Komunikasi Gubri Soal Covid-19 ke Publik Bermasalah, Jadi 'Gagal Paham'

RIAUPAGI.COM, PEKANBARU - Lembaga Melayu Riau [LMR], H Darmawi Zalik Aris, menyoroti cara berkomunikasi Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar. Menurutnya, hal-hal yang disampaikan Gubri banyak membuat masyarakat bingung. "Saya kira komunikasi publik Gubernur Riau buruk," kata Darmawi tadi dikontak ponselnya, Kamis (20/5/2021).

Darmawi mengatakan, jejak komunikasi publik Gubri di media massa selama ini sangat mudah dilihat. Mulai dari soal boleh tidaknya mudik lokal sampai tempat isolasi 'berhantu'. "[Mudik lokal] boleh, tidak boleh, boleh lagi, tidak boleh lagi. Lalu soal tempat isolasi berhantu. Hal-hal yang disampaikan oleh Gubri ini tentu membuat masyarakat bingung," ujarnya.

Ia juga menyoroti beberapa statement Gubri yang terkesan tidak kompak dengan bawahannya dan kebijakan-kebijakan yang tidak ada sanksi sehingga masyarakat mudah melanggar. Agar komunikasi publik Gubri Syamsuar lebih efektif terutama dalam penanganan Covid-19, Darmawi menyarankan untuk giat mengadakan konferensi pers yang disiarkan secara langsung. "Konferensi pers yang disiarkan langsung setiap sore yang berisi informasi penyebaran Covid-19 di Riau, pesan pencegahan, kebijakan Pemprov dalam hal penanganan dan penyampaian pesan melalui ceramah oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, saya berharap ini tetap ada," katanya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah baik pusat maupun di daerah untuk mengatasi wabah virus corona, kata dia. Namun sejak pertama kali melaporkan kasus pertama pada awal Maret, kasus virus corona di Riau masih belum juga terkendali. Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai strategi guna mencegah penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

Sejumlah kegiatan yang melibatkan publik dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan transportasi umum. Kini, saat Riau tengah bersiap memasuki fase kenormalan baru, kasus virus corona justru semakin meningkat dan Riau justru berpotensi menjadi episentrum baru virus corona bahkan bisa sampai nomor urut dua di tanah air jumlah kasus covid-19. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah masyarakat masih kurang memahami bahaya Covid-19? Sudahkah masyarakat memahami pentingnya protokol kesehatan?

Masalah komunikasi publik menurut Darmawi, ada persoalan mendasar dalam komunikasi publik yang dilakukan para pejabat pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. "Pertama, sejak awal pejabat pemerintah salah langkah dengan sikap “denial” terhadap kajian akademik.

Darmawi juga menyebut bahwa kesalahan ini tidak diperbaiki oleh pemerintah, tetapi justru diperparah dengan pemanfaatan buzzer untuk menggerakkan opini di media sosial. "Seharusnya, pejabat pemerintah menggunakan pakar epidemiologi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, alih-alih buzzer," kata dia.

Permasalahan lain menurut Darmawi, adanya kebijakan yang tidak sejalan antar level pemerintah yang menimbulkan kegaduhan. Dia mencontohkan perselisihan antara Gubernur dan Walikota Pekanbaru yang diminta untuk turun langsung melihat persoalan ditengah masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona. Darmawi melontarkan kritik pada inisiasi kebijakan yang dirasanya tidak perlu dan justru menimbulkan kegaduhan publik.

Memberi celah untuk pelanggaran menurut dia, ketidakjelasan dalam perumusan kebijakan dan komunikasi publik menyebabkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak sinkron dan tidak tegas dari pemerintah juga menimbulkan celah yang akhirnya membuat masyarakat melanggar protokol pencegahan Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti keramaian pengunjung yang terjadi pada saat penutupan Mal. Lalu, satu sisi masih ada tempat keramaian lainnya terlihat masih berkerumunnya warga, begitu juga yang terakhir lokasi wisata di Pekanbaru yang membludak.

Ketika masa mudik Lebaran terjadi kerumunan masyarakat yang tengah berbelanja di pasar dan supermarket tanpa adanya penerapan jarak fisik menjelang Idul Fitri bulan Mei ini. Darmawi juga menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru mengampanyekan kenormalan baru. "Di era masyarakat informasi, publik bisa mengetahui dari berbagai media bahwa kurva (kasus Covid-19) di Riau belum bisa ditekan, tidak seperti di pada provinsi lain. Ada anomali yang terjadi dalam komunikasi publik ini," paparnya. 

Permasalahan lain terkait upaya pengendalian virus corona penyebab Covid-19 menurutnya perlu banyak melibatkan masyarakat untuk turut memahami risiko dari penyakit ini serta mematuhi anjuran protokol kesehatan yang telah dibuat.

Dia menggambarkanya dengan sebuah pengandaian sederhana, yaitu apabila ada satu keluarga yang tiba-tiba terkena Covid-19, akhirnya keluarga ini harus menjalani isolasi. Pada saat itulah mereka baru memahami bahwa bahayanya ternyata sangat besar, sehingga akhirnya keluarga itu secara sukarela dan dengan disiplin menjalankan protokol pencegahan Covid-19. "Ada hal lain, jika ada dalam keluarga yang meningga dunia, lantas harus mengaku dan menandatangani bahwa keluarga yang meninggal lebih disebabkan terkena virus corona [jika mau mengakui hal itu] diberikan bantuan pada kelurga yang ditinggal sebesar Rp15 juta. Itu artinya, dia mau melakukan hal yang luar biasa itu kalau dia paham dan merasa perlu melakukan itu," kata Darmawi menceritakan.

Akhirnya, dari pengandaian itu, dapat dipahami bahwa saat ini ada sebagian masyarakat di Riau yang masih mengabaikan protokol kesehatan karena mereka masih belum merasakan bahaya dari Covid-19 atau bahkan belum mengetahui tentang virus corona. Belum dinilai bahaya Meskipun setiap hari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengumumkan penambahan kasus positif infeksi virus corona, namun bagi sebagian masyarakat hal tersebut hanya dilihat sebagai angka belaka.

"Masyarakat kita melihat hal ini disebabkan angka-angka tidak nyata hadir di dekat mereka. Bahaya dari Covid-19 tidak begitu disadari, kecuali bagi mereka yang tinggal di zona merah penyebaran Covid-19 atau yang bersinggungan dengan kasus tersebut. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat," ujarnya

Dengan sosialisasi yang tepat, menurutnya, maka pemahaman masyarakat akan meningkat beserta kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan juga meningkat. Menurutnya, seharusnya pemerintah bisa memberikan penjelasan sederhana, maka sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bisa lebih mudah dipahami. Selain itu, masyarakat tidak dipusingkan dengan berbagai istilah kesehatan yang bisa jadi terasa membingungkan bagi masyarakat awam. (*)