LINGKUNGAN - Kasubdid, Rencana Kerja Usaha dan Produktif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hendri Wijanarko menyampaikan pujian dari MenLHK bahwa Provinsi Riau masuk dalam salah satu Provinsi yang menjadi percontohan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terbaik.
"Pemerintah Pusat, melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menganggap Riau berhasil melakukan pengelolaan hutan," kata Hendri Wijanarko saat menyampaikan sambutan, peresmian UPT KPH Tasik Besar Sekap Resort Dosan, Kabupaten Siak, oleh Gubernur Riau, Syamsuar, Kamis 15 Oktober 2020.
“Dari prioritas ini bapak Sekjen sudah melakukan pertemuan dengan 7 Gubernur dari beberapa tempat ini, ini yang paling maju. Di Riau ada 2 KPH Siak dan Bengkalis pulau Rupat. Kita melakukan analisis parcial, kita mendapatkan 12 KPH prioritas diantaranya di Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur,” jelas Hendri Wijanarko.
Dengan adanya UPT KLH yang dibangun pihak perusahaan Arara Abadi (AA), termasuk pengelolaan HTI, ini akan dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang terus terjadi di daerah Siak. Bahkan pemerintah telah mengelola program pencegahan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dimana masyarakat bisa memanfaatkan Hutan Tebang Industri (HTI). “Resort ini tidak hanya mencegah Karhutla, tapi nanti lebih ke pengelolana hutan, jadi kita yakini bahwa hutan ini di kelola oleh masyarakat, kebakaran hutan tidak akan terjadi lagi, kemudian lokasi-lokasi eks terbakar ini bisa memproduksi hasil hutan kayu, maupun biota lingkungan. Ini yang kami harapkan nilai lahan hutan akan lebih meningkat," kata dia.
Pembangunan tapak ini sudah disampaikan kepada Presiden Pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kemitraan antara HTI dan masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang ada di lingkunhan mereka. Termasuk bisa bersama-sama perusahaan yang ada, bertanam tumbuhan lainnya. “Jadi kemudian nanti kita membangun hutan tanaman rakyat, ada hutan produksi otomatis sekitar 2000 Ha, jadi nanti ada akses legal perhutanan sosial, kepada masyarakat yang ada di sekitar hutan. Itu kami harap akan terbentuk konfigurasi batu perusahaan kehutanan, dominasi hutan besar, masyarakat bisa ikut serta,” katanya. (*)
