KLH Minta Perusahaan Bangun Infrastruktur Air untuk Cegah Kebakaran Gambut Jangan Sampai Kembali Terulang

LINGKUNGAN - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meminta perusahaan di Sumatera Selatan (Sumsel) berkontribusi memperkuat infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut.

Dukungan sektor swasta dinilai penting, terutama dari perusahaan yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan kebakaran.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menekan kejadian karhutla yang kerap berulang setiap tahun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, menyatakan pihaknya siap mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla.

Sejumlah perusahaan, kata dia, telah melakukan pembasahan lahan gambut dengan memanfaatkan pompa sentrifugal untuk mengalirkan air ke kawasan yang membutuhkan.

“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan. Pada musim kemarau, muka air di lahan gambut turun sehingga pasokan airnya perlu ditambah. Karena itu, diperlukan keterpaduan, kerja sama, dan kejelasan pihak yang memimpin upaya ini,” ujar Soewarso, Kamis (8/10).

Ia menilai pembasahan lahan menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi risiko kebakaran di ekosistem gambut.

Upaya tersebut juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi lahan tetap terjaga.

“Kami menyambut baik upaya tersebut dan telah melaksanakannya. Pembasahan lahan gambut memang efektif. Saya setuju bahwa langkah tersebut tepat untuk menjaga gambut tetap basah,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono, menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan perusahaan swasta.

Hal itu disampaikannya dalam rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Kantor BPBD Sumsel, Rabu 7 Oktober 2026.

“Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta. Kedatangan kami ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.

Diaz menjelaskan, strategi penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Di kawasan gambut, api dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga upaya pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca atau penyiraman dari udara.

Selain memadamkan api, kondisi gambut juga harus dijaga agar tetap basah guna mencegah kebakaran kembali terjadi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan ialah membangun sekat kanal untuk menahan air agar tidak cepat mengalir keluar dari kawasan gambut.

Pemerintah bersama perusahaan juga perlu memetakan sungai terdekat sebagai sumber air, sekaligus menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan.

“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya tersebut,” kata Diaz.

Namun, pembangunan infrastruktur pengelolaan air masih menghadapi tantangan.

Diaz mengakui adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir sekat kanal dapat menghambat pengangkutan hasil produksi dan membuat lahan terlalu basah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah hingga pemerintah desa diminta memperkuat komunikasi dengan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota juga diharapkan aktif memberikan pemahaman mengenai manfaat infrastruktur pengelolaan air bagi pencegahan karhutla.

“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” tutupnya. (*)