Pemprov Dukung Penuh Program Swasembada Pangan yang Berkolaborasi denga GPTN Riau

PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Peduli Tani Nelayan (DPD-GPTN) Provinsi Riau menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Riau dalam memperkuat sektor pangan daerah.

Langkah ini sejalan dengan upaya mendukung swasembada pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Ketua GPTN Riau, Erfan Effendi, mengatakan seluruh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu diperkuat melalui satu gerakan terpadu agar pembangunan pangan daerah berjalan lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

“Kami yakin Riau masih memiliki potensi besar yang bisa dioptimalkan. GPTN akan menyiapkan program-program unggulan untuk lima tahun ke depan dengan tetap berkolaborasi lintas sektor,” ujar Erfan, Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, program swasembada pangan sejatinya bukan hal baru bagi Indonesia. Ia menyinggung keberhasilan negara pada masa lalu yang mampu mencapai swasembada beras melalui dukungan kuat terhadap petani dan struktur pertanian yang terfasilitasi dengan baik.

“Ini momentum yang harus kita manfaatkan. Riau harus berani menjadi provinsi sentral pangan di Sumatera. Optimalisasi lahan, termasuk program cetak sawah, harus didorong dengan dukungan APBD dan APBN,” katanya.

Erfan juga menilai komitmen Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Plt Gubernur SF Hariyanto menjadi cambuk bagi seluruh pihak untuk bergerak bersama.

Keterlibatan lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar program pangan dapat berjalan maksimal.

Ia menegaskan GPTN siap terlibat langsung karena organisasi tersebut beranggotakan petani aktif yang memahami kondisi lapangan.

Menurutnya, ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah menjadi persoalan serius, terutama ketika terjadi bencana atau gangguan distribusi di wilayah Sumatera.

“Kita harus mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Riau tidak boleh terus bergantung pada daerah lain,” tegasnya.

Erfan juga menyoroti dampak positif program Makan Bergizi Gratis yang dinilainya mampu menggerakkan UMKM berbasis pertanian serta memperkuat rantai ekonomi lokal.

Ia mengingatkan bahwa persoalan inflasi dan gangguan suplai-demand masih menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pengelolaan anggaran yang tepat guna.

“Tahun ini harus menjadi titik awal agar produksi pangan Riau benar-benar mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, GPTN mendorong keterlibatan lebih besar kelompok tani, pihak ketiga, serta dukungan program stimulan dari pemerintah daerah agar regenerasi petani dapat berjalan. Saat ini, rata-rata usia petani dinilai sudah cukup tinggi, sehingga diperlukan petani muda sebagai penerus.

“Petani sering dipandang sebelah mata, padahal petani adalah tumpuan negara besar. Stigma ini harus diubah,” katanya.

GPTN Riau juga menyoroti potensi pengembangan lahan pertanian di sejumlah daerah seperti Pelalawan, Rokan Hilir, dan Siak.

Di Pelalawan saja, kata Erfan, terdapat potensi sekitar 5.000 hektare lahan yang bisa dioptimalkan untuk mendukung program pangan nasional yang linier dengan kebijakan pusat dan daerah.

“GPTN siap mengabdi dan berkolaborasi untuk mewujudkan Riau sebagai daerah yang kuat dan mandiri di sektor pangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Gubri, SF Hariyanto menyambut positif pengumuman Presiden Prabowo Subianto terkait keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada tahun 2025.

Menurutnya, capaian nasional tersebut menjadi momentum penting Riau, untuk memperkuat kemandirian pangan secara berkelanjutan.

Plt Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto menyampaikan hal itu usai mengikuti Panen Raya Nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Acara tersebut diikuti ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

“Kami di Provinsi Riau mendukung penuh keberhasilan swasembada pangan ini. Ini bukti nyata keseriusan pemerintah pusat, dan tentu menjadi pemacu semangat bagi daerah untuk memperkuat produksi pangan lokal,” ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen mendorong berbagai program strategis pertanian guna memastikan ketahanan dan kemandirian pangan daerah.

Salah satu fokus utama adalah program cetak sawah baru yang didukung anggaran pemerintah pusat hingga Rp100 miliar.

“Upaya cetak sawah dan peningkatan produktivitas pertanian akan terus kami dorong. Target kami jelas, Riau harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri secara bertahap dan berkelanjutan,” tegasnya.

Seelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target, ditandai dengan cadangan beras pemerintah yang mencapai lebih dari 3 juta ton. Capaian tersebut disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Bagi SF Hariyanto, keberhasilan nasional ini tidak hanya menjadi kebanggaan bersama, tetapi juga tanggung jawab daerah untuk menjaga kesinambungannya.

"Sinergi pusat dan daerah harus terus diperkuat, agar swasembada pangan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Riau mengikuti rangkaian Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual, Rabu (7/1/2026).

Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto dari Riau.

SF Hariyanto menyatakan dukungan penuh terhadap program swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat.

Dalam kegiatan itu, ia hadir didampingi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, serta Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Supriyanto.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan merupakan bukti nyata kekuatan bangsa. Menurutnya, kemandirian pangan adalah fondasi utama bagi kemerdekaan dan kemajuan sebuah negara.

“Acara ini adalah pengumuman resmi bahwa Indonesia telah menjadi bangsa swasembada pangan. Kita buktikan bahwa bangsa kita bisa. Tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka jika rakyatnya tidak bisa makan,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan keberanian melakukan evaluasi demi menjaga keberlanjutan pencapaian tersebut.

Ia menilai Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan yang sangat besar, namun kekayaan itu akan sia-sia jika tidak dikelola secara optimal.

“Saya paham betul kekayaan yang kita miliki, tapi saya juga prihatin karena selama ini banyak yang bocor akibat pengelolaan yang tidak maksimal,” katanya.

Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh petani di Indonesia atas kerja keras dan dedikasi mereka. Ia menyebut pencapaian swasembada pangan yang diraih hanya dalam waktu satu tahun sebagai prestasi luar biasa.

“Terima kasih kepada seluruh organisasi petani. Dalam satu tahun kita sudah swasembada dan tidak lagi bergantung pada bangsa lain. Saya bangga karena hari ini kita berhasil mengamankan masa depan Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa sekitar 160 juta petani di Indonesia memberikan apresiasi atas perhatian dan kebijakan Presiden terhadap sektor pertanian. Salah satu kebijakan strategis yang berdampak besar adalah percepatan regulasi pupuk yang terbit hanya dalam satu hari dan berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen.

“Kebijakan pangan yang diterapkan saat ini sudah menunjukkan hasil nyata,” ujar Amran.

Ia mengungkapkan, stok beras nasional kini telah menembus angka lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian ini sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini menjadi beban negara.

Produksi beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 34 juta ton, jauh lebih cepat dari target awal yang ditetapkan Presiden, yakni empat tahun, menjadi hanya satu tahun.

Menurut Amran, keberhasilan tersebut didorong oleh sejumlah langkah strategis, mulai dari deregulasi kebijakan, intensifikasi dan optimasi lahan, mekanisasi pertanian modern, hingga penyediaan sarana dan prasarana seperti pupuk serta alat mesin pertanian.

Tak hanya beras, pemerintah juga menargetkan penghentian impor gula putih pada tahun ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional secara menyeluruh.

Target tersebut akan dicapai melalui peningkatan produksi, perluasan lahan tebu, serta penguatan cadangan pangan pemerintah.

“Tahun ini kita mulai tidak lagi impor gula putih. Penghentian impor gula konsumsi adalah langkah penting menuju kemandirian dan kedaulatan pangan nasional,” tutup Amran.