Mahasiswa UNRI Kembali Demo, Desak Pemerataan Pembangunan dan Pendidikan Belum Sepenuhnya Jadi Perhatian

PEKANBARU — Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Gubernur Riau, Rabu 12 Agustus 2026 siang menuntut pemerataan pembangunan dan pendidikan.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNRI Kritisi Pemprov Riau (AMUK) BEM Universitas Riau terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan yang berjaga di depan gerbang.

Ketegangan bermula ketika koordinator aksi meminta massa bergerak mendekati pintu masuk kompleks Pemerintah Provinsi Riau.

Mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan orasi mulai maju, namun langkah mereka tertahan barisan aparat gabungan yang telah bersiaga di lokasi.

Mahasiswa dan petugas pun berhadapan dalam situasi yang sempat tegang.

Aparat tetap bertahan di depan gerbang untuk mencegah massa masuk ke dalam kompleks perkantoran Pemprov Riau

Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB itu dipicu tuntutan mahasiswa agar Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menemui mereka secara langsung.

Upaya mediasi yang dilakukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Riau Boby Rachmat bersama Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono ditolak mahasiswa.

Massa bersikukuh hanya ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Plt Gubernur Riau.

Dari tengah kerumunan, koordinator aksi meminta Pemprov Riau menghadirkan Plt Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau untuk menemui mahasiswa.

"Kami ingin bertemu dengan Plt. Gubernur dan Sekda. Kalau tidak ada, kami akan merangsek masuk ke dalam," teriak koordinator aksi dari tengah kerumunan.

Sementara itu, salah seorang orator, Sirajudin Akmal, menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemprov Riau.

Ia menyoroti pemerataan pembangunan hingga persoalan pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya mendapatkan perhatian.

"Kami meminta Pemprov Riau dapat merealisasikan janji pendidikan gratis 12 tahun yang hingga saat ini belum terpenuhi sepenuhnya," kata Sirajudin.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada Pemprov Riau.

Pertama, mereka meminta evaluasi tata kelola APBD Riau yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada rakyat.

Kedua, mahasiswa mendesak realisasi pendidikan gratis 12 tahun sekaligus pemenuhan hak dasar pendidikan.

Ketiga, mereka meminta pemerataan pengalokasian anggaran antardaerah di Provinsi Riau.

Tuntutan keempat berkaitan dengan penanganan kerusakan ekosistem pesisir dan daratan yang dinilai terjadi akibat aktivitas industri.

Sedangkan tuntutan kelima adalah perbaikan infrastruktur jalan yang rusak dan dinilai membahayakan masyarakat.

Mahasiswa menilai lima persoalan tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan sekaligus belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat Riau.

Hingga berita ini diterbitkan, aparat gabungan TNI-Polri bersama Satpol PP masih berjaga untuk mengamankan jalannya demonstrasi dan menjaga akses masuk ke kompleks Pemerintah Provinsi Riau.

Sementara itu, pihak Pemprov Riau belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa. (rp.elf/*)