyebarkan informasi tentang stok secara akurat agar tidak terjadi trend "panic buying".

"Jangan ditunggu terjadi kelangkaan dan antrean panjang baru sibuk melakukan koordinasi," pesannya.

Kembali disebutkan Hatta Munir, yang menyoroti kelangkaan BBM yang sering terjadi di Riau, padahal daerah tersebut menyumbang sekitar 24 persen dari total produksi minyak nasional.

"Saya kira ini disebabkan lemahnya tata kelola distribusi," sebutnya.

Jadi aktivis ini menuding Pertamina gagal mengelola distribusi BBM, yang menyebabkan kelangkaan sering terjadi.

Ia juga menyoroti panjangnya antrean di SPBU yang sempat terjadi belakangan ini dibeberapa SPBU dan menduga adanya keterlibatan pelangsir (penimbun/penjual ilegal) yang membuat stok cepat habis, "padahal kuota diklaim aman."

MPR BerNas menyoroti dugaan adanya agenda eksklusif dan penyimpangan distribusi dari Riau ke wilayah lain.

Dia minta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum pelangsir atau penyalahgunaan distribusi BBM di SPBU.

"Pertamina diminta tidak hanya mengklaim stok aman, tetapi memastikan ketersediaan langsung di SPBU."

"Selain itu, perbaikan tata kelola di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga untuk segera mengatasi antrean panjang yang sudah menghambat ekonomi."

Secara umum, menurut Hatta Munir kelangkaan itu membuat masyarakat umum kesulitan mendapatkan BBM, sementara antrean panjang menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai daerah mengindikasikan mulai tidak mampunya pemerintah untuk mengatasi. (*)