PEKANBARU - Lembaga Melayu Riau (LMR) sedikit kesal melihat akan berlangsungnya 'pertempuran' di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau 2024 mendatang. Dari sekian calon yang sudah bermunculan petahana juga diprediksi maju membuat semakin sengitnya perebutan kursi kepemimpinan untuk di Riau.
"Peluang Petahana untuk menang di Pilkada 2024 dinilai cukup besar, sebaliknya jika tak jeli melihat untuk pasangannya pasti kalah."
"Saya melihat kemungkinan calon incumbent (petahana) untuk di Riau masih berpeluang memenangkan pertarungan di Pilkada serentak 2024 mendatang. Begitupun Gubernur Riau Drs H Syamsuar MS.i jika mengabaikan pasanganya (Edy Natar Nasution, Wakil Gubernur) sekarang, saya kira malah akan kalah," kata H Darmawi Wardhana Zalik Aris, Ketua LMR Jakarta Pusat ini menyikapi yang disampaikannya melalui WhatsApp (WA) tadi ini, Rabu (18/5/2022).
Dalam pengamatannya, Gubri Syamsuar meskinya senang atau tidak senang kembali menggandeng Edy Natar Nasution.
"Ini disebabkan, incumbent mempunyai energi tambahan do motion yang tidak dimiliki calon penantang yang hanya memiliki bi motion yang juga dimiliki oleh incumbent. Apalagi pasangan incumbent ini maju dengan pasangan wakilnya, alias tidak pecah kongsi dengan wakil, bisa jadi bakal menang kedua kalinya," kata Darmawi.
Tetapi lain halnya, jika para petahana ini punya permasalahan hukum. Hal ini menurutnya menjadi salah satu faktor bisa gagalnya petahana di Pilkada.
"Ada masalah hukum artinya, bahwa ada gerakan secara masif yang mempersoalkan kinerja incumbent pada masa kerja yang sementara dijalani baik itu secara administratif dan non administrasi, apalagi terindikasi korupsi atau penyalagunaan kewenagan, baik itu yang sudah diproses hukum atau belum," ucap Darmawi yang juga menjabat sebagai Indonesia Coruption Investigation (ICI) ini.
Diakui Darmawi, sepanjang rakyat sebagai Voters dapat mengkonsumsinya secara baik. Terlepas dari itu keharmonisan calon incumbent dengan wakilnya, sengat berpengaruh jika terjadi pecah kongsi.
"Sesungguhnya para calon penantang masih berpeluang untuk menang bila mereka bisa bekerja dengan taktis. Artinya, membutuhkan Energi yang besar dan manajemen yang baik dan benar, bisa memberi ruang untuk para penantang mengalahkan petahana," jelasnya.
"Apalagi petahana yang sudah tidak populer, tidak disukai oleh rakyat akibat peyalangunan kewenangan atau memiliki masalah hukum," sambungnya.
Menurutnya, baik petahana maupun penantang, perlu memperhatikan sejumlah hal, dengan menggunakan data-data yang akurat dan fakta di lapangan.
"Terlepas dari instrumen demokarasi yang ada dalam proses Pilkada, para calon harus benar menerima kenyataan bahwa Pilkada di daerah pandemi dan demokrasi modern ini membutuhkan kejelian untuk bekerja secara masif dengan data yang terukur," ungkapnya.
Namun anasir-anasir dana analisa terhadap satu kebijakan dalam menentukan program sepanjang masa Pilkada, dapat meningkatkan elektabilitas para calon untuk memenangkan Pilkada. "Di era keterbukaan ini tentunya cara-cara konvensional tetap ada, tetapi harus tetap terstruktur, terukur dan unjungnya menghasilkan kemenangan," pungkasnya. (*)
