Pemerintah Tunda Kenaikan Airport Tax, 'karena Penumpang Masih Terbebani Harga Tiket'

JAKARTA - Pemerintah diminta menunda atau membatalkan kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) alias airport tax. Penumpang pesawat sudah terbebani dengan tarif tiket yang mahal.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) Alvin Lie.

Menurut Alvin, masyarakat sedang dibebani dengan lonjakan harga tiket pesawat imbas dari kenaikan harga avtur, kini justru diperberat dengan kenaikan airport tax.

Dia meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk melakukan penundaan pemberlakuan kenaikan PJP2U.

"Saya selaku Ketua Apjapi berharap Menteri Perhubungan menunda pemberlakuan kenaikan PJP2U dan mewajibkan pengelola bandara untuk mengumumkan kenaikan tarif PJP2U minimal satu bulan sebelum kenaikan diberlakukan," kata Alvin Lie, seperti yang dilansir dari detik.

"Beban konsumen transportasi udara diperberat dengan kenaikan PJP2U atau Passenger Service Charge (PSC) atau airport tax yang cukup signifikan," katanya.

Alvin menyoroti operator bandara yang tak terbuka dan transparan mengumumkan kenaikan PJP2U. Kenaikan tarif PJP2U, kata Alvin, seharusnya diumumkan luas sebelum diberlakukan.

"Sangat disesalkan para operator bandara tidak mengumumkan secara transparan kenaikan ini sehingga terkesan yang naik adalah harga tiket pesawat," sebut Alvin Lie.

Menurutnya, kenaikan PJP2U bisa berakibat ke kenaikan harga tiket pesawat. "Pemberlakuan kenaikan saat ini juga tidak tepat, karena mendorong makin mahalnya biaya transportasi angkutan udara," ujarnya. (*)