Pasangan Bacalon Bupati-Wabup Inhu Ini Bingung Pakai Jalur Perorangan atau Partai
PILKADA - Bakal Calon [Balon] Wakil Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Drs. Junaidi Rahmad MSi yang saat ini masih menduduki jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah [Bappeda] Inhu, terlihat sudah mondar-mandir masuk keluar desa. Junaidi Rahmad diketahui akan berpasangan dengan Balon Bupati Inhu Rezita Meylani SE yang merupakan juga [Istri Bupati Inhu H Yopi Arianto].
Hilir mudik dan keluar masuk desa Junaidi Rahmad yang juga masih tercatat sebagai Pegawan Negeri Sipil [PNS] ini ternyata disorot masyarakat. Bahkan ada menilai, memasuki pesta demokrasi [Pilkada] Junaidi Rahmad baru mulai nongol keluar masuk desa [untuk mendapatkan perhatian dan sekaligus dukungan].
Dua pasangan balon Cabup-Cawabup Inhu itu baru lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah [KPUD] Inhu dari dukungannya melalui calon indenpenden (Non Partai). Tapi penilaian masyarakat yang dinilai lumrah, karena Junaidi Rahmad sendiri selama menjabat Kepala Bappeda Inhu terbilang jarang turun langsung ke masyarakat di pedesaan. Junaidi Rahmad sendiri mengakui, dirinya selama ini disibukkan dengan melengkapi sejumlah persyaratan untuk pencalonan menjadi Wakil Bupati Inhu yang berpasangan dengan Rezita Meilani, karena pasangannya maju dalam Pilkada Inhu ini melalui calon perseorangan (Indenpenden), "sejumlah syarat wajib dilengkapi baik dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk [KTP] dan lain sebagainya," kata dia, Kamis (23/7) lalu.
Junaidi Rahmad bersama tim nya terlihat belakangan hari ini terjun langsung ke lapangan untuk melengkapi persyaratan yang dimintakan oleh KPUD Inhu. Mantan Asisten Pemerintahan Pemkab Inhu dan Camat Rengat Barat ini, membantah bahwa dirinya selama ini melakukan kampenye terselubung atau dikatakan curi start ke pedesaan. "Saya masih PNS, tidak mengkin melakukan kapanye gelap, lagi pula masyarakat sekarang sudah pada pintar kog," elaknya.
Dia mengaku akan menunjukkan dan melampirkan surat pengunduran diri dari PNS pada saat pasangannya mendaftarkan diri sebagai Cabup-Cawabup Inhu di KPUD Inhu nanti, "itu sudah ada aturan di KPU," sebutnya.
Ketua KPUD Inhu, Yenni Mairida menjelaskan, pasangan Balon Bupati/Wakil Bupati Inhu, Rezita Meilani-Junaidi Rahmad telah dinyatakan lolos verifikasi KPUD Inhu. "Pasangan balon merupakan ASN diwajibkan saat melakukan pendaftaran di KPUD Inhu untuk melampirkan surat pengunduran dirinya dari ASN kepada Instansi tempat dia bekerja," terangnya.
Selanjutnya pada saat dilakukan penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Inhu 3 September 2020, ASN yang telah mengundurkan diri itu wajib menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari ASN, artinya SK pemberhentian itu dari pejabat yang berwenang dari Instansi calon Bupati/Wakil Bupati Inhu itu bekerja. Begitu juga terhadap pasangan dr Nurhadi-Toni [calon indenpenden] yang masih dalam tahap proses perbaikan berkas dukungan, yang selanjutnya atas perbaikan itu akan dilanjutkan verifikasi lanjutan, kata Yenni.
Rezita Meylani mengaku mendapat dukungan partai
Sementara Rezita Meylani SE [Istri Bupati Inhu, Yopi Arianto] mengaku dirinya yang berpasangan dengan Junaidi Rachmat selain maju di Pilkada melalui jalur indenpenden juga telah mendapat dukungan partai Golkar, Partai Nasdem.
Sebagaimana diketahui sebelumnya Rezita Meylani-Junaidi Rachmat sudah melalui proses untuk maju melalui jalur perseorangan di Pilkada Inhu 2020 dan sudah dilakukan proses verifikasi faktual namun pasangan ini juga mendapat dukungan partai. Menanggapi hal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau melalui Komisioner Bidang Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Nugroho Noto Susanto mengatakan, jika nantinya pasangan tersebut dinyatakan lolos dari jalur perseorangan, kemudian sudah di plenokan KPU Inhu, pasangan tersebut harus memilih satu jalur untuk maju.
"Jika pasangan ini dinyatakan lolos verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan sudah diplenokan KPU Inhu. Mereka harus memilih gunakan jalur Parpol atau jalur independen," ujar Nugroho Noto Susanto menambahkan pendaftaran akan dibuka 3 September 2020.
Melalui proses administrasi dan sebagainya, sampai nanti ditetapkan Paslon pada tanggal 23 September. "Kami di KPU menerima syarat itu hanya satu saja, tidak ada nantinya jalur independen bersama dukungan partai, harus dipilih salah satu," jelas Nugie.
Golkar buat dinasti politik
Partai Golkar sudah mengeluarkan SK kepada empat bakal calon Kepala Daerah yang diusung pada Pilkada Serentak 2020 di Riau di sembilan daerah. Usung Anak Bupati dan Istri Bupati hingga berbau dinasti politik juga ditanggapi pengurus Partai Golkar. Pelalawan anak Bupati Pelalawan HM Harris yakni Adi Sukemi diberikan amanah oleh Golkar untuk menjadi calon Bupati, di Inhu istri Bupati aktif Yopi Arianto, dan istri Bupati Bengkalis.
Menanggapi hal tersebut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Riau Ikhsan mengatakan pihaknya tidak melihat dari sisi dinasti politiknya, hanya saja melihat dari layak atau tidaknya bakal calon tersebut. "Pertimbangan kita tidak melihat harus anak Bupati dan istri Bupati, melainkan pertimbangan Golkar tentu melihat elektabilitas dan layaknya bakal calon yang diusung," ujar Ikhsan.
Dia mencontohkan untuk Adi Sukemi di Pelalawan memiliki elektabilitas yang bagus dan memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada tersebut. "Begitu juga di Indragiri Hulu tentunya karena layak dan sesuai standar di Partai Golkar, ketika tidak ada peluang menang tentu tidak akan jadi pertimbangan diusung," ujar Ikhsan.
Menurut Ikhsan di Golkar tidak ada pertimbangan soal dinasti politik, semuanya berdasarkan pertimbangan untuk peluang bisa menang saat Pilkada. Empat calon yang sudah menerima SK dari DPP menurut Ikhsan memiliki peluang besar untuk menang. "Empat pasang bakal calon itu semuanya memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada," jelas Ikhsan. (*)
