Mahasiswa Unri Desak Pemerintah untuk Tetapkan Karhutla Jadi Bencana Nasional

PEKANBARU – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali menjadi sorotan.

Sekitar 30 mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat 23 Oktober 2026 sore, mendesak pemerintah menetapkan karhutla di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan spanduk berisi kritik terhadap penanganan karhutla.

Mereka menilai persoalan kebakaran lahan tidak bisa semata-mata dilihat dari upaya pemadaman, tetapi juga dari dampak kabut asap yang masih dirasakan masyarakat.

Mahasiswa mengakui kebakaran lahan di Riau telah berhasil diatasi. Namun, kondisi udara yang masih diselimuti asap menjadi perhatian karena dampaknya dapat meluas, terutama terhadap kesehatan dan aktivitas pendidikan anak-anak.

Mereka datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang terdampak sekaligus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membawa persoalan tersebut ke tingkat pemerintah pusat.

Salah satu perhatian utama dalam aksi tersebut adalah ancaman gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.

Anak-anak menjadi kelompok yang rentan ketika kualitas udara memburuk, termasuk terhadap risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Dampak karhutla juga dirasakan di sektor pendidikan. Sejumlah peserta didik di berbagai daerah, termasuk Kota Pekanbaru, dilaporkan harus mengikuti pembelajaran dari rumah akibat kondisi kabut asap.

Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak kebakaran lahan tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan.

Pemulihan kualitas udara, perlindungan kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar juga menjadi bagian penting dari penanganan bencana.

Bagi mahasiswa, kondisi yang dialami anak-anak Riau harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Mereka mendorong agar kebijakan penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada respons saat kebakaran terjadi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat yang terdampak.

Mahasiswa meminta Pemprov Riau menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat, terutama terkait tuntutan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

Desakan ini muncul di tengah kebakaran hutan dan lahan yang juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Tuntutan tersebut menempatkan koordinasi lintas daerah dan pemerintah pusat sebagai persoalan penting.

Kebakaran yang berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan kegiatan pendidikan membutuhkan penanganan yang terukur serta berkelanjutan.

Meski demikian, penetapan status bencana nasional memerlukan penilaian berdasarkan kondisi dan kriteria penanggulangan bencana yang berlaku.

Karena itu, tuntutan mahasiswa perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap luas kebakaran, dampak terhadap penduduk, kualitas udara, serta kapasitas penanganan di daerah terdampak.

Pemerintah juga perlu memastikan informasi mengenai kondisi udara dan risiko kesehatan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan yang tepat.

Aksi mahasiswa FKIP Unri menjadi pengingat bahwa keberhasilan mengatasi titik api belum cukup untuk menyelesaikan persoalan karhutla.

Ketika kabut asap masih mengganggu kehidupan masyarakat, dampak kebakaran tetap menjadi persoalan publik yang membutuhkan penanganan serius.

Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat langkah pencegahan, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, kesiapsiagaan menghadapi musim rawan karhutla, serta perlindungan bagi kelompok rentan.

Di sektor pendidikan, langkah antisipasi juga diperlukan agar keselamatan peserta didik tetap terjaga tanpa mengabaikan hak mereka untuk memperoleh pembelajaran yang layak.

Mahasiswa berharap pengalaman buruk akibat karhutla tidak terus berulang setiap tahun.

Bagi masyarakat Riau, persoalan ini bukan hanya tentang api yang membakar lahan, melainkan juga tentang kualitas udara, kesehatan anak-anak, dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. (*)