Mahasiswa Unri Turun ke Jalan Berdemo Juga Sampaikan 9 Tuntutan Dihadapan Gubri

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Mahasiswa Universitas Riau (Unri) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (7/9/2023) sore.

"Massa mahasiswa Unri turun ke jalan sampaikan 9 tuntutan."

"Kita menuntut gubernur riau dan wakil gubernur riau salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan jalanan rusak yang ada di provinsi riau," kata Presiden Mahasiswa Unri, Khairul Bashar.

Dalam pembacaan tuntutan di depan Gubernur Riau, Syamsuar, mahasiswa meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar - Edi Natar Nasution menyampaikan kinerja 5 tahun kepemimpinan mereka.

Berbagai tuntutan mereka di antaranya, kualitas pendidikan di Riau, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kemiskinan, kasus Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgeder (LGBT), banjir, serta pengelolaan Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Tak hanya itu, mereka juga menyindir sarana pra sarana yang dibangun Pemprov Riau, seperti banyaknya jalan rusak.

Massa mahasiswa yang berkisar 500 orang itu memulai aksi dengan salat Ashar berjamaah di halaman Kantor Gubernur Riau. Mereka meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur Riau datang untuk menemui mereka.

Khairul Bashar menyampaikan dalam tuntutannya pertama, meminta Pemprov Riau menyelesaikan kasus Karhutla serta membuka kejelasan konflik lahan yang terjadi di hutan Riau. Kemudian, mereka juga menuntut permasalahan infrastruktur yang ada di Provinsi Riau.

Tuntutan ketiga yakni meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di PHR. Keempat, mereka meminta Gubernur Riau untuk menindak tegas terhadap kasus LGBT dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda).

Kelima, meminta Gubernur Riau transparansi sistem penerimaan, sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan tingginya angka putus sekolah di Riau.

Keenam, mereka meminta Gubernur Riau memberhentikan perusahaan dan menindak tegas permasalahan amdal yang berdampak pada air, udara dan tanah di Riau.

Ketujuh, meminta Gubernur Riau menyelesaikan semua konflik di dunia pendidikan Riau sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur Riau. Kedelapan, mendesak Gubernur Riau menyelesaikan permasalahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Riau.

Kesembilan, mereka meminta menyelesaikan permasalahan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, otonomi, serta konflik lahan yang ada di Provinsi Riau.

Terhadap tuntutan tersebut, Gubernur Riau Syamsuar turun langsung menghadapi mahasiswa. Gubernur hadir di depan ratusan mahasiswa.

Gubernur Syamsuar, menyebut akan mempelajari tuntutan dari massa aksi tersebut. Pihaknya juga akan membahas bersama terkait tuntutan tersebut.

"Kita akan pelajari, nanti kita akan bahas sama-sama lah. Soalnya ada kaitan dengan instansi terkait," singkatnya.

Dengan kedatangan para mahasiswa dalam 9 tuntutannya ini, Gubernur Riau, Syamsuar turun langsung menemui ratusan massa mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

Gubri Syamsuar mengaku sengaja menemui massa aksi agar bisa mendengar tuntutan dari mahasiswa. Sehingga, dari penyampaian orasi tersebut dapat dilakukan pembahasan lanjutan secara bersama.

"Ya kami telah mendengar dan juga menerima berkas tuntutannya. Tentu segala tuntutan ini tidak mungkin selesai di sini juga. Karena butuh rapat koordinasi bersama dengan kementerian, instansi vertikal dan pihak terkait. Tidak cukup sama Pemprov saja," kata Syamsuar.

Adapun tuntutan yang disampaikan Presma Unri, Khoirul Basar yaitu terkait dengan menyelesaikan konflik agraria dan Karhutla. Kemudian, membuka kejelasan terhadap konflik lahan pemerintah yang ada di kawasan Universitas Riau.

Selajutnya, menuntaskan permasalahan infrastruktur jalanan rusak dan mengevaluasi sekaligus menyelesaikan permasalahan pada PHR serta menjamin pencairan PI 10 persen sebelum habisnya masa jabatan.

Lalu, mendesak Gubernur Riau untuk bersikap tegas dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk menolak adanya tindakan LGBT.

Tak hanya itu saja, Presma Unri menyuarakan soal transparansi pengelolaan sistem pendidikan serta menyelesaikan permasalahan Angka Anak Putus sekolah yang tinggi di Provinsi Riau.

Terakhir, mendesak Gubri Syamsuar untuk memberhentikan perusahaan ilegal yang tidak menggunakan IUP dan menindak tegas permasalahan Amdal berdampak berupa perusakan air, udara, dan tanah yang ada di Provinsi Riau. (*)