Laut Indonesia Masih Tercemar, Bagaimana Mengurangi Sampah Plastik Sampai 70% pada 2025?

LINGKUNGAN - Pemerintah Indonesia menargetkan akan kurangi sampah plastik di laut sampai 70% selama delapan tahun mendatang dan mengatakan telah membuat tahapannya.

Pegiat lingkungan mengatakan untuk memenuhi target tersebut harus dibarengi berbagai kebijakan manajemen sampah dan pengurangan sampah dari darat.

Zahariyah tampak kelelahan setelah memungut sampah-sampah plastik dari sebuah tanggul sungai di kampung Aquarium tepi pantai Jakarta.

Hari itu, merupakan dia mendapatkan tiga karung botol dan gelas plastik bekas kemasan minuman, lebih banyak dibandingkan biasanya.

"Ditarik pakai galah, kalau air pasang kan sampah-sampahnya ke pinggir, nanti dibersihkan setelah tiga atau empat hari, " jelas Zahariyah, " Sampahnya dari itu anak-anak yang suka buang sampah sembarangan ke sungai".

Zahariyah mengatakan botol dan gelas plastik itu yang mengalir ke pinggir pantai itu berasal dari warga sekitar yang membuang sampah bekas minuman kemasan ke sungai yang mengalir ke laut Jakarta. 

Sampah plastik yang mengalir ke laut menjadi masalah di Indonesia dan negara-negara di dunia.

Sampah-sampah tersebut kemudian dimakan oleh hewan laut, terutama penyu.

Menurut peneliti dari Universitas Georgia Dr. Jenna Jambeck - yang dimuat dalam Jurnal Science (sciencema.org) 12 Februari 2015 - Indonesia membuang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton, dan berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut setelah Cina.

Di Jakarta pada Juni lalu, di Jakarta, Jambeck memaparkan bahwa plastik tidak dapat terurai dan akan berubah menjadi butiran yang lebih kecil dalam jangka waktu yang lama.

"Plastik yang lebih kecil dan bisa merusak lingkungan," jelas Jambeck.

Sampah plastik yang mengalir ke laut ini menjadi perhatian dalam konferensi kelautan PBB pada awal Juni ini.

Di sana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik di laut sampai 70% pada 2025 mendatang.

Dr. Jenna Jambeck menilai komitmen Indonesia dan negara-negara lain sangat penting, untuk itu pengelolaan sampah juga harus diperhatikan untuk dapat mengurangi sampah plastik ke laut.

"Saya rasa itu merupakan komitmen yang baik, saya pikir komitmen global dan regional itu penting karena semua orang memiliki alasan untuk melakukan aksi."

"Tetapi untuk solusi itu sangat lokal, mungkin berbeda antara desa dengan desa atau komunitas dengan komunitas lainnya, terutama antar kawasan, antar negara-negara yang berbeda, karena itu solusi yang berbeda dapat diintegrasikan," kata Jambeck. kepada wartawan setelah berdiskusi di Jakarta.

Tetapi untuk Indonesia, komitmen itu juga harus dibarengi dengan pengelolaan sampah di darat.

"Tetapi secara spesifik untuk di sini, ada daur ulang yang banyak dilakukan, tetapi yang saya dengar dari berbagai pertemuan akan lebih baik lagi di pengumpulan, yang dikumpulkan itu akan didaur ulang, tetapi faktanya semua material yang organik atau sisa makanan dan bahan kompos itu bercampur, dan itu yang menjadi tantangan di sini", jelas Jambeck.

Kementerian Koodinator Kemaritiman menyatakan sudah menyiapkan sejumlah tahapan, antara lain melalui pendidikan seperti dijelaskan oleh Deputi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanudin.

"Tahapan pertama adalah memberikan pendidikan kembali, perubahan mindset dari pendidikan untuk anak-anak dari usia dini, setelah itu pengurangan dari sampah yang ada baik di darat, 80% itu sampah laut dari darat, harus itu kita kontrol," jelas Safri.

Selain itu, pemerintah juga akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN yang telah memiliki komitmen untuk mengurangi sampah plastik, serta membenahi pengelolaan sampah di tingkat daerah dan pusat.

"Kerja sama kerja sama internasional perairan, keempat penataan hubungan kelembagaan, bagaimana kita ketahui masalah sampah ini tupoksi (tugas kementerian) lingkungan hidup, di daerah transisi itu kumuh karena itu menjadi tumpang tindih atara pemerintah pusat," kata dia.

Tahap kelima, menurut Safri yaitu pemerintah akan memperhatikan masalah sistem keuangan dan pendanaan dalam pengelolaan sampah.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah mengkaji penggunaan sampah plastik sebagai bahan baku tambahan pembuatan jalan raya.

"Kalau dalam satu kilometer jalan 10% kita ganti dengan plastik, keuntungan pertama kita kurangi sampah yang ada dengan menggunakan plastik, kita bisa kurangi biaya pembuatan jalan. Seperti di India, percampuran itu hingga saat ini tak ada yang retak, jadi biaya zero," kata dia.

Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan

Dwi Sawung dari Asosiasi Zero Waste Indonesia mengatakan masalah sampah di laut di Indonesia sebenarnya berasal dari tidak adanya pengelolaan sampah di darat, terutama di kota-kota besar.

"Terutama di Jawa yang populasinya besar sekali, kota-kotanya tidak ada pengelolaan sampah yang baik. Dari mulai awal sampai akhir sampai diapakan juga tidak baik, kalau kita melihat ke angka pengangkutan dibandingkan dengan penganggaran ya. Pengangkutan masih ngos-ngosan tidak sampai 50% dari jumlah sampahnya makanya tak heran sampahnya mengalir ke laut melalui sungai," jelas dia.

Sawung juga mengatakan manajemen pengelolaan sampah sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang Pengelolaan Sampah, antara lain pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga sampai di Tempat Pembuangan Akhir, dan penutupan TPA yang open dumping, tetapi sampai saat ini belum dilaksanakan.

Dia juga mendorong pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan pembatasan kantong plastik yang dinilai cukup dapat mengurangi sampah plastik ketika di uji coba beberapa bulan lalu.

" Februari lalu harusnya sudah keluar kebijakan tentang pembatasan kantong plastik, tetapi sejauh ini peraturan menterinya belum di tandatangan, tidak tahu ada hambatan apa, tapi sebenarnya ketika uji coba signifikan, permennya dikeluarkan harusnya lebih baik. Selain itu cukai plastik yang yang sudah disampaikan dalam APBN 2017 juga dapat segera diterapkan," kata Sawung.

Kementerian koordinator maritim mengatakan akan membahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjalankan kebijakan yang dapat mengurangi sampah plastik. (*)