Menko Perekonomian RI Lantik Bidang Sawitku Masa Depanku 

SIAK - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melantik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sawitku Masa Depanku (Samade), Organisasi petani bidang sawit..

"Selamat untuk Samade. Saya titip agar Samade membina para petani sawit," kata  Airlangga saat melantik pengurus DPP Samade di Siak, Riau Kamis (24/2).

Airlangga sebagai Ketua Dewan Pembina Samade melantik para pengurus yakni, Ketua Umum DPP Samade Tolen Ketaren, Wakil Ketua Umum Samade Abdul Aziz, Sekjen DPP Samade, Okslan Juma Indri, serta Ketua DPW Samade Riau Karmila Sari.

Dalam kesempatan itu, Samade menyerahkan 50 mesin pembersih pelepah sawit untuk dijadikan lidi agar siap diekspor. Karena, Samade telah bekerja sama dalam mengekspor lidi sawit ke luar negeri. Pengadaan mesin ini hasil kerja sama Samade dengan KPN Corporation.

Sebelum pelantikan dilakukan, Samade membuat kegiatan dialog antara petani sawit dengan Menko Airlangga yang juga sebagai Dewan Pembina Samade.

Ketua DPW Samade Riau Karmila Sari sebagai moderator, mempersilahkan para petani sawit untuk bertanya dan mencurahkan harapan kepada Airlangga dan pertanyaan pun dijawab satu persatu keinginan dan harapan para petani sawit.

Airlangga juga siap untuk melanjutkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS).

Seorang petani setempat yang juga pengurus koperasi sawit, Hidro Ariantes mengatakan dana BPDPKS sangat membantu petani, sebab pata petani merasa tidak mampu melakukan PSR secara mandiri.

"Permohonan saya sebagai petani, kita memang sangat merasakan hasil kerja dari pemerintahan saat ini. Baik infrastruktur, maupun naiknya harga sawit. Kalau bisa, supaya tuntas semua permasalahan masalah petani, kalau bisa pemerintahan saat ini dipertahankan dan dilanjutkan Pak," kata Hidro.

Hidro menyebut apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk petani sawit tidak mudah dilakukan. Begitu juga dengan jalan Tol Pekanbaru-Dumai sangat dirasakan petani. "Saya melihat ada komitmen dari pemerintahan sekarang ini. Bagaimana bekerja semata-mata untuk petani.

"Jadi, masiih banyak PR untuk petani. Saya yakin sudah ada langkah-langkah pemerintah. Jadi pemerintahan dilanjutkan saja, karena kalau sudah ganti pemerintahan, maka berganti pula kebijakannya," sambung Hidro.

Hal senada yang disampaikan petani lainnya, Alfan Lubis yang juga Ketua Koperasi Sawit Sejahtera. "Bapak Menko, saya sangat berterima kasih dengan adanya dana BPDPKS. Kalau tidak ada dana BPDPKS, mungkin kebun saya jual. Jadi harapan kami, program BPDPKS jangan disetop."

"Untuk tidak patah program ini di jalan, kami meminta pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) dilanjutkan. Kalau bisa ditambah lagi masa kepemimpinannya," katanya.

Menjawab pertanyaan para petani, Airlangga menyatakan; "Pertama, kita akan siapkan kemudahan persyaratan PSR. Karena saya lihat, persyaratan hanya 2, tapi lampirannya banyak sekali. Nanti ini kami sederhanakan," kata Airlangga.

Airlangga mengakui berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.

"Ini berkat kepemimpinan Bapak Presiden. Ini tentu kita sebagai parpol tentu kita akan dengarkan aspirasi tersebut dan sekali lagi akan kami komunikasikan bahwa keberhasilan ini dirasakan oleh masyarakat dan masyarakat beraspirasi," jelasnya.

Edi Warta Surbakti dan Hidro Ariantes, petani kelapa sawit di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Riau, yang meminta seperti itu dalam kunjungan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sana. "Biar ada jaminan sampai persoalan petani beres," ujar Hidro dalam dialog Airlangga dengan petani sawit yang dipandu oleh ketua DPW Samade Riau, Karmila Sari. (*)