LAM Riau Undang Gubri dan Wagubri Buka Bersama di Momen Bulan Suci Ramadhan, 'Buat Perseteruan Soal Dana CSR jadi Mereda'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Perseteruan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dengan Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution yang sempat memanas gara-gara pemotongan dana Safari Ramadan dapat diredakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.

"Keretakan hubungan Gubri dan Wagubri reda seketika saat keduanya menghadiri buka puasa bersama di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau."

"Mari kita sama-sama bersihkan hati dan luruskan niat pada bulan suci Ramadan ini," ajak Ketua Umum (Ketum) Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau Datuk Seri H.Raja Marjohan Yusuf, Sabtu (15/4).

Awalnya perseteruan Wakil Gubenur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution dan Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar, gara-gara adanya pemotongan dana corporate social responsibility (CSR) yang dibalut dalam kegiatan Safari Ramadan 1444 Hijriyah Tahun 2023 Masehi.

Retaknya hubungan keduanya membuat beragam pendapat dari kalangan tokoh masyarakat maupun anggota dewan.

Tetapi keretakan keduanya tidak berlangsung lama, LAM Riau mempertemukan keduanya (Gubri dan Wagubri) saat moment buka bersama di bulan suci ramadhan dan keduanya pun terlihat kompak di kantor LAM Riau.

Setelah beberapa waktu lalu diterpa isu perseteruan, Gubernur Riau, Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution tampak kembali jalan bersama ini dengan mengusung tema 'Tebar Kebahagiaan Dengan Silaturahim untuk Meraih Berkah Ramadan'.

"Karena kita hanya mengharapkan rida dari Allah, dan bulan puasa hanya tinggal beberapa hari lagi," kata Raja Marjohan Yusuf yang juga mengajak seluruh masyarakat untuk membersihkan hati dan meluruskan niat pada bulan suci Ramadan. Apa lagi, bulan penuh berkah ini hanya tinggal beberapa hari lagi.

Di bulan Ramadan, Datuk HR Marjohan Yusuf juga menuturkan, manusia hanya mengharapkan rida Allah dari apa yang dikerjakan selama bulan Ramadan.

Sebelumnya Datuk Raja Marjohan Yusuf juga telah membeberkan prestasi Gubri Syamsuar dan Wagubri Edy Natar Nasution diawal memasuki tahun 2023 lalu.

LAMR optimis prestasi yang ditoreh oleh Riau sejak dipimpin Syamsuar sebagai gubernur dan Eddy Natar Nasution sebagai wakil gubernur riau ada beberapa hal yang dilihat kekurangannya tergantung pada sudut pandang, itu pun bukan merupakan sesuatu yang mendasar.

“Prestasi Riau tahun 2022 di luar bayangan kita,” kata H.R. Marjohan Yusuf yang didampingi Ketum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil kemarin dalam sempena meninggalkan tahun 2022. 

Ia mengatakan, perbaikan ekonomi dengan mencari peluang yang lebih dekat kepada syariat, diiringi pula pencapaian investasi tiga besar nasional pertama dalam sejarah Riau. Sejarah baru juga ditoreh, manakala untuk pertama kalinya pada tahun 2022.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau melebihi transfer dana dari pusat yakni masing-masing Rp 4,8 T dan Rp 4,01 T. Patut juga dicatat, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang sudah terlaksana tahun 2023, sebagai hasil perjuangan 2022, sehingga pundi ekonomi Riau makin menggembung. 

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Riau, sekitar 4.7 persen, memiliki harapan untuk berkembang pada tahun depan. Secara spasial, pada triwulan III-2022 Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,12 persen terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar pulau Jawa.

Begitu juga dalam bidang kebudayaan, Riau senantiasa berada di garis depan dalam pencapaian tingkat nasional. Misalnya, Riau meraih BKN Award untuk dua kategori, Anugerah Meriktorasi, dan delapan materi budaya Melayu Riau diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Nasional meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya lima materi. Tak mengherankan, Riau berada pada posisi kedua secara nasional dalam indeks pembangunan kebudayaan.

Marjohan Yusuf juga menyinggung soal banyaknya keberhasilan yang ditoreh. Di antaranya, Syamsuar merupakan satu-satunya gubernur di Indonesia mendapat penghargaan LHKPN dari KPK, mendapat dua penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK, menyelengarakan pendidikan vokasi pertama di Riau, dua kali dapat penghargaan Pelayanan publik terbaik dari Ombudsman Republik Indonesia. 

Belum lagi berkaitan dengan sebagai omset BUMDes Unit Usaha Pangan di Riau terbesar se-Indonesia. Sejalan dengan hal itu, jumlah desa tertinggal di Riau tahun 2022 adalah 87 desa, turun drastis dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 422 desa. 

Keberhasilan-keberhasilan itu, tambahnya tentu tidak terlepas dari terjaganya ketertiban dan keamanan masyarakat (Kantibmas).

Selama tahun 2022 ini, gangguan Kantibmas mengalami penurunan cukup besar yakni 2.340 kasus atau setara 39 persen. Sehubungan dengan hal itu, wajar apabila Polda Riau memberi penghargaan kepada Gubernur Riau Syamsuar karena berperan besar dalam menjaga Kantibmas tersebut. 

"Kalau mau dicari kekurangan tetap ada. Cuma dalam melangkah, kekurangan yang ada tersebut dapat ditutupi secara signifikan oleh capaian yang dipoeroleh. Tentu hal ini berdampak positif kepada masyarakat secara luas,” imbuh Datuk Seri Marjohan. 

Jadi Marjohan Yusuf kembali mengakui adanya tantangan Riau ke depan juga cukup besar. Tidak hanya soal perseteruan Gubri-Wagubri yang sempat memanas ini yang harus dibicarakan, tetapi bagaimana kita semua bisa mewujudkan Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia. (*)