Pemko Pekanbaru Diminta Atasi Banjir, Gubri: 'Cari Penyebabnya Bukan Hanya Beri Bantuan'

PEKANBARU, RIAUPAGI.COM - Tingginya resiko banjir akibat curah hujan di Kota Pekanbaru saat ini menjadi keluhan masyarakat Kota Bertuah.

"Atasi banjir bukan hanya beri bantuan, melainkan cari solusi alternatif dan penyebabnya."

"Selama ini, khususnya gubernur dan dinas terkait, setiap ada banjir, kita hanya datang ke lokasi untuk memberikan bantuan sembako, foto dan makan bersama, setelah itu pulang kemudian pergi lagi ke daerah lain, tanpa ada mencari tahu akar masalah dan apa yang menjadi penyebab banjir itu sendiri," ungkap Gubernur Riau, Edy Natar Nasution menekankan kepada Pemda atau dinas terkait, Kamis (15/2).

Menurut Gubri, untuk mencari tahu apa yang menjadi akar masalah atau penyebab sesungguhnya terjadinya banjir di Riau, dan tidak hanya pergi ke lokasi untuk memberikan bantuan semata.

Maka dari itu, sambungnya, sampai kapan hal ini akan kita lakukan. Dan apakah ini akan menjadi kegiatan rutin tahunan?.

"Padahal sebenarnya ini bukan masalah memberikan bantuan kepada masyarakat. Akan tetapi bagaimana caranya untuk dapat mengatasi permasalahan banjir ini supaya tidak terulang lagi kedepan," terangnya.

"Sebab itulah sebelumnya kita melakukan rapat koordinasi bersama pasca banjir kemaren," tuturnya.

Untuk diketahui, pada dasarnya Gubernur Riau tidak inginkan banjir di Riau terus terulang di tahun-tahun berikutnya.

Makanya Pemda lebih diprioritaskan untuk mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan banjir dan bukan bagaimana memberikan bantuan banjir kepada masyarakat.

Seperti halnya kawasan Jalan Arifin Ahmad, Jalan Kaharuddin Nasution, Jalan HR Soebrantas dan beberapa titik lainnya.

Pemko Pekanbaru sudah melakukan normalisasi drainase di Jalan Arifin Ahmad beberapa waktu lalu dan membongkar gorong-gorong yang tidak sesuai standar yang menyebabkan banjir.

Tidak hanya itu, pasukan kuning juga sudah kerap turun untuk melakukan pengerukan sedimen di lokasi rawan banjir seperti di Jalan Kaharuddin Nasution tepatnya di kawasan Kampus UIR, namun hingga saat ini banjir masih terjadi meski intensitas hujan tidak begitu lama.

"Kita tunggu respon pemerintah, pasalnya kondisi hujan sebentar saja sudah bajir. Memang sudah kerap dilakukan pengerukan drainase tapi kami lihat tidak berpengaruh meminimalisir terjadinya banjir," ungkap Marni salah seorang warga Jalan Kaharuddin Nasution.

Menyikapi kondisi ini, anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan mendesak Pemko Pekanbaru mencari alternatif dan solusi kongkrit atas persoalan banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat.

Menurut Ruslan, instansi terkait seperti Dinas PUPR dan Perkim perlu segera bergerak dengan menurunkan alat berat dan mengalokasikan dana APBD untuk normalisasi sungai, pembersihan selokan, dan penanganan sampah yang dapat memicu banjir.

"Cari solusi kongritnya seperti apa di lapangan. Jika mungkin normalisasi drainase tidak bisa, cari alternatif lain. Karena kondisi banjir ini sangat dikeluhkan masyarakat," sebut Ruslan Tarigan.

Menurut politisi PDIP ini ada banyak dampak yang akan ditimbulkan jika persoalan banjir ini tidak segera teratasi.

Diantaranya menyebabkan kondisi jalan jadi rusak dan rawan kecelakaan lalu lintas.

"Saat hujan deras, jalan-jalan rentan berlubang dan perlu perbaikan segera. Itu pun menurut saya bukan hanya menambal, tapi juga mempertimbangkan material yang tepat agar tidak terjadi kerusakan kembali," ujarnya.

Di samping itu, Ruslan menyoroti bahaya bagi pengendara akibat jalan berlubang yang dapat menyebabkan kecelakaan.

Ia meminta dinas terkait untuk mengidentifikasi titik rawan banjir, memobilisasi pasukan kuning, dan melakukan normalisasi serta perbaikan parit sebagai langkah jangka pendek.

Dalam jangka menengah, Ruslan mendesak percepatan implementasi grand design penanganan banjir yang telah ada di Kota Pekanbaru, dengan alokasi anggaran yang memadai.

Ia juga menekankan penggantian material jalan yang sesuai dengan kondisi lingkungan.

"Jalan yang pecah dapat membahayakan warga, terutama bagi pengendara sepeda motor. Diperlukan tindakan cepat dari dinas PUPR untuk memperbaiki titik-titik rawan banjir dan memastikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.

Ia juga berharap pemerintah segera merespon desakan ini agar langkah-langkah kongkrit dapat diambil untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga keamanan warga.

"Kita meminta dinas PUPR untuk segera melihat dan mengatasi titik-titik rawan banjir itu diperbaiki secepat mungkin, kalau itu genangan langsung tindak lanjut itu jangka pendek di cor lubang-lubang yang ada di sana serta paritnya di bersihkan," tuturnya.

"Sekaligus langsung terpadu baik DLHK, Perkim, maupun PUPR supaya apa yang kita harapkan pelayanan-pelayanan terbaik untuk masyarakat dapat terwujud," pungkasnya. (*)