MoU Indonesia dan Arab Saudi untuk Penyelenggaraan Haji 2025 Dimulai, 'yang Ongkosnya Bisa Turun Kembali'

Irfan mengapresiasi atas respons positifnya terhadap usul Indonesia.

AGAMA - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf mengatakan penandatanganan MoU perhajian antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan haji Indonesia tahun 2025.

"Penandatanganan MoU ini menandai dimulainya proses persiapan penyelenggaraan haji, khususnya bagi jamaah asal Indonesia, pada tahun 1446 Hijriah," ujar Irfan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah menandatangani kesepakatan perhajian (MoU) untuk musim haji 1446 Hijriah/2025 Masehi, salah satunya jamaah calon haji yang akan diberangkatkan sebanyak 221 ribu orang.

Irfan mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi atas komitmen dan respons positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia.

"Meski sebelumnya beberapa kebijakan disampaikan bersifat tetap dan tidak dapat diubah, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi tetap mempertimbangkan sejumlah usulan dari Indonesia," ujar Irfan.

Ia menegaskan bahwa kehadiran BP Haji dalam proses ini merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan haji tahun 1446 H/2025 M.

Selain itu, MoU ini juga menjadi landasan penting bagi pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H, yang akan sepenuhnya dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia.

Selain menghadiri agenda penandatanganan MoU, Kepala dan Wakil Kepala BP Haji juga dijadwalkan untuk menghadiri konferensi dan Pameran Haji yang diselenggarakan pada Senin ini.

Irfan menyatakan pameran haji menjadi momentum strategis dalam menentukan dan memilih layanan berkualitas untuk penyelenggaraan haji tahun ini.

Tetapi untuk biaya haji untuk tahun 2025 ini bisa berpotensi turun lagi yang akan membantu Indonesia.

 Pemerintah sedang menghitung opsi biaya untuk haji dapat diturunkan kembali. Karena, akan dibantu oleh pemerintah Arab Saudi.

“Sedang dihitung (ongkos naik haji) karena ini pemerintah Arab Saudi akan membantu, kita diberikan area sendiri,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025).

 Meski begitu, Budi Gunawan belum memberikan detail realisasi penurunan lagi biaya haji tersebut. Dengan bantuan dari pemerintah Arab Saudi itu, lanjut dia, jemaah haji Indonesia yang dapat ditampung dalam area tersendiri khusus Indonesia itu akan lebih banyak sehingga persentase biaya naik haji berpotensi bisa diturunkan kembali.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen Senayan menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89,4 juta.

 Ada pun calon jemaah haji membayar biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp55,4 juta per orang.

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebutkan penurunan BPIH pada 2025, jika dibandingkan pada 2024 mencapai sekitar Rp4 juta lebih.

Sementara itu, dalam pertemuan antara Panitia Kerja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI dengan Presiden Prabowo Subianto, Marwan mengungkapkan Kepala Negara memberi sinyal agar biaya penyelenggaraan dan perjalanan haji 2025 dapat diturunkan lagi.

“Pak Presiden mengucapkan terima kasih kepada para anggota panja, tetapi kelihatannya, Pak Presiden masih belum puas, masih kepingin sebetulnya di bawah itu,” kata Marwan di Jakarta, Selasa (7/1).

Ia menambahkan beban calon jemaah dapat turun sekitar Rp600 ribu dan beban nilai manfaat juga turun dari Rp8 triliun menjadi sekitar Rp6,8 triliun.

Panja Biaya Haji DPR RI juga memastikan akan mengawal ketat penerapannya di lapangan.

Panitia kerja juga menyebut mereka akan mengawasi hal lain menyangkut haji, termasuk di antaranya daftar urut tunggu, sistem komputerisasi terpadu haji, kuota yang akan berangkat, dan hak-hak jemaah lainnya. (*)