Pemerintah Naikkan Harga BBM, Wasekjen KNPI: Sebenarnya Masih Banyak Opsi

PEKANBARU - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bidang Minyak dan Gas Bumi menanggapi kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Pemerintah naikkan harga BBM akan berdampak pada masyarakat kecil."

“Kalau memaksakan harga naik di tengah situasi daya beli masyarakat yang rendah, upah minimum naiknya hanya satu persen ditambah banyak pelaku usaha yang membutuhkan solar dan pertalite, khususnya pelaku UMKM pasti kena dampaknya,” kata Larshen Yunus, S.Sos, Sc, SE, M.Si, C.L.A, C.Me, pada media riaupagi.com dan detakindonesia.co.id tadi ngopi bersama di Affgan Caffe Jalan Arifin Achmad, Pekanbaru, Jumat (26/8).

Menurut dia, sebenarnya masih banyak opsi yang bisa diambil jika ingin menyelamatkan fiskal.

Kenaikan harga BBM sekarang kata dia sangat berdampak pada masyarakat kecil khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Larshen menjelaskan kenaikan ini bisa berpengaruh pada inflasi harga pangan.

Cara yang sebaiknya diambil adalah pembatasan, khususnya solar karena tingkat kebocorannya ke industri, pertambangan, perkebunan yang seharusnya diatur.

Sementara untuk pembatasan pertalite, harus berhati-hati, terutama persiapan data.

“Pemerintah sebenarnya sekarang juga bisa mengalihkan dana surplus dari komoditas untuk menambal pembengkakan subsidi energi,” ujar dia.

Yang jelas, banyak cara kreatif lain yang bisa diambil selain menaikkan harga BBM. Cara lain dengan penundaan untuk beberapa proyek infrastruktur.

“Kemarin ada dana Pemda yang belum cair, penggunannya cukup besar sampai menyentuh Rp 200 triliun. Itu geser dulu untuk subsidi energi. Bisa juga negosiasi utang untuk keringanan pembayaran bunga kepada kreditur. Jadi, masih banyak opsi,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan tiga skenario dalam kenaikan harga jual BBM bersubsidi. Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan ketika harga jual Pertalite dinaikan maka secara paralel pemerintah tetap akan melakukan pembatasan penyaluran sekaligus menyiapkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Arifin menjelaskan skema ini diambil oleh pemerintah selain untuk mengamankan beban APBN untuk membayar subsidi sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Sebab, kata dia saat pemerintah memutuskan untuk menaikan harga jual Pertalite maka akan mengerek inflasi.

"Kontribusi energi pada inflasi itu 1,6 persen. Padahal, kita menjaga inflasi itu di angka 4,9 persen pada tahun ini," ujar Arifin di Kementerian ESDM. (*)