Lahan Perusahaan Perkebunan Sawit di Riau akan Diukur Ulang, 'karena Dianggap Tidak Kooperatif'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengancam akan mengukur ulang luas lahan yang digarap ratusan perusahaan perkebunan di Riau.

"Ratusan perusahaan perkebunan di Riau dianggap tidak kooperatif."

"Sebetulnya, saya paling ingin (lahan mereka) diukur ulang. Diukur ulang sajalah, 100 san perusahaan itu. Nanti biar Pemprov yang membiayai pakai APBD. Siapa kena, itu mampus lah dia," kata Gubri Syamsuar yang mengungkapkan saat mendengar penjelasan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Zulfadli pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Gedung Daerah Provinsi Riau, Rabu (14/2/2023).  

"Kalau 100 perusahaan ini diukur ulang luas lahannya, percayalah cakap aku, belum selesai lagi diukur sudah bertukus lumus perusahaan itu ke kantor bapak. Saya inginnya begitu, Pak Sekda. Tidak ada jalan lain, Pak Sekda," sambung Gubri yang kemudian menunjukkan pernyataannya ke Sekdaprov Riau SF Hariyanto yang juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Gubri akan ukur ulang lahan perusahaan perkebunan di Riau, pasalnya, ratusan perusahaan perkebunan itu dianggap tidak kooperatif terhadap upaya pemerintah dalam penyelesaian program Satu Peta.

Dalam rapat itu, Zulfadli mengungkapkan bahwa dari 272 perusahaan perkebunan di Riau, sekitar 100 perusahaan di antaranya belum masih belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) ataupun peta. Di mana mereka masih belum bisa mengompilasi data, karena tak ada peta-peta sebagaimana yang diminta oleh Pemprov Riau.

Tetapi menurut Gubri Syamsuar, dengan situasi dan kondisi saat ini, pembuatan petunjuk teknis atau sejenisnya dipastikan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dia bahkan memperkirakan tak akan selesai hingga 2024.

Dia menyebut, langkah yang paling cepat agar perusahaan perkebunan di Riau ini mau kooperatif hanya dengan mengukur ulang lahan produksi perkebunan mereka.

"Ukur ulang saja agak 10 perusahaan, tak usah lah 10, ada saja beberapa perusahaan yang dilakukan pengukuran ulang, meluncur lah perusahaan itu cari Pak Sekda. Saya pikir, lebih bagus seperti itu," tegas Gubri.

Syamsuar kemudian menceritakan pengalamannya saat menjadi kepala daerah di Siak, yang mana pola ukur ulang area perusahaan dianggap cukup efektif untuk dilakukan.  

"Setelah dilakukan ukur ulang, lebih area produksinya. Ada yang sampai 600 hektare lebihnya. Akhirnya mereka minta penambahan luas area, saya bilang tak bisa. Akhirnya 300 hektare untuk Islamic Senter, 300 hektare untuk mereka," ujarnya.

Dia menduga bahwa 100 perusahaan perkebunan yang tidak kooperatif itu, disinyalir memiliki area produksi berlebih. Oleh sebab itu, langkah eksekusi diukur ulang jauh lebih efektif ketimbang meminta secara baik-baik.

"Semuanya minta ampun, percayalah. Jadi siapkan saja lah uang di APBD Perubahan, Pak Sekda. Akan kita ukur ulang," ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Sekdaprov Riau SF Hariyanto menjelaskan mengenai kebijakan Satu Peta sejak awal dia masuk kembali ke Pemprov Riau juga sudah dibahas dengan berbagai stakeholder

"Setelah saya pelajari, identifikasi masalahnya nggak tahu, jadi macam mana mau menyelesaikan masalahnya. Itu pertama. Saya minta, di masing-masing itu dibuat dulu programnya, lalu petakan kasusnya di masing-masing kabupaten," jelasnya.

"Kedua, masalah IUP, HGU dan lain-lain, di zamannya dulu, ada yang dikeluarkan oleh kabupaten, provinsi, hingga pusat. Bahkan BPN juga ada," sebutnya. (*)