JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan Kementerian Agama siap fokus mengurusi tugas non-haji saat peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) selesai.
"Tentu (peralihan kewenangan pengelolaan haji) ada hikmahnya. Bagi Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi ke urusan-urusan yang lain," ujar Nasaruddin Umar dalam Rakernas Evaluasi Haji 2025 di Tangerang, Senin.
Kemenag menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan sepenuhnya kewenangan penyelenggaraan ibadah haji kepada BP Haji yang dibentuk oleh Presiden, seiring dengan regulasi yang sedang disiapkan pemerintah.
Menurut dia, apabila peraturan perundang-undangan sudah menghendaki, wajib hukumnya bagi Kementerian Agama untuk menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji kepada BP Haji.
"Kita akan terus mendukung dan membantu BP Haji, karena ini menyangkut umat," kata Menag.
Ia mengatakan peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah tersendiri bagi Kemenag karena dapat lebih berkonsentrasi pada berbagai tugas keagamaan lain yang tidak kalah penting.
“Kita punya banyak direktorat jenderal, seperti Pendidikan Islam, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Litbang, dan Irjen. Semua ini membutuhkan konsentrasi penuh," kata dia.
Nasaruddin menyoroti, khususnya dalam pengembangan pesantren dan perguruan tinggi Islam, terdapat banyak pekerjaan strategis yang menuntut perhatian kementerian.
"Dengan terbentuknya lembaga haji, energi Kemenag bisa lebih solid dalam mengurus apa yang ada sekarang," ujarnya.
Ia pun optimistis penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin baik dan profesional di bawah pengelolaan BPH.
"Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji nantinya Insya Allah betul-betul seperti yang diobsesikan bersama, pelayanan yang semakin baik bagi jamaah," kata dia.
Nasaruddin Umar juga mengapresiasi insan pers atas kontribusinya yang telah mengawal serta memberikan informasi objektif terkait pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
"Saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah memberikan bantuan sangat berharga kepada jamaah kita," ujar Menag.
Nasaruddin menilai peran media sangat krusial dalam membantu jamaah dan keluarga di Tanah Air. Mereka bisa memahami kondisi sebenarnya di lapangan, khususnya dalam menghadapi dinamika pelaksanaan ibadah haji.
Menurut dia, melalui komunikasi yang dilakukan dalam berbagai bentuk, keluarga jamaah di Tanah Air mengetahui dinamika yang terjadi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak benar.
Begitu pula dengan jamaah, kata dia, mereka mendapat asupan informasi yang kredibel dan menjadi panduan saat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah.
Menurut Nasaruddin, media yang bersikap objektif dan membangun sangat dibutuhkan, terutama demi menjaga ketenangan dan kenyamanan jamaah selama berada di Arab Saudi.
"Terima kasih telah menyampaikan apa adanya, secara objektif. Itulah yang kita butuhkan, media yang membangun, seperti yang teman-teman tampilkan selama ini," kata dia.
Sebelumnya, dalam Rakernas Evaluasi Haji 2025, Menag mengatakan Kementerian Agama siap fokus mengurusi tugas non-haji saat peralihan kewenangan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggaraan Haji (BP Haji) selesai.
Ia mengatakan peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah tersendiri bagi Kemenag karena dapat lebih berkonsentrasi pada berbagai tugas keagamaan lain yang tidak kalah penting.
"Kita punya banyak direktorat jenderal, seperti Pendidikan Islam, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Litbang, dan Irjen. Semua ini membutuhkan konsentrasi penuh," kata dia.
Nasaruddin menyoroti, khususnya dalam pengembangan pesantren dan perguruan tinggi Islam, terdapat banyak pekerjaan strategis yang menuntut perhatian kementerian. (*)
Tags : Haji, haji 2026, petugas haji, tanah suci, jamaah haji, penyelenggaraan haji 2026, makkah, madinah, jeddah, Arab Saudi, kemenag, kementerian agama, ditjen haji, PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji, melayani jamaah haji, kesehatan haji, istithaah,