JAKARTA - Peta koalisi yang semula telah terbentuk mengalami perubahan setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden menghadapi Pemilu 2024.
Setidaknya ini ditandai sikap PPP yang secara resmi juga mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Jelas bahwa partai berlambang Ka'bah akan membentuk poros baru bersama PDI Perjuangan.
Pengamat politik mengestimasi tiga koalisi besar akan terbentuk mengikuti figur yang bertarung pada Pemilu 2024: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto.
Sementara itu, meskipun tak bisa lagi menjabat presiden, Jokowi dinilai berupaya menjadi "king maker" untuk memastikan warisan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara tetap berlanjut.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan membentuk poros baru bersama PDI Perjuangan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024.
Sikap ini menuai tanya tentang keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), lantaran PPP adalah salah satu anggotanya, selain PAN dan Golkar.
Sejauh ini, PAN tidak punya resistensi terhadap pencalonan Ganjar. Petinggi PAN bahkan beberapa kali memberi sinyal mengusung Ganjar sebagai capres, seperti dilaporkan kantor berita Antara.
Namun, keutuhan koalisi ini dipertanyakan: apakah akan bubar atau semakin solid bersama PDI Perjuangan membentuk "KIB plus-plus"? Hal ini tergantung dari sikap Golkar lantaran partai berlambang pohon beringin itu masih setia mengusung ketua umumnya Airlangga Hartarto sebagai capres 2024.
Pertanyaan soal keutuhan KIB dijawab Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto seusai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono.
"Semua (partai politik anggota) koalisi KIB pada malam hari ini terlihat kita solid, guyub dan rukun," kata Airlangga di rumah dinasnya selaku Menteri Koordinator Perekonomian di Komplek Widya Chandra III, Jakarta, Kamis (27/04) malam.
Airlangga menyebut bahwa KIB akan berkomunikasi dan berunding terkait dengan keputusan PPP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Sementara itu, Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono berharap agar Partai Golkar dan PAN selaku rekan koalisinya juga menetapkan keputusan bakal capres yang sama dengan PPP sehingga dapat membangun koalisi yang lebih besar.
"Manakala nanti pilihannya sama, itu nanti jadi koalisi plus, potensi plus ini yang disampaikan Pak Ketum Golkar," ucap Mardiono sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.
Secara terpisah, juru bicara PPP, Ahmad Baidowi, mengaku pihaknya sudah menerima pemberitahuan dari PDI Perjuangan untuk melakukan pertemuan lanjutan dukungan kepada Ganjar Pranowo.
"PDIP sudah ngomong akan bertemu dengan PPP," kata Baidowi kepada BBC News Indonesia, Kamis (27/04).
Ke mana Golkar merapat?
"Golkar hanya dua pilihan, skenarionya gabung ke Ganjar. Kedua, Golkar berkoalisi dengan Gerindra dan PKB," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin.
Namun, itu sangat tergantung dari sikap Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, yang kemungkinan akan dibulatkan dalam satu-dua hari ke depan, tambah Ujang.
Awal pekan ini, Prabowo Subianto selaku orang nomor satu Gerindra melakukan pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang didampingi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.
Pertemuan ini rencananya juga akan terus berlanjut.
"Ada pertemuan lanjutan. Ya mungkin minggu-minggu depan lah," kata Airlangga kepada wartawan, Kamis (27/04).
Seorang politikus Golkar menyebut pertemuan ini sebagai bukti "adanya persaudaraan antara Golkar dan Gerindra".
Bagaimanapun, pertemuan ini belum bisa dijadikan indikasi atas sikap partai yang memiliki 14,78% kursi di parlemen, karena "koalisi masih sangat cair."
"Tiga. Ada poros Anies. Poros Prabowo. Poros Ganjar," menurut prediksi Ujang.
Anies Baswedan diusung secara resmi oleh NasDem, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Anies awalnya mulai diusung NasDem sejak Oktober 2022.
Sementara itu, Prabowo Subianto merupakan satu-satunya figur yang diusung Gerindra sebagai capres. Gerindra dalam hal ini bersekutu dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Dalam satu kesempatan ketika ditanya wartawan mengenai peluang menjadi bakal cawapres dari Ganjar, Prabowo menyatakan, "Partai saya mencalonkan saya sebagai capres."
"Dan, partai saya kuat juga sekarang," kata Prabowo.
PDI Perjuangan telah membuat poros tersendiri dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Perlahan partai politik merapat ke dalam Poros Ganjar, di antaranya PPP dan Hanura.
Presiden Jokowi disebut-sebut menginisiasi koalisi besar—menggabungkan KIB dan KKIR. Tapi formasi ini nampaknya semakin kabur setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar sebagai bakal capres 2024. Dalam hal ini, Jokowi juga dinilai sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak mewakili PDI Perjuangan.
Ketua PAN, Zulkifli Hasan mengatakan dalam waktu dekat, Presiden Jokowi akan mengajak ketua parpol KIB untuk "ngopi bareng" setelah Ganjar diusung sebagai bakal capres.
"Ya, ketemu-ketemu dulu. Nanti, kan, dengan KIB. Mudah-mudahan waktu dekat juga partai pendukung pemerintah kumpul gitu, ya. Ya, ngomong-ngomong, ngopi bareng," kata Zulhas—sapaan Zulkifli Hasan kepada wartawan, Rabu (26/04).
Seperti diketahui, sejumlah ketua parpol yang bergabung dalam koalisi ini adalah anak buah Jokowi di dalam kabinet.
"Jokowi posisinya ingin jadi King Maker… Dalam dinamika, dia yang memainkan bidak catur koalisi-koalisi yang ada, khususnya di partai-partai pemeirntah," kata pengamat politik Ujang Komarudin.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Kuskridho Ambardi, melihat Jokowi lebih cenderung memberi dukungan ke Ganjar, hal ini terlihat dari kehadirannya saat gubernur Jawa Tengah itu resmi diusung PDI Perjuangan.
"Dia ingin meninggalkan legacy (warisan), apa yang sudah dilakukan. Legacy juga bisa dipelihara. Itu kalau presiden selanjutnya sudah menyetujui apa yang sudah dijalankan oleh Jokowi, yang sejauh ini menjadi trademark-nya adalah infrastruktur dan IKN misalnya," kata Dodi - sapaan Kuskridho Ambardi.
Apa yang paling krusial dari tiga poros?
Prabowo, Anies, dan Ganjar memiliki elektabilitas yang saling berkejaran dalam sejumlah survei politik. Oleh karenanya, menentukan pasangan mereka ikut berperan dalam mendongkrak suara.
"Cawapres itu penting untuk bisa menambah suara barang 3-5%," kata Dodi Ambardi membandingkan pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Meskipun figur cawapres memperoleh dukungan kecil, "tapi itu bisa krusial".
Selain prospek elektabilitas pada bakal calon, Dodi Ambardi menyebutnya sebagai "insentif", merujuk pada posisi menteri, posisi dirjen di kementerian, hingga posisi strategis di BUMN. Posisi yang akan diraih parpol koalisi ketika nantinya memperoleh kemenangan dalam pilpres. Sebuah teori klasik tentang politik di mana; siapa, dapat apa dan bagaimana caranya.
"Kandidat yang diusung cari ke sana ke mari, tergantung dari bagaimana negosisasi yang terjadi di antara partai. Mereka akan mendapatkan intensif apa di sana," kata Dodi.
Tawaran "intensif" ini ikut menentukan partai politik untuk berkoalisi atau tidak. Selama belum ada kesepakatan, koalisi yang ada saat ini masih sangat cair.
"Kalau sekarang ini saya melihat masih cair semua… Nanti masih tergantung perundingan-perundingan periode berikutnya, sampai nanti bulan Oktober dan November, di mana pasangan capres dan cawapres itu akan diumumkan [KPU]," jelas Dodi.
Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem, dan Partai Demokrat. Koalisi ini masih eksis sampai hari ini dan sejauh ini masih konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
Koalisi ini memiliki total 163 kursi di DPR--memenuhi syarat mengusung bakal capres yang sedikitnya 115 kursi.
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terdiri dari Gerindra-PKB, berdiri 13 Agustus 2022. Sejauh ini koalisi dengan 136 kursi di parlemen, masih mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal Capres.
Koalisi Indonesia Bersatu dideklarasikan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Mei 2022. Total kursi mereka di DPR sebanyak 148.
Koalisi ini sedikit goyang setelah PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres, yang diikuti dukungan PPP.
PDI Perjuangan menepati janji untuk mengusung kadernya sendiri dalam perayaan ulang tahun ke-50 pada Januari lalu.
Pengamat politik menyebut efek ekor jas (coal-tail effect) masih akan berlaku di pemilu 2024. Artinya, efek pemilihan figur bakal capres-cawarpres sangat menentukan elektabilitas partai politik.
Sejumlah kalangan menyebut koalisi parpol di Indonesia bisa berubah pada detik-detik terakhir.
"Ini masih seperti politik Indonesia, seperti biasanya yang bisa berubah pada detik-detik terakhir," jelas Wijayanto, Direktur Center for Media and Democracy di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Siapa wajah-wajah yang muncul di lembaga survei?
Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Tiga nama ini berkejaran di urutan teratas dalam pelbagai lembaga survei seperti LSI, Charta Politika, dan Indikator Politik.
Selain tiga nama tersebut, ada juga nama Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD hingga Erick Thohir—lebih sering disebut potensial menjadi bakal cawapres.
"Survei-survei ini seakan-akan membatasi pilihan publik. Kita itu seakan-akan disodori antara teh atau kopi. Padahal kita masih punya tokoh-tokoh lain sebenarnya. Tapi itu nggak pernah muncul. Nggak pernah jadi pemberitaan," kata Wijayanto.
Bagaimana seharusnya masyarakat merespons dinamika politik akhir-akhir ini?
Mada Sukmajati, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, menilai masyarakat bisa melupakan nama-nama capres dan cawapres serta peta koalisi partai politik, dan tetap fokus pada persoalan-persoalan saat ini.
"Yang jadi urusan publik itu adalah visi, misi, dan program para kandidat pilpres kita. Jadi kita tidak terjebak dalam soal nama saja," kata Mada Sukmajati.
Tujuan pemilu bukan tentang kekuasaan itu sendiri, tapi menghadirkan warga negara dalam kebijakan-kebijakan politik oleh mereka yang terpilih dalam sirkulasi kekuasaan itu, Wijayanto menambahkan.
"Pemilu itu tentang festival gagasan, tentang kita bicarakan masalah Indonesia itu apa. Bahwa demokrasi di Indonesia itu mengalami kemunduran, bahkan berputar balik ke otoriter. Itu PR-nya," kata Wijayanto.
Kata dia, persoalan di depan mata antara lain parpol yang tergantung individu, teror kebebasan sipil, kekerasan yang membudaya, kasus Ferdy Sambo, ketimpangan ekonomi, serta tidak adanya oposisi dalam proses kenegaraan.
"DPR hari ini adalah DPR paling sunyi. Paling hening sepanjang sejarah reformasi. DPR mengiyakan semua kebijakan pemerintah," kata Wijayanto.
PPP merapat ke PDIP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, sebagai bakal calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang.
"Setelah melalui musyawarah dan diskusi mendalam, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, PPP memutuskan Bapak H Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pemilu Presiden tahun 2024," kata Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono di Pakem, Sleman, Rabu (26/04).
Ia mengatakan PPP yakin bahwa dengan kultur Ganjar yang berasal dari keluarga NU, beliau akan memiliki misi yang hampir sama dengan PPP.
Selain itu, sambungnya, popularitas dan elektabilitas Ganjar juga terbukti menduduki posisi teratas dibandingkan tokoh-tokoh lain.
Dalam kesempatan itu, Mardiono menegaskan PPP perlu mengupayakan agar kader partai bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) Ganjar.
Ganjar sudah terlebih dahulu diumumkan sebagai capres oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada Jumat (21/4) siang, dalam Rapat DPP PDIP yang ke-140 di Istana Batutulis, Bogor, selepas salat Jumat.
"Pada jam 13:45 dengan mengucapkan bismillah menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai sebagai Kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)," kata Megawati.
Lebih lanjut, ia menugaskan putrinya, Puan Maharani, membentuk tim untuk memenangkan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2024.
Hal tersebut diumumkan Megawati pada Jumat (21/4) siang, dalam Rapat DPP PDIP yang ke-140 di Istana Batutulis, Bogor, selepas salat Jumat.
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Prananda Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani, Olly Dondokambey, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Presiden RI Joko Widodo turut mengapresiasi keputusan Megawati memilih Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP. Ia menyebut Ganjar sebagai sosok yang "dekat dengan rakyat".
"Pak Ganjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, selalu turun ke bawah dan sangat ideologis," kata Jokowi
Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pergantian pemimpin menjelang Pemilu 2024. Ia pun mendorong agar rakyat bijak dalam menentukan pilihan di ajang demokrasi yang mendatang.
"Saya ingin menegaskan bahwa suksesi kepemimpinan nasional secara demokratis adalah keharusan sesuai perintah UUD kita. Tapi pergantian pemimpin tidak boleh membelokkan perjuangan bangsa Indonesia yang harus dilanjutkan dari waktu ke waktu," ujarnya.
Dalam acara itu, Ganjar menyampaikan apresiasinya atas keputusan PDIP memilihnya sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Ia menyebutnya sebagai tugas yang tidak mudah dan memohon dukungan dari pihak-pihak.
"Sebuah kehormatan buat saya mendapatkan penugasan sebagai kader partai. Tentu ini tugas yang tidak mudah maka kiranya kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring kami mohon dukungan.
"Kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum buat kita untuk mengonsolidasikan kekuatan untuk bersatu, one for all, all for one," ungkap Ganjar.
Pengamat mengatakan keputusan ini sangat logis mengingat elektabilitas Ganjar tinggi dan mampu menguntungkan PDIP.
Siapa Ganjar Pranowo?
Ganjar Pranowo saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpilih menjadi calon Presiden pilihan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Ia lahir pada 28 Oktober 1968 di Karang Anyar, Jawa Tengah. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Parmuji Pramudi Wiryo dan Suparmi.
Ganjar menghabiskan masa sekolahnya di SD dan SMP Kutoarjo.
Setelah lulus SMP, Ganjar melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA BOPKRI, Yogyakarta. Lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Sempat menjadi pengacara dan konsultan SDM, Ganjar Pranowo akhirnya terjun ke dunia politik dengan bergabung dalam PDI Perjuangan.
Ia pun terpilih sebagai anggota DPR 2009-2014. Dia aktif di Komisi II yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Century.
Pada 2013, Ganjar menjadi salah satu calon dalam Pilgub Jawa Tengah. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP mengalahkan Bibit Waluyo.
Ganjar Pranowo pada usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018.
Pada Pilgub Jateng 2018, Ganjar kembali terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Ia berpasangan dengan Gus Yasin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Namun, Ganjar sempat menuai kontroversi saat menolak kehadiran tim nasional Israel ikut berlaga pada Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Pada Maret 2023, ia meminta panitia bersama pihak terkait untuk mengupayakan langkah terobosan agar penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tetap berjalan tanpa kehadiran timnas Israel di Indonesia.
Hal ini bertolak belakang dengan sikap Ganjar dan lima kepala daerah lain sebelumnya yang telah menandatangani kesiapan jadi host (hostly agreement) Piala Dunia U-20.
Pilpres 2024 kemungkinan berlangsung 'dua putaran'
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengatakan bahwa terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres menandakan komitmen PDIP agar dapat bersaing dalam pemilu mendatang.
“Pak Ganjar memang satu-satunya kader yang dianggap dapat bertarung dengan nama-nama capres unggulan lainnya, seperti Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan.
“Sebenarnya nama-nama di luar Pak Ganjar relatif gap elektoralnya tinggi sekali dibandingkan yang lain. Jadi PDIP relatif tidak punya pilihan lain,” ungkap Arya kepada BBC Indonesia, Jumat (21/4).
Arya menganalisa persaingan elektabilitas antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, masih sangat ketat.
Terbukti, hasil survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Survei Nasional pada April 2023, menunjukkan bahwa Ganjar memegang suara terbanyak dengan 19.8%, kemudian Prabowo sebanyak 19.3%, diikuti oleh Anies di 18.4%.
“Kemungkinan kalau diikuti oleh tiga calon tersebut, pilpres akan berlangsung dalam dua putaran,” sebut Arya.
Dosen Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, sepakat menduga bahwa Pilpres 2024 bisa berlangsung dua putaran jika terdapat tiga pasang capres.
Namun, menurutnya, Pilpres 2024 boleh jadi berlangsung hanya satu kali putaran jika Ganjar dan Prabowo bersatu.
“Kalau tiga calon sengit, tapi kalau cuma dua calon itu relatif aman. Dan bahkan relatif mudah. Sekarang kuncinya adalah, apakah kemudian Pak Ganjar sama Pak Prabowo itu bersatu dalam koalisi besar yang dimaksud,” ungkap Aditya.
Menurut Aditya, keputusan PDIP dalam memilih Ganjar sebagai capres merupakan rasionalisasi yang masuk akal. Sebab elektabilitas Ganjar dinilai tinggi dan mampu menguntungkan PDIP.
Dengan Pemilu 2024 semakin dekat, preferensi rakyat bagi calon-calon untuk posisi Presiden mulai semakin terlihat.
“Kan Jokowi juga dulu waktu 2014, dipilih berdasarkan hasil survei juga. Jadi jangan dibilang bahwa Megawati itu tidak memperhatikan hasil survei, dia memperhatikan.
Saat ini, tambahnya, PDIP sedang berupaya untuk memenangkan Pemilu 2024 agar mereka dapat menjadi partai yang berhasil menang Pemilu tiga periode berturut-turut setelah masa reformasi.
“Itu pembuktian PDIP di situ. Jadi PDIP itu punya hasrat untuk bisa membuktikan bahwa mereka bisa menang tiga kali berturut-turut. Karena partai lain enggak ada,” ungkap Aditya. (*)
Tags : pemilu 2024, ppp dan pdip pilih ganjar pranowo, ppp merapat ke pdip, ganjar pranowo sebagai capres, politik,