Masyarakat Pekanbaru Harus Nikmati 5 Program Prioritas, Kata Pj Walikota Muflihun

PEKANBARU,RIAUPAGI.COM - Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun SSTP MAP, telah mengumumkan implementasi kembali lima program prioritas yang bertujuan memberikan manfaat kepada masyarakat pada tahun 2024.

"Masyarakat Pekanbaru nikmati 5 program prioritas Pemko Pekanbaru."

"Berbagai program prioritas ini harus dinikmati masyarakat. Untuk itu kita minta para camat, lurah dan RT/RW agar aktif menyosialisasikannya di wilayah kerja masing-masing," kata Pj Muflihun seperti dilansir pgi, Selasa (9/1).

Program tersebut mencakup bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu, santunan kematian, subsidi bunga pinjaman bank untuk pelaku usaha mikro, Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) melalui Universal Health Coverage (UHC), serta program kunjungan rumah masyarakat hidup sehat (Kurma Manis) atau doctor on call.

Bantuan beasiswa, menurut Muflihun, diberikan untuk membantu biaya pendidikan mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

"Kita bantu supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan pendidikan dan meraih mimpinya untuk masa depan," ujarnya.

Santunan kematian bagi keluarga kurang mampu juga diungkapkan sebagai bentuk kehadiran Pemko Pekanbaru di tengah-tengah masyarakat.

"Kita memberikan santunan sebesar Rp1 juta sebagai minimal bantuan untuk biaya pemakaman dan konsumsi di hari duka tersebut," tambahnya.

Program subsidi bunga pinjaman bank bagi pelaku usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan perekonomian.

"Pemko akan menanggung seluruh bunga pinjaman bank sebesar 12 persen untuk membantu pelaku usaha mikro mengembangkan usahanya," ujarnya.

Sementara untuk program JKPB, Muflihun menyatakan bahwa masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan gratis di fasilitas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, cukup dengan menunjukkan KTP.

Terakhir, program Kunjungan Rumah Masyarakat Hidup Sehat (Kurma Manis) atau doctor on call memberikan layanan kesehatan 24 jam. Masyarakat dapat menghubungi puskesmas terdekat jika tidak mampu datang langsung.

"Seluruh program prioritas ini harus dinikmati masyarakat. Kalau tidak, rugi kita, karena anggarannya sudah ada di APBD, tapi tidak dinikmati masyarakat," pungkasnya. (*)