Masyarakat Kesulitan Dapatkan Minyak Goreng, 'Ada Indikasi karena Dijual ke Luar Negeri'

Persoalan kelangkaan minyak goreng belum juga tuntas, bahkan masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkannya. Tetapi pihak legislator menduga ada indikasi minyak goreng dijual ke luar negeri.

PEKANBARU - Sampai kini masyarakat masih kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, tetapi dewan memprediksi ada indikasi dijual ke luar negeri.

"Legislator menyoroti persoalan kelangkaan minyak goreng pasca dilakukan satu harga oleh pemerintah pada akhir Januari 2022 yang lalu."

"Satgas pangan perlu turun ke lapangan supaya bisa memastikan apakah stok minyak goreng benar-benar kosong, karena aduan dari masyarakat minyak goreng di retail modern itu sering kosong," kata Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Munawar Syahputra, Kamis (10/2/2022).

Menurutnya, pemerintah harus memberikan efek kejut kepada para retail modern agar segera bisa menambah pasokan minyak goreng. Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) dan Satgas pangan harus memantau gudang retail modern yang ada di Pekanbaru.

"Hal ini untuk menjawab keluhan masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Efek kejut ini perlu dilakukan, agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng," jelasnya.

Munawar juga menyebutkan bahwa Komisi II akan terus mengawal minyak goreng agar harga dan pasokan kembali normal, termasuk juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak).

"Nanti akan dirapatkan dulu bersama teman-teman yang ada di Komisi II, langkah tegas akan kita ambil," sebutnya.

Tetapi menurut Ruslan Tarigan, Anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya menyarankan agar Pemko membangun pabrik minyak goreng di Pekanbaru. 

"Ini untuk solusi jangka panjang. Hal ini bertujuan semata-mata agar minyak goreng bisa dikendalikan. Sehingga jika terjadi gejolak deperti sekarang ini, bahwa minyak goreng murah langka, bisa cepat diatasi," ungkap Ruslan Tarigan.

Diakuinya, Pemko Pekanbaru sebenarnya sanggup untuk mendirikan pabrik minyak goreng. Sebab, selain Provinsi Riau ini kaya akan SDA minyak, juga memungkinkan menyiapkan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng murah, semakin hari semakin tinggi.

Dengan begitu, pengusaha kapitalis yang selama ini memonopoli minyak goreng, tidak bisa semena-mena lagi, dalam memainkan harga pasar. "Sekarang ini kan kaum kapitalis yang memainkan sesuka hatinya. Masyarakat yang kena dampaknya. Harga bisa diatur sedemikian rupa, karena tidak ada pilihan," terangnya.

Terkait masih langkanya minyak goreng, subsidi pemerintah Rp 14 ribu per liter di pasaran, disebutkan Ruslan Tarigan, karena tidak seriusnya perangkat kepentingan yang menjalankan amanah Presiden Jokowi ini, dalam menjalankan program tersebut. Padahal, jika tidak terlalu banyak konsep dan teori, plus oknum yang bermain, tidak mungkin minyak goreng murah ini sulit didapatkan di pasaran.

"Harus sudah berpikir, semua pangsa pasar dapat menikmati minyak goreng murah ini. Tidak hanya di ritel waralaba, tapi juga di pasar tradisional harus ada juga. Kita harapkan segera diterapkan, jangan hanya wacana," pungkas Ruslan.

Sementara Sekretaris Komisi II DPRD Riau Sugianto mencurigai kelangkaan minyak goreng subsidi di Riau dikarenakan barang yang ada dijual ke luar negeri demi meraup untung lebih.

Dia meminta Disperindagkop Provinsi Riau serius mengawasi distribusi minyak goreng subsidi di tingkat produsen dan distributor. Sebab, masyarakat tengah kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. 

"Ada indikasi minyak goreng langka karena dijual ke luar negeri."

"Padahal di Riau ini tiap hari produksi minyak goreng. Ke mana mereka distribusikan? Kita lihat di luar negeri lebih tinggi harganya. Nah patut dicurigai dijual ke luar negeri," kata Sugianto.

"Kemarin saya ditelepon pedagang dari Rohul. Mereka ke Indomarco di Pekanbaru bahkan sampai dua kali bolak balik tapi tetap saja kekosongan minyak goreng. Padahal di situ ada Sinar Mas, Musim Mas, dan lain-lain. Ke mana agen besar ini jual kok sampai langka di masyarakat? Maka kuat dugaan mereka jual ke luar negeri dengan harga yang tinggi," sambung dia.

Dia meminta pemerintah tak membiarkan kondisi ini berlangsung lama. Terlebih, tak lama lagi memasuki bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.

"Ini harus diberantas oleh Kementerian Perdagangan bersama aparat hukum. Harus benar-benar diawasi peredarannya karena tidak masuk akal barangnya tidak ada sedangkan produksi terus tiap hari," sebutnya.

Tak hanya itu, dia juga menyoal subsidi minyak goreng diutamakan untuk ritel modern. Ketika persediaan barang habis, pedagang di pasar tradisional justru diminta menjual dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kami mempertanyakan kenapa minyak goreng subsidi hanya diberikan kepada ritel-ritel modern. Enakan mereka saja kalau begitu. Ketika barang subsidi habis, pedagang pasar tradisional malah disuruh jual sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan mereka tidak dapat minyak subsidi, masak mereka dengan modal tinggi disuruh ikut menjual dengan harga ketetapan pemerintah," kata Sugianto. 

'Kelangkaan minyak goreng dituntaskan'

Gubernur Riau Drs H Syamsuar M.Si menyikapi kelangkaan minyak goreng ini lantas melakukan pertemuan dengan produsen minyak goreng dan memanggil produsen minyak goreng yang ada Riau.

Gubernur Riau Drs H Syamsuar M.Si melakukan pertemuan dengan produsen minyak goreng.

"Pertemuan dengan produsen minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan dan mengetahui stok minyak goreng di Riau."

"Pelaku usaha kecil ini harus dibantu melalui berbagai dukungan, agar usaha mereka bisa tetap berjalan. Sehingga bisa tetap mendapatkan penghasilan," kata Gubri Syamsuar, usai pertemuan di kediamannya di Pekanbaru pada Kamis (10/2/2022) kemarin. 

Gubri Syamsuar menegaskan kepada produsen minyak goreng agar bisa membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bisa memberikan perhatian kepada pelaku-pelaku usaha kecil yang sangat membutuhkan minyak goreng.

Produsen minyak goreng di Riau juga telah melakukan operasi pasar di Kota Dumai, Mandau Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kampar. Tetapi Gubri menambahkan tidak menutup kemungkinan ke depannya akan melakukan operasi pasar di kabupaten/kota lainnya.

"Ada juga perusahaan minyak goreng yang sudah bekerja sama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ini dalam rangka meringankan beban masyarakat kita yang terdampak, karena adanya kenaikan harga minyak goreng," sebutnya.

Berdasarkan laporan dari pertemuan tersebut, Gubri Syamsuar menjelaskan bahwa tidak ada pengurangan stok minyak goreng di Riau. Namun, permintaan minyak goreng sangat tinggi. 

"Stok untuk minyak goreng sebenarnya tidak ada yang dikurangi. Namun, permintaan saat ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau permintaan normal seperti biasanya, maka tidak ada kekurangan. Karena tidak ada sedikit pun pengusaha mengurangi produksi yang ada di sini," kata Gubri Syamsuar.

Walaupun masih terlihat adanya kelangkaan, Gubri Syamsuar menjelaskan bahwa SOP yang telah ditetapkan pemerintah, berkaitan dengan minyak goreng untuk masyarakat, sudah berjalan dengan baik. 

"Minyak goreng terlihat langka karena setiap penjualan minyak goreng selalu kehabisan dan itu diakibatkan ada masyarakat yang membeli melebihi dari kebutuhannya," kata Syamsuar. 

Untuk itu tentunya perlu ada pendisiplinan atau upaya untuk mengatasi panic buying atau pembelian secara berlebihan, dan penimbunan barang.

Gubri berharap kepada masyarakat agar membeli minyak goreng sesuai kebutuhan. Karena ketersediaan minyak goreng tetap ada. Sehingga tidak perlu panik.

Dalam situasi saat ini, Gubri Syamsuar juga berharap tidak terjadi indikasi spekulan yang memanfaatkan situasi dengan cara membeli minyak goreng dan kemudian mencari keuntungan sendiri.

"Kami harapkan di Riau tidak ada yang melakukan hal itu, karena kita punya satgas pangan. Di dalamnya juga ada polisi dan sebagainya untuk mengawasi dan memonitor arus barang di Riau," tutupnya. (*)