Lahan Terbakar di Riau Capai 91,46 Hektare, 'Wagubri Dorong Percepatan Status Siaga'

PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau Edy Afrizal Natar Nasution berharap status siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bisa cepat ditetapkan.

Sebanyak 91,46 hektar luasan terbakar yang tersebar di berbagai daerah di Riau harus direspon cepat sebagai peringatan.

"Inikan kita terus mengevaluasi. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPBD Riau. Syarat penetapan status Siaga Karhutla itukan minimal harus ada dua kabupaten," kata Wagubri, seperti dirilis mediacenterriau, Jumat (11/2/22).

Pentingnya lebih awal penetapan status siaga, agar lebih mudah langkah penanggulangan Karhutla. Terutama pelibatan pusat dalam mengerahkan dukungan anggaran.

"Kalau sudah ada yang menetapkan (minimal dua daerah) baru provinsi bisa menetapkan status yang sama."

"Dengan adanya status itu memberikan kemudahan bagi kita untuk memberikan langkah penanggulangan khususnya dari pusat. Kalau tidak tentukan seperti berlaku normal. Jadi tergantung kepala daerah masing-masing," papar Wagubri.

Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Afrizal pada Rabu 2 Februari 22 lalu menyatakan, terhitung awal Februari, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau sudah mencapai 91,46 hektar. Sebagian besar terdapat di kawasan pesisir.

Dari 91,46 hektar luasan lahan terbakar itu, terdapat di delapan daerah. Yakni terbanyak di Bengkalis 24 hektar serta Pelalawan 22,2 hektar. Kemudian, menyusul, Dumai 3.35 hektar, Kepulauan Meranti 1 hektar, Siak 4,28 hektar. Selain itu, Pekanbaru 2,13 hektar. Kampar 6 hektar dan Indragiri Hulu 0,5 hektar.

"Sisanya Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir belum ada dilaporkan lahan yang terbakar," papar Edy.

BPBD Riau sendiri menurut mantan pejabat Kepulauan Meranti itu, sudah merencanakan akan menggundang para kepala BPBD se Riau untuk membicarakan terkait Karhutla. Menurutnya, hal utama yang ingin disampaikan agar daerah terutama daerah yang luasan lahannya banyak terbakar agar cepat menetapkan status siaga Karhutla.

Jika sudah ada minimal dua daerah yang menetapkan status siaga Karhutla, maka akan menjadi dasar bagi provinsi menetapkan status yang sama.

"Inilah yang ingin kita dorong. Jadi jangan sampai Karhutla meluas baru kita menetapkan status siaga. Minimal harus ada dua daerah menetapkan status siaga, kita provinsi baru bisa menetapkan status siaga. Dengan begitu, kita bisa mengantisipasi lebih awal lagi sebelum Karhutla meluas," ungkap Kepala BPBD Riau.

Sedangkan lahan yang terbakar di Riau kini sudah mencapai 91,46 hektare, untuk itu pemprov riau menyatakan bakal menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul kasus karhutla di daerah itu yang sudah mencapai 91,46 hektare sejak awal tahun.

"Syarat menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi, harus ada penetapan status sama dari dua kabupaten."

"Luas karhutla yang sudah mencapai 91,46 hektare ini menjadi peringatan dan terus kami evaluasi. Dari koordinasi dengan BPBD Riau, syarat untuk penetapan status Siaga Karhutla provinsi itukan minimal harus ada dua kabupaten yang menetapkan lebih dahulu," kata Wakil Gubernur Riau Edy Nasution.

Menurutnya, upaya antisipasi karhutla ini harus dilakukan sejak awal, sehingga langkah penanggulangannya bisa lebih baik. Selain itu dengan penetapan status siaga provinsi, pemerintah pusat bisa ikut terlibat serta ikut menyalurkan dukungan anggaran penanggulangan.

Jika status ini belum ditetapkan, langkah antisipasi karhutla masih dilakukan seperti situasi normal. Sedangkan apabila status siaga karhutla ditetapkan, langkah khusus dan dukungan dari pusat akan dikerahkan.

Edy Afrizal mengatakan sejak awal Februari 2022, kasus karhutla di Riau sudah mencapai 91,46 hektare, dengan wilayahnya sebagian besar di kawasan pesisir.

Dia memerinci, kasus karhutla terbanyak mulai dari Bengkalis 24 hektare, Pelalawan 22,2 hektare. Kemudian Dumai 3,35 hektare, Kepulauan Meranti 1 hektare, Siak 4,28 hektare, Pekanbaru 2,13 hektare. Kampar 6 hektare dan Indragiri Hulu 0,5 hektare. Sisanya Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir belum ada laporan terkait lahan terbakar.

Pihaknya telah merencanakan agenda mengundang Kepala BPBD se-Riau untuk membicarakan terkait karhutla. Menurutnya, hal utama yang ingin disampaikan agar daerah terutama daerah yang luasan lahannya banyak terbakar agar cepat menetapkan status siaga Karhutla. "Minimal harus ada dua daerah menetapkan status siaga, sehingga di provinsi baru bisa menetapkan status siaga," kata dia. (*)