LAM Riau Dikritik 'Habis-habisan' Soal BUMA yang Ingin Ikut Bisnis di Blok Rokan

"Lembaga Adat Melayu [LAM] Riau dikritik dari berbagai elemen masyarakat yang sudah larut dalam ranah politik dan ikut dalam bisnis di Blok Rokan"

olemik terus meruncing manakala Sekretaris Jendral Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), mengkritik Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR).

Yang terakhir keritikan dilontarkan karena LAMR membentuk Badan Usaha Milik Adat (BUMA) yang ingin ikut dalam bisnis di Blok Rokan.

"Kalau kita lihat LAM Riau tidak menjalankan tugas dan fungsinya," kata M Suhada, Sekjen PMRJ melontarkan kritikan itu yang sudah menghiasi pemberitaan di media sepekan terakhir ini.

"Pembentukan Badan Usaha Milik Adat juga diragukan untuk bergerak dibidang bisnis di Blok Rokan."

"Itu kan sudah di luar ketentuan, kalau mau berbisnis ya diluar LAM lah," kata M Suhada menilai.

"Kita serahkan saja ke Pemda Riau melalui BUMD, supaya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," sebutnya.

Menurut Suhada keritikan sekaligus teguran kepada LAM Riau yang dipimpin oleh Datuk Syahril Abubakar di dorong akan diadakannya Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) LAM Riau.

Selain itu LAMR dinilai sudah terlalu masuk kedalam ranah politik, kata Suhada yang menilai LAM sudah keluar dari tugas dan fungsi yang diamanahkan.

M Suhada menjelaskan bukti dalam pasal 33 ayat 3 UUD 45 minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

"Jangan sampai kita memperjuangkan yang bertentangan dengan aturan pekerjaan yang sia-sia," kata Suhada menyarankan.

Hal sama disebutkan, Ketua Lembaga Melayu Riau [LMR] Jakarta, H Darmawi Werdana Zalik Aris juga menilai dengan membentuk BUMA untuk berbisnis tentu akan mengurus segala perizinan.

"Itu sudah di luar ketentuan, kalau mau berbisnis kita serahkan ke Pemda Riau melalui BUMD."

"Ini supaya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," kata Darmawi, Kamis (11/11) tadi ini.

Selain itu Darmawi mendukung rencana pelaksanaan Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) yang mulai digagas oleh sejumlah pihak di Riau.

"Sudah seharusnya kepemimpinan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) diganti karena sosok Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Syahril Abubakar sudah terlalu melenceng," sebutnya.

"LAMR sudah menjadi lembaga alat, bukan lembaga adat lagi," kata Darmawi.

"Ngapain dia ngurus Blok Rokan, mau ikut berbisnis pula," tanya dia.

"Kalau diperjuangkan anak kemenakan saya sepakat. Kalau mau ikut berbisnis, itu bukan tugas LAMR," ujarnya.

Sebelumnya terkuak kesulitan yang dihadapi LAMR dalam ikut berbisnis di Blok Langgak ini.

Seperti pengakuan yang dilontarkan Ketua Umum DPH LAM Riau, Datu Sri Syahril Abubakar yang sempat mengaku kesulitan dalam perjalanannya membuka BUMA dihadapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah.

Syahril membeberkan tentang syarat untuk merebut Blok Rokan, ternyata ada persyaratan - persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh Badan Usaha Milik Adat (BUMA) untuk berjalan sendiri tanpa menggandeng pihak lain yang disyaratkan oleh Pertamina.

"Dalam B to B [bisnis] perminyakan di bawah naungan Pertamina, terdapat semacam EO untuk mengurusnya dan dilelangkan di Credit Suisse bagi perusahaan manapun yang kredibel dan memiliki pengalaman," kata Syahril.

"Melalui persyaratan yang disyaratkan oleh Credit Suisse, badan usaha yang mau masuk dalam bisnis perminyakan adalah badan usaha yang sudah eksis, profesional dan memiliki pengalaman, modal dan teknologi, sementara BUMA kan baru kita buka, belum siap lagi," kata Syahril Abubakar yang awal mula dibuka BUMA oleh LAMR.

LAM sendiri, kata Syahril mengaku sempat letih mencari perusahaan untuk digandeng mengingat waktu yang mepet. Namun pada akhirnya mendapatkan perusahaan untuk digandeng dan sudah di daftarkan ke Credit Suisse.

"Setelahnya Credit Suisse membalas kepada LAM dan BUMA, bahwa kita diperkenankan untuk mengikuti proses selanjutnya, karena dianggap sudah memenuhi syarat, karena dianggap perusahaan yang kita gandeng ini sudah mumpuni untuk ikut tender," terangnya menceritakan yang sempat mengalami jalan buntu ikut berbisinis di Blok Langgak ini.

Tetapi sejauh ini Syahril tidak ingin menyebutkan perusahaan apa dan dari mana perusahaan tersebut berasal yang digandeng.

"Perusahaannya dari luar negeri. Kalau namanya dan asal negaranya, masih off the record. Yang jelas kita minta doa restu agar tahapan - tahapan selanjutnya kita masih bisa ikut memenangkan tender dalam tanda kutip yang disyaratkan oleh Pertamina dengan segala skemanya," ujarnya.

"Skemanya ini sedang kita rundingkan dan negosiasi antar pihak kita, melalui PT Negeri Melayu Bertuah (NNB). Dan tahapan berikutnya kita sudah diundang Pertamina berbicara secara virtual melalui pihak Pertamina, dan kita juga sudah melengkapi dokumen kepada credit suisse selaku penyelenggaranya. Mari sama sama kita menunggu," ujarnya.

Menurut Syahril, pada tanggal 4 Mei yang lalu LAMR bersama mitra yang digandeeng mendaftar ke Pertamina melalui EO credit suisse, sebagai pihak penyelenggara tender.

Menyinggung mitra yang digandeng BUMA, Syahril mengatakan mereka juga siap dengan finansial, teknologi dan juga sumber daya manusia (SDM). “Yang jelas mereka juga operator yang qualified,” ujar Syahril

'LAMR sudah terjun ke politik'

Sebelumnya, tokoh perempuan Melayu Riau, Hj Azlaini Agus SH MH juga mengkritik LAMR yang ikut berbisnis di Blok Rokan.

"Kembalilah ke khittah jangan bawa LAM Riau jauh masuk ranah politik," katanya menyarankan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Syahril Abubakar diminta tidak membawa kelembagaan LAM terlalu jauh masuk ke ranah politik.

"Kemarin Syahril mengirimkan surat ke KPU Pusat, KPU RI, guna meninjau ulang proses seleksi Anggota KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten dan Kota se-Riau," kata Azlani mereveu ulang kejadiannya.

"Saya benar-benar melihat LAM Riau (sekarang) sudah terlalu jauh masuk ke ranah politik," sebut Azlaini

"Sikap arogan Pimpinan LAM Riau mempertanyakan hasil kerja Tim Seleksi KPU Riau, dan meminta KPU-RI meninjau ulang hasil seleksi tersebut merupakan penyimpangan luar biasa," kata dia. 

"Tidak ada keharusan harus ada Anggota KPU lama kembali terpilih sebagai anggota KPU berikutnya."

"Siapapun terpilih dapat bekerja dengan baik karena sudah ada rambu-rambu peraturan perundang-undangan menjadi dasar dan pedoman mereka bekerja," jelasnya.

Jadi Azlaini kembali mengingatkan keterlibatan secara terang-terangan LAM Riau ke arah politik praktis seperti ditunjukkan dengan pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga dipersoalkan.

"LAM Riau sudah terang-terangan menyatakan dirinya sebagai Tim Sukses Jokowi, mengingat pemberian gelar adat tersebut diberikan kepada Capres Nomor Urut 01, tepat di masa kampanye lalu," ungkap mantan Wakil Ketua Ombudsman RI ini.

"LAM Riau sudah kehilangan netralitasnya. Seharusnya, sebagai Lembaga Adat Melayu, LAM bisa bersikap netral mengayomi semua kepentingan dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat Riau," ujarnya menjelaskan.

Azlani mengkritik habis-habisan mengenai kepemimpinan LAM Riau.

Menurutnya, Pimpinan LAM Riau sudah menjatuhkan martabat dan marwahnya sebagai lembaga yang selama ini dipandang, diyakini sebagai penegak dan pejuang marwah orang Melayu Riau.

"Orang Melayu Riau merasa sedih dan kecewa atas sikap LAM Riau sudah ikut-ikutan menjadi "berudu"," kata dia.

Ia meminta kepada pimpinan LAM Riau, termasuk seluruh pengurusnya untuk kembali ke AD/ART dan Perda Nomor: 1 Tahun 2012 tentang LAM Riau.

"Di dalam Perda tersebut sudah diatur tentang Falsafah, Asas, Tujuan, Fungsi dan Tugas LAM Riau, dan apa dilakukan Syahril Abubakar dan Pimpinan LAM Riau pemberian gelar adat kepada Presiden Jokowi serta ikut campur tangan dalam proses seleksi Anggota KPU di Riau, jelas-jelas pelanggaran terhadap itu semua," ungkapnya.

Azlaini juga mengaku mendapatkan informasi serta fakta-fakta mencengangkan dari anak kemenangakan serta koleganya sesama tokoh Melayu Riau.

Temuan tersebut, mengenai perilaku Syahril Abubakar sudah melenceng terlalu jauh, "menggunakan kedudukannya sebagai Ketua LAM Riau dan menggunakan nama lembaga guna kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tertentu."

"Jadi Syahril Abubakar "harus" kembali kepada khittah LAM Riau. Jangan menjadikan LAMR sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kroninya, seperti dilakukan selama ini," pungkasnya mengingatkan.

Kericuhan yang tak berkesudahan

Tetapi keinginan LAMR ikut berbisnis di Blok Rokan yang sempat 'kericuhan' dan keritikan dari berbagai elemen ini juga mengundang Raja Maizir Mit menanggapi kritikan M Suhada dan Darmawi yang persoalkan LAMR bentuk BUMA.

"Kalau belum pernah membaca Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tanggga (ART) LAMR, lebih baik jangan memberikan kritikan karena malu ditertawakan orang," kata Raja Maizir pada media, Selasa (9/11).

Tokoh masyarakat Riau Raja Maizir Mit MBA, yang juga Ketua Persebatian Kekerabatan Resam Kerajaan Indragiri (PKRKI) menanggapi kritikan Sekjen PMRJ dan LMR yang mempersoalkan lembaga adat melayu riau membentuk Badan Usaha Milik Adat (BUMA) dan ikut dalam bisnis di Blok Rokan.

Di dalam Bab III Pasal 4 Ayat 3 menjelaskan tujuan LAMR didirikan yaitu memelihara dan membela hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat adat Melayu Riau.

"LAMR ingin mensejahterakan masyarakat adat dan karena LAMR merupakan Lembaga Nirlaba, maka LAMR membentuk BUMA," kata Raja Maizir menjelaskan.

"Apakah LAMR salah dan ada melanggar AD/ART?."

"Makanya para pengkeritik berpikirlah secara arif dan bijaksana," kata Raja Maizir.

Dia mengingatkan jangan asal berkomentar dan jangan memecah belah.

"Kita beri dukungan kepada LAMR untuk mewujudkan impian mensejahterakan masyarakat adat," sebut putera Riau yang pernah menjabat Ketua Kadin Riau ini.

Menurut Raja Maizir memberi contoh negara yang juga berbisnis melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pula Pemda yang berbisnis melalui BUMD, POLRI berbisnis melalui Puskopol, TNI Angkatan Laut berbisnis melalui Puskopal, TNI Angkatan Darat berbisnis melalui Puskopad, sementara LAMR berbisnis melalui BUMA.

"Saya dukung BUMA untuk berbisnis, BUMA merupakan satu-satunya di dunia badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat adat."

"Ini suatu prestasi yang luar biasa kita harus mendukung sepenuhnya, jangan kita yang menghalangi perjuangan yang mulia ini," kata Datuk Raja Maizar yang pernah sebagai Ketua FKPPI Riau ini.

Maizir Mit berharap kepada orang-orang tua untuk menjadi "sitawar sidingin" dan jangan menjadi kompor yang mengadu domba anak kemenakan.

"Umur kita tidak berapa lama lagi, di akhir-akhir hayat kita jadilah sebagai panutan."

"Jadilah tokoh Melayu yang bisa dijadikan sosok orang tua yang dituakan yang membuat generasi muda kagum pada tuan-tuan," kata Raja Maizir Mit yang juga Ketua Umum Persaudaraan Mubaligh Mubalighoh Indonesia (PMMI) Provinsi Riau ini.

'LAMR dapat persetujuan'

Berbagai kritikan telah mengemuka, tetapi sepertinya angin berlalu begitu saja. Bagaimana perkembangan terakhir LAMR yang memakai bendera BUMA ikut berbisinis di Blok Langgak ini?

Perjalanan waktu, LAMR mendapat persetujuan dari Datuk Seri Setia Negara Presiden Joko Widodo dan Komisi VII DPR RI.

Ucapan terima kasih pun disampaikan terkait alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero).

Seiring alih kelola sudah dioperasikan anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 9 Agustus 2021 lalu, justru Pertamina akan melakukan penjualan saham pengelolaan Blok Rokan sebesar 39 persen.

"Hal itu menarik minat daerah untuk ikut serta dalam pengelolaan Blok Rokan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Syahril Abubakar menyikapi.

Sebelumnya oleh Presiden Jokowi telah diberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut bersama Pertamina mengelola Blok Rokan tersebut.

Presiden juga memutuskan untuk memberi kesempatan kepada LAMR melalui Badan Usaha Milik Adat (BUMA) ikut mengelola Blok Rokan dengan catatan secara business to business.

"LAMR bersama mitra pada 4 Mei 2021 yang lalu sudah mendaftar ke Pertamina melalui EO Credit Suisse, sebagai pihak penyelenggara tender," kata Syahril didepan media, Rabu (19/5) kemarin.

“Alhamdulillah, kami sudah diterima oleh Credit Suisse,” ujarnya.

"Sekarang proses sedang berjalan dan LAMR mohon doa restu dari masyarakat Riau.“

"Ini semua tentu berkat restu dari Datuk Seri Jokowi Presiden RI dan juga DPR RI, Tuan Gubernur dan DPRD Provinsi Riau,” ujarnya.

Terkait mitra kerja yang digandeng BUMA, Datuk Seri Syahril mengatakan mereka telah siap dengan finansial, teknologi dan juga sumber daya manusia (SDM).

“Yang jelas mereka juga operator yang qualified”. (*)