Pemerintah Klaim Kuota Vaksin Gratis Tak Terganggu

JAKARTA - Rencana vaksinasi mandiri untuk ribuan perusahaan besar hingga kecil yang telah berkomitmen memberi vaksin kepada karyawannya, tidak akan mengganggu persediaan vaksin gratis untuk masyarakat, menurut Kementerian Kesehatan.

Hal itu dikemukakan di tengah laporan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bahwa sekitar 5.400 perusahaan akan membeli vaksin secara mandiri bagi karyawan dengan kemampuan membayar Rp500.000 hingga Rp1 juta per dosis. Kadin menyatakan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan membantu pemulihan ekononi.

Bio Farma mengatakan tengah mempersiapkan diri untuk menjadi pengimpor tunggal vaksin dan memastikan pemerintah telah mengamankan kuota vaksin gratis bagi masyarakat. Namun anggota Komisi Kesehatan DPR RI memperingatkan program vaksin mandiri ini harus dibuktikan melalui regulasi yang ketat untuk menghindari risiko komersialisasi dan ketidakadilan vaksin bagi masyarakat.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melaporkan hampir 5.400 perusahaan baik skala kecil maupun besar telah mendaftarkan vaksin mandiri. Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roelani memastikan ribuan perusahaan ini bersedia membeli vaksin dengan rentang harga Rp500.000 - Rp1 juta per dosis. "Jadi ada perusahaan yang mendaftarkan dengan keluarga, ada yang nggak. Sepertiga (perusahaan mendaftar) dengan keluarganya (karyawan)," kata Rosan dirilis BBC News Indonesia, Kamis (18/02).

Sejauh ini, perusahaan yang melaporkan ke Kadin Indonesia untuk membeli vaksin tersebut akan melalui BUMN Bio Farma, bukan langsung dari produsennya. "Memang opsinya dua dari awal. Satu membeli dari pemerintah, melalui BUMN kedua impor langsung. Ya pada saat ini, yang diizinkan pemerintah yang beli dari BUMN terlebih dahulu," kata Rosan.

Ia menambahkan, vaksinasi yang dilabeli gotong-royong ini bertujuan untuk mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity) selain membantu sektor kesehatan dan ekonomi. "Secara hitungan lebih efisien bagi perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri ini. Karena mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Melakukan (tes) antigen tiap dua minggu sekali. Jadi ini akan lebih efisien. Dan kita melihatnya akan menambah produktivitas dari perusahaan itu sendiri," katanya.

Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pemimpin redaksi mengatakan vaksinasi sudah bisa dilaksanakan awal Maret 2021, seperti diberitakan sejumlah media. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan vaksin gotong-royong ini tak mengganggu proses vaksinasi yang sedang bergulir. "Walaupun nanti Maret ini, dipastikan tidak akan overlapping, karena pelaksanaannya akan berbeda," kata Nadia.

Selain itu, penerima vaksin mandiri akan berada di luar sasaran 181,5 juta penduduk Indonesia. "Kalau sudah dapat vaksin gotong royong, masa iya mau disuntik vaksin pemerintah lagi? Nggak dong," jelas Nadia.

Sejauh ini, pemerintah masih menggodok regulasi mengenai vaksinasi mandiri di tengah target 40 juta vaksinasi untuk tenaga kesehatan, pekerja pelayanan publik, dan lanjut usia. Vaksin produksi Sinovac untuk tenaga kesehatan sudah tersedia hampir tiga juta dosis, dari target 1,5 juta orang. Realisasinya sudah mencapai 1,2 juta orang. Sementara, tujuh juta dosis sudah didistribusikan bagi kelompok lanjut usia. Menurut Nadia, penggunaan vaksin selain Sinovac harus menunggu izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum digunakan. Vaksin-vaksin selain produsen Sinovac seperti AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, dan Pfizer perlu melewati pemeriksaan di BPOM, yang kemungkinan bisa digunakan untuk vaksin mandiri. "Beberapa rambu-rambu, petunjuk teknis harus segera disusun juga, terkait hal ini. Misalnya, Bio Farma yang akan mengimpor tunggal untuk vaksinasi ini," kata Nadia. (*)