TPP 'Gencarkan' Kemiteraan pada Petani, untuk 'Meningkatkan Kualitas Produksi dan Kesejahteraan'

"Kemiteraan yang terus digencarkan perusahaan perkebunan PT Tunggal Perkasa Plantation [TPP] melalui program kontrak karya pada petani guna meningkatkan kualitas produksi dan kesejahteraan"

erusahaan perkebunan sawit PT Tunggal Perkasa Plantation [TPP] memiliki program diperuntukkan bagi masyarakat atau petani kelapa sawit mulai dari pendampingan petani untuk manajemen pengelohan kelapa sawit yang terdiri dari perbaikan agronomi tanaman, manajemen panen, manajemen pemumpukan, serta manajemen pengakutan. Selain itu juga perbaikan infrastruktur kebun yang menjadi paket kemitraan dilakukan kepada masyarakat.

Riau salah satu sentra industri sawit di pulau Sumatera. "Sawit sudah menjadi tumpuan ekonomi dan kehidupan masyarakat nya disini," diakui Hadi Sukoco, Kepala Bagian CDO dan Humas PT Tunggal Perkasa Plantation [TPP] suatu hari saat dikontak melalui ponsel dan dalam keterangannya melalui jaringan WhatsApp [WA].

Tingginya minat masyarakat untuk usaha perkebunan kelapa sawit membuat banyak masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu [Inhu], Riau, salah satunya yang masih mengandalkan hasil dari kelapa sawit. Tetapi Hadi Sukoco membenarkan terkait dengan hal itu perlunya kemampuan petani yang harus terus ditingkatkan.

"Perusahaan tetap menyalurkan program kemiteraan ini baik melalui staff kemitraan yang bertugas membina petani sawit sekitar perusahaan dan melakukan pendampingan kemiteraan. Kalau saya melihat sawit  masih terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi daerah, menyediakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi bagi negara,” kata Hadi Sukoco. 

Perusahaan PT TPP melalui induknya PT Astra Agro Lestari Tbk kini beroperasi melalui lima perusahaan yaitu PT Tunggal Perkasa Plantation, PT Sari Lembah subur, PT Kimia Tirta Utama, PT  Sawit Asahan Indah, PT Ekadura Indonesia.

Kelima perusahaan dengan masyarakat dilingkungan operasionalnya, serentak melakukan program pembangunan kelapa sawit melalui program kemitraan dan CSR.

“Tingginya minat masyarakat dalam berkebun kelapa sawit selama ini masih belum diimbangi dengan pengetahuan yang baik tentang agronomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Banyak masyarakat yang mengeluh akan hasil dari kebun mereka karena kurang maksimal bahkan ada yang mendekati angka kerugian,” ujar Hadi menyikapi.

Menurutnya, di areal masyarakat terdapat beberapa kelompok petani kontrak kemitraan di tiga Kecamatan; Kecamatan Lirik, Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Sei Lala, yang masih diwilayah operasional PT TPP sudah dilakukan penandatangan nota kesepahaman program kontrak kemitraan dengan kelompok tani kelapa sawit sejak delapan tahun terakhir.

Program perusahaan yang bersinergi dengan pemerintah ini juga dilakukan dalam menanggulangi dan mencegah adanya ancaman kebakaran lahan dan hutan [karlahut]. Perusahaan PT TPP juga telah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), mensinergikan program CSR dengan program AKLIMASI (Aksi Kepedulian Lingkungan Bersama Masyarakat), program AKTUALISASI (Aksi Kepedulian KTU terhadap Lingkungan) dimana dalam program tersebut program MPA di jadikan program utama dalam pembinaan dan antisipasi penanggulangan bencana kebakaran hutan.

Penyuluhan pada petani

Perusahaan yang terus menerus menggelar program kemitraan dilakukan selama ini dinilai karena hasil perkebunan sawit masyarakat petani di tiga Kecamatan sekitar operasional TPP memiliki yang masih rendah.

"Terkadang pernah mengalami hasil buah sawit milik masyarakat petani rata-rata hanya menghasilkan buah sawit 10-11 ton setiap hektar setiap tahunnya. Sementara PT TPP yang berdampingan dengan masyarakat petani bisa menghasilkan buah sawit 25 ton setiap hektarnya dalam satu tahun. Ini kan jauh sekali bandingannya," kata Hadi Sukoco.

Maka itu sangat perlu, perusahaan berbagi pengetahuan melalui penyuluhan kepada masyarakat petani sawit sekitar perusahaan. Agar nantinya hasil buah sawit petani sama dengan hasil yang diperoleh perusahaan setiap tahunnya.

Lantas perusahaan menugaskan CDO PT TPP Dede Putra untuk melakukan penyuluhan Program Pembinaan Petani Mitra diseputar perusahaan untuk memberi pengetahuan, bagaimana hasil buah sawit masyarakat petani dan masyarakat dapat meningkat diantaranya bibit sawit dari masyarakat petani masih banyak yang tidak bersertifikat sehingga tidak terjamin hasilnya.

Pemupukan terhadap batang sawit dilakukan masyarakat petani selama ini dirasakan masih belum sempurna, begitu halnya masalah air yang tergenang dilokasi kebun sawit masyarakat petani yang menyebabkan produksi buah sawit menjadi berkurang.

Selain melaksanakan penyuluhan tata cara berkebun sawit, perusahaan juga melaksanakan penyuluhan langsung turun ke lokasi kebun sawit milik masyarakat untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada masyarakat sebagai mitra perusahaan.

"Penyuluhan dilakukan perusahaan juga melibatkan Kepala Kebun tiap afdelling, Staf Hama dan Penyakit Tanaman PT TPP," kata Hadi.

Produktivitas sawit petani rendah

Penggunaan benih milik petani masih rendah membuat produktivitas perkebunan rakyat jadi masih rendah. Hadi menilai, kondisi itu terjadi karena pertambahan luas perkebunan rakyat tidak diimbangi oleh kemitraan antara petani dengan perusahaan.

"Penggunaan benih yang bagus penting membuat produktivitas perkebunan rakyat bisa meningkat. Dari luas kebun sawit program kemitraan milik petani di tiga kecamatan produksi sawit sekitar 300 ton [30% olah pabrik]."

"Penggunaan bibit tidak unggul [illegitim seeds] oleh petani swadaya itu umumnya dilatarbelakangi oleh tidak adanya pendampingan dari perusahaan," katanya.

"Bibit yang digunakan pun terkadang masih terkendala bagi petani hingga diperlukan replanting, namun sebagian yang baru tanam sudah memakai bibit yang baik," ungkapnya.

"Ini didasarkan mereka [petani swadaya] cari [bibit] murah, cari cepat, pokoknya berbuah. Begitu sudah berbuah, baru kelihatan tidak optimum."

Menurutnya, kebanyak petani tidak mengelola kebun dengan benar, mulai dari perawatan tanaman, pemupukan, hingga pemanenan. Mereka, misalnya, tidak tahu cara membersihkan gawangan atau memotong pelepah dengan benar. Saat panen pun, petani tidak memiliki pengetahuan apakah buah benar-benar matang.

"Itu lah sebabnya saat dilakukan replanting yang baru kita akan ubah untuk dapat peningkatan kedepannya. Peremajaan kebun belum terlambat itu dengan luas sekitar ribuan ha," ujarnya.

"Ini tidak signifikan dengan kebutuhan kebun sawit kita yang kalau kami lihat lebih dari ratusan hektar umurnya di atas 25 tahun. Belum lagi yang tidak produktif karena menggunakan benih yang tidak baik."

Selain itu Hadi menerangkan, kelembagaan petani juga belum kuat karena belum menyatu dalam koperasi atau kelompok petani. "Akibatnya, akses terhadap perbankan untuk permodalan dan akses terhadap Badan Pertanahan Nasional untuk legalitas lahan, terbatas."

"Kuncinya, penyelesaiannya adalah pendampingan melalui staff kemitraan kita yang bertugas ada pihak-pihak yang selalu mengawal, ada kemitraan. Kemitraan itu wajib sesuai dengan UU Perkebunan. Perusahaan dan pekebun harus bermitra," ujarnya.

Perusahaan ini memperkirakan produksi TBS dari perkebunan rakyat meningkat 20% tahun depan jika ditopang oleh pemupukan yang benar dan replanting berjalan baik yakni melalui mengedukasi cara budidaya dan panen yang baik kepada petani binaan melalui pemberitahuan cara budidaya yang baik, cara panen yang benar, memberi reward kepada petani yang rajin dan memenuhi target suplai TBS ke TPP.

Perusahaan dukung konservasi satwa

Disela-sela kesibukan perusahaan menjalankan berbagai program kemiteraan, PT TPP yang berlokasi di Air Molek, Kabupaten Indragiri Hulu [Inhu], Riau ini juga mendukung konservasi satwa disekitar lokasi konsesinya.

“Kami didukung Konservasi Satwa Liar bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan [DLHK], terkait kepedulian kami sebagai perusahaan kelapa sawit Grup Astra Agro terus dijalankan,” kata Hadi.

Sesuai triple bottom line yang menjadi acuan operasional perusahaan, PT TPP betul-betul menjalankan kegiatan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, termasuk satwa liar.

Tetapi menurut Hadi, sejak tahun 2015, PT TPP telah melakukan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Inhu dalam rangka konservasi Gajah, Harimau, Beruang dan satwa liar lainnya dengan mengaktifkan Conservation Response Unit [CRU] Sampoiniet sebagai tim pelaksana program.

Bersama dengan PT TPP, CRU Sampoiniet dengan kemitraan antara PT TPP dan BKSDA berjalan selama lima tahun terakhir tetap berkolaborasi untuk menjaga lingkungan.

Menurut Hadi, program konservasi harimau memiliki tujuan untuk mencegah dan menanganin konflik satwa liar dengan manusia di Kabupaten Inhu. Selain itu program konservasi ini juga ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahtraan ekonomi masyarakat sekitar basecamp melalui pengembangan ekowisata.

“Jika ada gajah liar atau harimau akan masuk ke wilayah pemukiman akan diarahkan untuk menghalaunya,” katanya.

Satwa liar akan kembali ke dalam hutan, konflik dengan warga dapat dihindari. Konservasi dan menangani satwa liar dilakukan agar tidak memasuki kawasan permukiman. Basecamp CRU Sampoiniet juga dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dan sebagai lembaga tempat pembelajaran dan penelitian terkait satwa liar. (rp.sdp/*)