Pemprov Kepri Realisasikan Makan Bergizi Gratis yang Sudah Capai 23 Persen
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura tinjau Program MBG.
TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bergerak cepat dan tak mau ketinggalan dalam merealisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG).
"Program MBG di Kepri sudah capai 23 persen."
“Kepri sudah menjangkau 516.419 penerima manfaat MBG atau sekitar 23 persen dari total target. Ini jauh di atas capaian nasional yang masih berada di angka 9 persen,” kata Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura dalam keterangannya kepada media, Sabtu (23/8).
Di bawah koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) MBG Kepri yang dikomandoi langsung oleh Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, Kepri telah mencatatkan capaian luar biasa di atas rata-rata nasional.
Program MBG sendiri diumumkan Presiden Prabowo dalam Sidang Paripurna MPR/DPR, 15 Agustus 2025, sebagai satu dari delapan program prioritas nasional.
Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana jumbo Rp335 triliun untuk memastikan seluruh anak Indonesia bisa tumbuh sehat dengan asupan gizi yang cukup, terutama di usia sekolah.
Di Kepri, program MBG menyasar 3.354 sekolah serta kelompok rentan lainnya, termasuk 10.834 ibu hamil dan 9.474 ibu bersalin yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Sementara, total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif mencapai 91 unit, menjadi garda depan pelaksanaan program ini di lapangan.
“Program ini bukan sekadar soal makan gratis. Ini investasi jangka panjang untuk membangun SDM Kepri yang unggul, sehat, dan kompetitif di masa depan. Kita ingin anak-anak kita siap bersaing, mulai dari perut yang kenyang hingga otak yang cemerlang,” tegas Nyanyang.
Tak hanya cepat dalam implementasi, struktur Pokja MBG Kepri juga disusun solid.
Selain dipimpin Wakil Gubernur, Pokja diisi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Sekretaris, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan sebagai Wakil Sekretaris.
Di dalamnya juga terdapat unsur penegak hukum seperti Asisten Perdata dan TUN Kejati Kepri, serta pengawasan dan perencanaan dari Inspektorat Daerah, Bappeda, hingga Badan Keuangan Provinsi Kepri.
Kolaborasi multi-instansi ini turut diperkuat oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta berbagai instansi teknis yang bersinggungan dengan isu gizi, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Hadir pula Gunawan Satary dari Tim Pengendalian Pencapaian Target Pembangunan Kepri yang memastikan target program terarah dan terukur.
Dengan capaian saat ini, Provinsi Kepri telah menembus lima besar nasional dalam pelaksanaan MBG.
Sebuah prestasi yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga menunjukkan bahwa Kepri siap menjadi model nasional pelaksanaan MBG yang cepat, tepat, dan berdampak langsung ke masyarakat. (rp.ant/*)
